Aneh, DPR Minta Capim KPK Teken Kontrak Politik

Ada yang berbeda dari seleksi calon pimpinan KPK kali ini. Jika sebelumnya pada fit and proper test ada surat pernyataan yang ditandatangani, kali ini DPR menyiapkan sebuah surat pernyataan untuk memastikan konsistensi 10 capim KPK

“Kali ini untuk fit and proper test capim KPK surat pernyataannya tidak standar. Tetapi yang standar plus nanti ditambah hal-hal yang merupakan komitmen,” kata anggota komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Asrul mengatakan, kontrak politik tersebut dimaksudkan untuk menjamin komitmen para capim agar sewaktu-waktu tidak berubah sikap saat mendapat tekanan publik. Menurutnya yang terjadi saat ini kerap demikian. Saat fit and proper test bilang setuju (revisi UU KPK), namun di tengah jalan bilang tidak setuju lantaran takut kehilangan popularitas.

“Kami tidak ingin kultur seperti itu. Kalau tidak setuju, ya tidak setuju saja,” ujarnya.

Nantinya kontrak politik secara tertulis itu akan ditandatangani di atas materai. Ia menuturkan surat pernyataan tersebut akan menjadi semacam ‘kontrak politik’ antara capim dengan DPR jika nantinya terpilih.

DPR mulai menggelar fit and proper test capim KPK dengan agenda pembuatan makalah. Kesepuluh capim akan menjalani tes wawancara pada 11-12 September 2019 mendatang.

Capim dari unsur kepolisian Inspektur Jenderal (Irjen) Firli Bahuri mengaku belum mengetahui isi surat pernyataan tersebut.  “Saya belum tahu isinya jadi saya tidak bisa jawab,” kata Firli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Ia berjanji jika sudah mengetahui isi surat pernyataan tersebut ia akan menjawabnya. Sebelumnya DPR akan meminta surat pernyataan yang berisi komitmen kepada 10 calon pimpinan (capim) KPK.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan alasan perlunya semacam ‘kontrak politik’ tersebut lantaran DPR merasa ada perubahan sikap pada pimpinan KPK periode sebelumnya tanpa alasan yang jelas.

“Semata tidak ingin kehilangan popularitas di mata masyarakat sipil atau di ruang publik. Kita gak boleh seperti itu penegak hukum,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senin (9/9).

Ia mengatakan perubahan sikap tersebut akan membuat KPK kehilangan kepercayaan dari DPR. DPR punya hak konstitusi yang ditegaskan juga di dalam UU MD3.  “Tapi kan kalau ini kita dalami, nanti dibilang mengancam lagi,” ujarnya.

DPR akan meminta 10 capim KPK menandatangani surat pernyataan berupa komitmen. Surat pernyataan untuk memastikan konsistensi 10 capim KPK terhadap komitmennya.

“Kali ini untuk fit and proper test capim KPK surat pernyataannya tidak standar. Tetapi yang standar plus nanti ditambah hal-hal yang merupakan komitmen,” kata anggota komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

 

Bentuk Intimidasi Politisi

Peneliti komunikasi politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai adanya kontrak politik yang harus diteken para capim KPK adalah sebuah intimidasi. “Tentu saja merupakan intervensi, bahkan lebih jauh sebagai intimidasi. Dengan menyetujui kontrak, artinya tiap capim akan menyetujui dengan dalih tidak ada pilihan lain, sementara hal itu dilakukan dalam proses seleksi,” ujar Dedi Kurnia, saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (10/9).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu, kontrak politik yang diminta DPR RI ke seluruh capim terpilih adalah cara paling kasar sejauh ini. Kondisi ini jelas intimidasi bagi capim.

Seharusnya, kata dia, tidak terjadi, kontrak politik itu andaipun diperlukan seharusnya muncul ketika pimpinan KPK terpilih sudah ditentukan. Sehingga, tidak membatasi idealisme capim saat dalam proses seleksi.

“Kontrak ini semakin menguatkan anggapan publik jika DPR RI sedang mengantisipasi pimpinan KPK yang sejalan dengan kepentingan DPR RI, bisa saja kontrak ini menjadi materi politik sandera. Tentu sangat disayangkan,” tutur Dedi Kurnia.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menyampaikan, bahwa kontrak politik tersebut dimaksudkan untuk menjamin komitmen para capim agar sewaktu-waktu tidak berubah sikap saat mendapat tekanan publik. Nantinya, kontrak politik secara tertulis itu akan ditandatangani di atas materai. Ia menuturkan, surat pernyataan tersebut akan menjadi semacam kontrak politik antara capim dengan DPR RI jika nantinya terpilih.

You might also like