Gerakan Antikorupsi Dinilai Dalam Bahaya

Ketua KPK Agus Rahardjo menilai  gerakan antikorupsi dalam kondisi yang mengkhawatirkan dengan mulusnya rencana revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia berharap kekhawatiran ini didengar oleh pengambil kebijakan.

“Kemudian yang berikutnya gerakan antikorupsi berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Kita masih berharap mudah-mudahan concern kita semua didengar oleh pengambil keputusan baik di DPR maupun di pemerintahan bahwa gerakan antikorupsi itu butuh penguatan-penguatan, bukan pelemahan,” tambah Agus Rahardjo di Jakarta, Kamis (12/9).

Rapat paripurna DPR pada 3 September 2019 menyetujui usulan revisi UU yang diusulkan Badan Legislatif (Baleg) DPR yaitu usulan Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Presiden lalu menandatangani surat presiden (surpres) revisi UU tersebut pada 11 September 2019 meski ia punya waktu 60 hari untuk mempertimbangkannya.

“Oleh karena itu mari kita tidak henti-hentinya untuk memikirkan hari itu. Kita sudah melihat rencana UU-nya itu pun dilihat di berita-berita karena secara resmi kami di KPK tidak dilibatkan, berbeda dengan sebelumnya kita dilibatkan melalui undangan dalam rapat-rapat di DPR, tetapi hari ini kita terkejut hal itu begitu cepat,” ungkap Agus.

Agus berharap agar revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) didahulukan. Kemudian dilanjutkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Baru setelah itu dan kita pada waktu bicara RUU KUHP sudah bicara dengan Presiden di Istana Bogor, disetujui UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) di luar, setelah itu kita mestinya memperbaiki UU Tipikornya karena masih ada kesenjangan dengan UNCAC (United Nations Convention against Corruption) belum ada korupsi di sektor swasta, belum menyentuh perdagangan pengaruh, memperkaya diri dengan cara tidak sah, lalu asset recovery,” tambah Agus.

Menurut Agus, setelah revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baru membahas revisi UU KPK. Namun ia justru menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang melawati langkah-langkah tersebut.

“Tapi secara mengejutkan langsung melompat ke UU KPK, kita terus berjuang untuk supaya gerakan antikourpsi di negara kita makin kuat,” ucap Agus.

Sebelumya Ketua KPK Agus Rahardjo juga pernah mengatakakn bahwa KPK sedang berada di ujung tanduk bila rancangan tersebut jadi disahkan sebagai UU.

Sejumlah keberatan KPK terhadap RUU KPK tersebut adalah pegawai KPK tidak lagi independen dan status pegawai tetap akan berubah dengan merujuk kepada UU aparatur sipil negara (ASN).

Setelah itu KPK memiliki Dewan Pengawas dan menghapus penasihat karena dalam draf unsur KPK adalah pimpinan. Kemudian KPK perlu minta izin kepada Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan.

Selanjutnya penyelidik hanya boleh dari kepolisian, tidak ada penyidik independen.  Penuntutan KPK juga tidak lagi independen karena harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. KPK juga kehilangan kriteria penanganan kasus yang meresahkan publik. Kemudian KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan.

 

Agus Raharjo Bela Saut Terkait  Irjen Firli

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan konferensi pers mengenai pelanggaran etik berat yang dilakukan mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Firli Bahuri sudah dengan persetujuan pimpinan KPK. Persetujuan disampaikan lewat jarak jauh.

“Saya ingin mengklarifikasi soal Pak Saut melakukan konpers (konferensi pers), itu adalah persetujuan mayoritas pimpinan, memang dalam prosesnya ada dinamika, persetujuan pimpinan, karena saya kebetulan di luar kota, persetujuan pimpinan itu lewat WA,” kata Agus di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Pada Rabu (12/9), Wakil Ketua KPK Saut Situmorang didampingi Penasihat KPK Moh Tsani Annafari melakukan konferensi pers yang menyatakan Irjen Pol Firli Bahuri yang saat ini mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK telah melakukan pelanggaran etik berat semasa bekerja di lembaga penegak hukum tersebut.

Firli menjadi Deputi Penindakan KPK pada 6 April 2018 dan kembali ke Polri pada 20 Juni 2019. Berdasarkan rapat Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP), Firli melakukan sejumlah pertemuan dengan kepala daerah, wakil ketua BPK dan politikus salah satu partai politik yang melanggar etik dalam Peraturan KPK.

“Nanti whatsapp-nya bisa dimintakan, jadi sekali lagi bukan Pak Saut berjalan sendirian tapi atas otoritas pimpinan,” ungkap Agus.

Pernyataan Agus itu sekaligus membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR hari ini untuk menjadi pimpinan KPK 2019-2023.

Di hadapan Komisi III DPR, Alexander mengaku tak percaya dan kaget dengan konferensi pers yang dilakukan Saut Situmorang.

Alexander mengaku baru mengetahui tentang konferensi pers tersebut, setelah Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengirimkan sebuah tautan berita di salah satu media kepada dirinya lewat aplikasi tukar pesan Whatsapp.

“Setelah kejadian konferensi pers itu, saya diberitahu Bu Basaria. Saya kirim pesan Whatsapp ke Febri, kenapa ada konferensi pers sementara pimpinan yang ada di kantor tidak diberi tahu atau saya yang tidak tahu karena tidak membuka grup whatsapp,” kata Alexander dalam uji kelayakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/9).

Alexander mengatakan konferensi pers itu tidak diketahui pimpinan lainnya padahal dirinya dan Basaria Pandjaitan ada di kantor KPK, namun Ketua KPK Agus Rahardjo sedang berada di Yogyakarta.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa juga mempertanyakan dasar dari dilakukannya konpers tersebut sehingga, berani menuduh salah satu capim KPK melakukan pelanggaran etik.

Dia mengatakan konferensi pers tersebut terkesan mengada-ada karena tidak berdasarkan keputusan pimpinan yang kolektif dan kolegial. “Jadi apa dasar konpers kemarin itu? Itu tidak berdasarkan keputusan pimpinan yang kolektif kolegial,” ucap Desmond.

You might also like