KPK IKLAN

Visi Kementerian PUPR Adalah Menjalankan Visi Presiden

Jakarta – forumkeadilan.com. Infrastruktur ada di mana-mana. Digerakkan oleh Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Indonesia mulai naik ke tangga pertumbuhan. Bahkan setelah melihat, mendengar dan mencatat pembangunan infrastruktur di pelosok nusantara, FORUM Keadilan seolah diberi tahu bahwa sesuatu yang besar samar-samar mulai tampak di Indonesia.

Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berupaya sekuat tenaga. Kita bisa lihat bagaimana jalan, bendungan, hingga penyediaan hunian layak, dibangun. Kita memang tak boleh terjerat ketidaktahuan.

Bukan cuma pembangunan jalan nasional tapi juga jalan baru, jalan tol, irigasi rawa, rehabilitasi irigasi, waduk, kota baru, hingga penyiapan sumberdaya manusia (SDM) infrastruktur melalui pelatihan konstruksi dan sertifikasi konstruksi.

Semuanya merupakan peringatan untuk angkat kaki dari ketertinggalan. Soalnya bukan karena Indonesia tak punya air di tengah keprihatinan akan ketersediaan air, sekedar contoh. Atau, Indonesia bukannya tak bisa memperpendek biaya jarak dan biaya waktu untuk memacu pertumbuhan.

Tapi pengalaman pembangunan sebelum-sebelumnya yang tidak sesuai kebutuhanlah, yang bikin warga umpamanya di daerah pinggiran, di mana air bagi mereka seolah identik dengan naik turun bukit dengan sebuah ember.

Itulah kemudian yang memalingkan Pemerintahan Jokowi-JK, menjadi tunduk pada hampir semua kebutuhan masyarakat Indonesia. Infrastruktur pun dibangun secara besar-besaran, dengan semangat membangun dari pinggiran.

Menurut logika pertumbuhan, di mana pun di dunia, “Pembangunan kota, pertumbuhan kota, bahkan pertumbuhan antar kota, itu sangat tergantung pada infrastruktur. Kalau infrastrukturnya jelek, maka pertumbuhan juga akan jelek,” demikian ditegaskan Mudji Irmawan, dosen Teknis Sipil dan Perencanaan- Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) kepada FORUM.

Di balik logika diatas, terdapat fakta mendasar tentang pembangunan jalan tol yang sudah beroperasi sejak 2015 hingga Mei 2019, sepanjang 985 Km. “Hingga Desember 2019, Kementerian PUPR menargetkan realisasi pengoperasian jalan tol di seluruh Indonesia akan mencapai sepanjang 1.852 Km,” demikian rilis Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR (Birkom) beberapa waktu lalu.

Pastilah, dalam kerangka meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memperpendek biaya waktu dan biaya jarak. Selesai? Belum! Supaya terkonek semua wilayah, Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jalan sepanjang 601 Km.

Di antaranya di perbatasan di Kalimantan, NTT, dan Papua, jalan trans Papua, dan lintas selatan-selatan Jawa. Malahan. Akan dilakukan peningkatan terhadap jalan yang lebarnya masih dibawah standar dan pemeliharaan rutin seluruh ruas jalan nasional sepanjang 42.078 Km.

Soal pembangunan jembatan baru atau duplikasi jembatan, masih menurut keterangan Birkom-PUPR, yang diprogramkan pada tahun 2020 antara lain Jembatan Pulau Balang (Kaltim), Jembatan Paralel Perbatasan Tiong Ohang–Long Pahangai (Kaltim).  Penggantian jembatan antara lain Jembatan Sei Alalak (Kalsel), Jembatan Tanah Ponggol (Sumut), Jembatan Seredala–Dekai (Papua) dan preservasi rutin jembatan dengan total panjang 242.569 Km.

Sedangkan infrastruktur permukiman yang akan dikerjakan pada tahun 2020 yakni air minum, sanitasi, penataan kawasan permukiman dan bangunan gedung dan pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, olahraga dan pasar.

“Untuk pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan seperti SD, Madarasah, Universitas masih menunggu Perpres-nya. Kementerian PUPR juga membangun venue untuk mendukung PON 2020 di Papua,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam suatu kesempatan.

Juga, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sepanjang 5.344 Km, yang akan dikerjakan pada tahun 2020. Antara lain ruas jalan Bts. Serawak – Aruk – Sp. Tanjung – Galing & Temajuk–Merbau  (Kalbar), Celikah–Kayu Agung (Sumsel), Taniwel–Saleman (Maluku), dan Tawaeli–Nupabomba–Kebon Kopi (Sulteng) yang beberapa waktu lalu mengalami longsor.

