Kain Hitam Simbol Perlawanan KPK Dilucuti Demonstran Pendukung Irjen Firlu Dan Revisi UU KPK

Demo mendukung revisi UU KPK di depan gedung KPK berujung ricuh dan massa memaksa mencopot kain hitam di logo KPK. Upaya mereka berhasil.

Kain hitam itu dipasang oleh Wadah Pegawai KPK sejak 8 September 2019 sebagai bentuk penolakan terhadap revisi UU KPK. Logo yang ditutup ada di depan halaman KPK, di lobi KPK, serta di atas gedung KPK.

Siang tadi, massa yang mengatasnamakan Himpunan Aktivis Indonesia dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan NKRI demo di depan KPK. Mereka berorasi mendukung revisi UU KPK dan memberi ucapan selamat untuk pimpinan KPK yang baru.

Mereka lalu mencopot kain hitam yang menutupi tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi di bagian depan. Setelahnya mereka berupaya juga mencopot kain hitam di logo KPK di bagian lobi, tetapi dihalangi polisi dan petugas pengamanan KPK.

Tiba-tiba ada seseorang yang berhasil mencopot kain hitam di bagian lobi itu. Hal itu memicu kericuhan. Kain itu kemudian dibakar bersama dengan karangan bunga simbol penolakan revisi UU KPK.

Kini, logo KPK di halaman depan dan lobi KPK tak lagi tertutup kain hitam. Tulisannya terlihat jelas.

ICW: Pemberantasan Korupsi Kian Jauh

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, pemilihan pemimpin KPK dan ketua KPK oleh komisi III DPR RI bisa dikatakan berakhir dengan antiklimaks.

Namun demikian, berbagai proses yang terjadi di pansel capim KPK dan sikap Jokowi termasuk apa yang terjadi di DPR bisa dikatakan sebuah proses dalam suatu rencana besar.

hnya bersih dan bebas dari KKN,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan Jumat (13/9).

Menurut dia, setidaknya ada tiga isu besar jika melihat pimpinan KPK terpilih. Seperti rekam jejak buruk di masa lalu saat salah seorang figur yang dipilih oleh DPR merupakan pelanggar kode etik. Selain itu masih ada pimpinan KPK terpilih dan tidak patuh dalam pelaporan LHKPN di KPK.

“Padahal ini merupakan mandat langsung dari UU No 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK No 07 Tahun 2016. Akan tetapi persoalan ini terlewat begitu saja pada setiap tahapan seleksi,” Ujar dia.

Faktor ketiga menurut dia adalah tidak ada akomodir atau menerima masukan dari masyarakat. Bahkan sejumlah tokoh nasional seperti Shinta Wahid, Buya Syafii, Mahfud MD dan lainnya pun tak digubris.

“Sehingga dapat dikatakan bahwa seleksi pimpinan KPK kali ini hanya dijadikan urusan segelintir elite politik saja, tanpa melibatkan masyarakat luas,” Tutur dia.

Dia menegaskan, hal tersebut diperparah dengan langkah DPR RI dan pemerintah untuk kemudian merivisi UU KPK melalui jalan pintas. Akibatnya seluruh calon pimpinan KPK juga sangat terikat atas komitmen menyetujui revisi tersebut.

Diketahui juga, para calon pimpinan KPK diminta untuk menandatangani kontrak politik saat fit and proper test  yang berkaitan dengan persetujuan revisi UU KPK.

Hal itu juga tidak ideal dan tentu membawa dampak langsung bagi pemberantasan korupsi. Namun demikian, menurut dia, upaya untuk memberantas korupsi tidak boleh berhenti, karena apa yang dilakukan selama ini ada manfaatnya.

“Sebagai anak dari reformasi yang dilahirkan oleh TAP MPR XI/ 1998, pelemahan tebadap KPK adalah pengkhianatan terhadap mandat reformasi dan mimpi bangsa soal demokrasi yang sehat,” ucapnya.

Terkait hal tersebut, ICW meminta agar pemerintah dan DPR bisa mendorong seluruh komponen untuk mensinergikan agar agenda pemberantasan korupsi tidak diakuisisi oleh kelompok tertentu.

ICW juga mendorong agar seluruh komponen bisa memperkuat pengawasan terhadap KPK. Selain itu pegawai KPK juga diharapkan bisa terdorong untuk membangun soliditas perkuatan internal.

Dan terakhir menurut dia, pihaknya akan mendesak presiden Jokowi untuk bertanggungjawab menepati janji politiknya untuk perkuat KPK dan berantas korupsi “Janji politik itu perlu diwujudkan dalam sikap presiden terhadap revisi UU KPK yang telah disetujui untuk dibahas. Presiden harus mengambil sikap tegas dengan menolak segala usulan yang akan memperlemah KPK dan tidak menyerahkan proses serta pengambilan keputusan pada perwakilannya,” Ungkap dia.

You might also like