“Kementerian PUPR juga secara bertahap mulai tahun 2018 membangun jalan akses ke beberapa pelabuhan yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Jembatan Gantung juga menjadi prioritas dan akan ditingkatkan kualitas perencanaan dan pengadaannya,” kata Menteri Basuki.

Terkait program Satu Juta Rumah, Kementerian PUPR menargetkan tahun 2020 pembangunan Rumah Susun dengan jumlah unit satuan Rusun 5.224 unit, rumah swadaya berupa pembangunan baru 20.000 unit dan peningkatan kualitas 156.000 unit, rumah khusus 2.000 unit serta bantuan prasarana sarana utilitas (PSU). 

Pandangan Kuat PUPR Ikhwal Program

Fakta besar lainnya adalah peningkatan jumlah tampungan air. Menaiki tangga pertumbuhan bukan saja bagaimana infrastruktur jalan dihamparkan. Tapi juga bagaimana sumber ketahanan pangan digerakkan.

Ketika air bagi warga di daerah pinggiran masih identik dengan naik turun bukit dengan sebuah ember. Apalagi, banjir kalau kebanyakan air, atau kekeringan kalau kekurangan air. Di sana, azimat Nawacita di PUPR bidang sumberdaya air, masuk.

Sejak 2015, Kementerian PUPR menaikkan jumlah tampungan air, dengan menyelesaikan pembangunan 29 bendungan, dari 65 bendungan yang diprogramkan. Kementrian PUPR memang punya pandangan yang kuat ikhwal programnya. “Saat ini dari 7,3 juta hektar lahan irigasi, hanya 11% yang mendapatkan jaminan air dari bendungan. Dengan selesainya 65 bendungan nanti diharapkan bisa meningkat menjadi 19-20%”, kata Menteri Basuki.

Untuk pembangunan 65 bendungan,  ditargetkan selesai tahun 2023. “Tidak hanya bendungan, Kementerian PUPR juga membangun jaringan irigasinya termasuk bendungan lama yang belum ada jaringan irigasinya juga akan kita bangun,” tambah Menteri.

Untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air, Kementerian PUPR sejak tahun 2016 secara bertahap telah melaksanakan kegiatan revitalisasi 10 danau dari 15 danau kritis yang menjadi prioritas nasional untuk ditangani, melalui pengerukan, pembersihan gulma air/eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai.

“Dari hasil kajian Bappenas berdasarkan pelaksanaan program 2015–2018, dari 21 sasaran pokok yang menjadi tugas Kementerian PUPR terdapat 9 sasaran pokok tercapai, 8 sasaran pokok perlu kerja keras, dan 4 sasaran pokok sulit tercapai,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020, Juni lalu.

Delapan sasaran pokok yang perlu kerja keras untuk dicapai adalah kemantapan jalan, irigasi tambak,  irigasi waduk, air baku, daya tampung air, sanitasi, air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penanganan permukiman kumuh. Sementara 4 sasaran pokok yang sulit tercapai adalah pengendalian banjir, air minum, sanitasi bagi MBR dan penyediaan hunian layak. 

SDM Kunci Utama Infrastruktur

Bagaimanapun, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama pembangunan infrastruktur. Agar lebih cepat, lebih murah dan lebih baik. Terutama dalam mengikuti perkembangan teknologi dalam era industri digital.

Kalau pemanfaatan teknologi telah memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Bukan mustahil akan memberikan sesuatu yang sudah ditakdirkan sebagai kesejahteraan masyarakat, jika semua program SDM infrastruktur, ditingkatkan.

Meminjam catatan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), hingga 30 Juni 2019, jumlah tenaga kerja bidang konstruksi di Indonesia sebanyak 509.035 orang, dengan rincian sebanyak  157.545 orang tenaga ahli dan 382.162 orang tenaga terampil.

Sedangkan jumlah kontraktor spesialis di Indonesia saat ini sebanyak 5.608 badan usaha, atau masih sedikit dibandingkan dengan jumlah kontraktor umum sebanyak 120.183 badan usaha.

“Tentu kita tidak ingin mengurangi ketergantuan pada tenaga ahli asing. Oleh karenanya LPJK dan Kementerian PUPR akan mewujudkan badan usaha dan tenaga ahli yang memiliki spesialisasi pekerjaan,” ungkap Ketua LPJK Ruslan Rivai.

Kendati begitu. PUPR mempunyai komitmen tinggi. Salah satunya terhadap Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri atau SIBIMA, yang merupakan inovasi Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Juni lalu, SIBIMA kembali masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik dalam Kompetensi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Kategori Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Tahun 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Sebelumnya pada tahun 2017, SIBIMA juga masuk dalam TOP 99 SINOVIK dalam kategori pemanfaatan informasi teknologi.

SIBIMA yang merupakan sistem pelatihan jarak jauh / distance learning keahlian bidang konstruksi sedang mengikuti tahapan penilaian untuk masuk dalam TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik. Tahapan selanjutnya yakni Presentasi aplikasi SIBIMA untuk pelayanan publik yang dilakukan Juli lalu.

“Melalui pelatihan Distance Learning ahli muda K3, diharapkan para mahasiswa memiliki kompetensi K3 dan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan Tenaga Ahli K3 pada pekerjaan konstruksi”, ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Syarif Burhanuddin.

Prorotipe SIBIMA, menurut Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Cakra Nagara, sudah dimulai sejak 2014. Di mana konsep berlajar jarak jauh (e-learning) mulai diperkenalkan kepada masyarakat jasa konstruksi. Sistem ini dimulai dari pembuatan mailing list dan group facebook untuk memudahkan dalam mengkoordinir peserta pada saat berkonsultasi mengenai bahan ajar. Pada tahap ini ujian masih dilakukan dengan tatap muka serta sertifikat pelatihan dibuat secara konvensional.

Pada 2015 Kementerian PUPR melakukan uji coba full layanan pelatihan jarak jauh, distance learning (DL) bidang konstruksi. Pada 5 November 2016 sistem ini disempurnakan, diberi nama SIBIMA KONSTRUKSI (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi).

Sampai saat ini SIBIMA turut memberikan perubahan dalam dunia konstruksi di Indonesia, hal ini dapat dapat dilihat dari tingginya animo masyarakat pengguna pada periode 2015 yakni sebanyak 1.789 orang, tahun 2016 sebanyak 1.907 orang, tahun 2017 sebanyak 14.214 orang, dan tahun 2018 sebanyak 20.137 orang.

Angkat Kaki Dari Ketertinggalan

Barangkali karena inovasi dan keberhasilan-keberhasilan pembangunan infrasturktur yang manfaatnya tak bisa ditolak. Misalnya dikemukakan Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono, bahwa, “Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan, turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta peningkatan daya saing nasional.”

Menteri Basuki tentu memaksudkan salah satu data, yakni World Economic Forum (WEF) tahun 2018, sebagai pintu masuk. Di mana, Indeks Daya Saing Global Indonesia ternyata naik peringkat 45, dari 47 pada tahun 2017 dari 140 negara.

Pastinya, harum buah kemanisan infrastruktur menyebar ke mana-mana. Tahun lalu sebelum FORUM mendapat keabsahan infrastruktur secara akademis, FORUM mendapatkan pengakuan yang jujur dari Rugaya (41), seorang pedagang di pulau terluar, Morotai, Maluku Utara, setelah adanya pembangunan jalan nasional di sana.

“Sebelum ada jalan seperti ini, dulu kami benar-benar sengsara. Untuk belanja barang di Daruba sekitar 17 kilometer dari toko, waktu itu kami butuh waktu berjam-jam. Sekarang cuma beberapa menit, karena jalannya bagus,” akui Rugaya.

Bila pengakuan Rugaya merupakan petunjuk untuk memandang ke atas biopikir infrastruktur dari pinggiran. Wilayah satu dengan wilayah lain yang horizonnya makin terang, adalah dari apa yang dinyatakan Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali. “Itulah bukti konektivitas infrastruktur, wilayah-wilayah makin terkonek untuk pertumbuhan,” kata Firdaus kepada FORUM.

Beberapa hari sesudah FORUM berbincang dengan Firdaus Ali, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Cisarua Bogor menggarisbawahi sikapnya, yakni siap melaksanakan lima visi Presiden terpilih 2020-2024 Jokowi.

“Visi Kementerian PUPR adalah menjalankan visi Presiden. Pertama yaitu meneruskan pembangunan infrastruktur yang sudah kita buat tersambung ke pusat-pusat produksi. Yang namanya peningkatan konektivitas tidak hanya jalan tol, dan jalan nasional, tetapi bendungan juga harus diteruskan sampai terkoneksi dengan jaringan irigasi persawahannya. Infrastruktur PUPR menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur juga akan diikuti dengan mempercepat pembangunan SDM,” jelas Menteri Basuki.

Masa Pemerintahan Jokowi-JK sudah berakhir. Tapi infrastruktur yang digerakkan tak pernah berakhir. Sebab dampak dan manfaatnya. Bukan saja manfaat ketika Indonesia mulai naik ke tangga pertumbuhan. Tapi gaungan infrastruktur secara besar-besaran itu, bagaimanapun memperingatkan Indonesia segera angkat kaki dari ketertinggalan.

LUTHFI PATTIMURA

You might also like