Semua Akan Kembali ke Negara

Jakarta – forumkeadilan.com. Seteru antara PT KCN (Karya Citra Nusantara) dan PT KBN (Kawasan Berikat Nusantara) belum berujung. Proses hukum saat ini berada di tangan Mahkamah Agung menunggu putusan kasasi diketuk hakim. Sebelumnya putusan PN Jakut yang memenangkan gugatan PT KBN Dalam putusan hukum tahun lalu, KCN diperintahkan membatalkan konsesi Pelabuhan Marunda dengan Kementerian Perhubungan, menghentikan pembangunan pelabuhan, hingga membayar denda Rp 773 miliar.

Namun, isu terkait persoalan sengketa tersebut makin liar. Pada Rabu, 21 Agustus 2019, PT KCN menggelar jumpa pers untuk meluruskan informasi yang beredar terkait tuduhan yang disampaikan pihak KBN yang menyebut KCN telah menguasai aset negara.

“Aset negara yang mana yang kami kuasai, harus dilihat perjanjian awal bagaimana KCN terbentuk. Komposisi saham 85% untuk PT KTU (Karya Teknik Utama) dan15% untuk KBN, dimana tak ada uang negara sama sekali yang dikucurkan dan saham KBN tidak akan delusi,” kata Direktur Utama KCN Widodo Setiyadi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Widodo mengungkapkan, KBN yang dalam perjanjian harus melengkapi perizinan ternyata juga tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Dan belakangan, ketika jajaran Direksi KBN diganti persoalan pun muncul lantaran KBN meminta agar menjadi pemegang saham mayoritas.

Lewat perundingan panjang akhirnya disepakati addendum III yang berisikan kepemilikan saham KBN dan KTU di KCN masing-masing 50%. Addendum III itu pun mensyaratkan untuk mendapat porsi 50% saham KCN, KBN harus melengkapi syarat penambahan modal dengan tenggat waktu yaitu 15 bulan.

Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator juga memperhitungkan angka b to b (business to business) dari semua pihak, sehingga keluarlah angka Rp588 miliar pada waktu itu. Dimana kalau 50%-50%, masing-masing harus menyetor Rp294 miliar. Tetapi atas nama negara KBN meminta tidak mau membayar prosentase yang 15%, karena dianggap goodwill. Sehingga dari Rp294 miliar dikurangi goodwill yang KBN nilai dengan angka Rp88 miliar, sehingga KBN berkewajiban menyetor Rp206 miliar.

Wakil direktur visi integritas, Emerson Yuntho (Abdul Farid)

Sampai batas waktu yang ditentukan, tak ada setoran uang. Belakangan KBN justeru mempersoalkan konsesi yang diberikan kepada KCN oleh Kementrian Perhubungan yang berbuah gugatan. “Padahal di perjanjian dengan KBN adalah pengelolaan bibir pantai sepanjang 1700 meter yang batasnya dari cakung drain hingga sungai Blencong,” kali ini kuasa hukum PT KCN Juniver Girsang yang menjelaskan.

Widodo sangat heran dengan tuduhan mengambil aset. “Kami melakukan revitalisasi. Pier 1, 2 dan 3 itu akan dikembalikan ke negara setelah 70 tahun berdasarkan perjanjian konsesi yang diberikan kepada kami. Kami juga dituduh tidak melakukan apa-apa, bisa dilihat bagaimana perkembangan wilayah itu. Bisa dilihat dari pemetaan google earth, bagaimana kondisi 2004, 2012, dan 2018, perubahan bisa dilihat,” kata Widodo lagi.

“Selama proses (kasasi), kami berkomitmen melanjutkan pembangunan,” kata Widodo.

Selain itu, pembangunan pelabuhan Marunda yang menghabiskan total dana sekitar 9 Triliun itu, ungkap Widodo, juga telah sesuai dengan rekomendasi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan terkait kepastian investasi. “Karena juga sesuai rekomendasi pokja yang diberikan bahwa ini sudah menjadi proyek strategis nasional dan juga harus berkelanjutan,” tegas dia.

Widodo kembali menegaskan pihaknya tidak merampas aset negara. Pasalnya wilayah yang menjadi objek pembangunan pelabuhan oleh KCN berada di atas perairan. Widodo juga menjelaskan batas wilayah usaha KBN adalah tanah seluas 198 hektare sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992.

Untuk penyelesaian kasus ini, Widodo berharap hakim MA melihat secara objektif permasalahan berdasarkan fakta. Apalagi permasalahan ini erat kaitannya dengan kemudahan investasi yang digaungkan pemerintah. “Kami berjuang mencari keadilan,” kata dia.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Juniver Girsang. “Kami berharap, hakim yang menangani adalah hakim yang mengetahui soal perairan dan hakim yang mengetahui hukum konsensi,” ujarnya.

Terkait sejumlah anggota DPR yang berencana membuat pansus kasus ini, Juniver akan siap memberikan data-data yang dibutuhkan. “Semua data akan kami berikan, tdak ada yang kami tutup-tutupi,” pungkasnya.

Sementara ditempat terpisah, Wakil Direktur Visi Integritas, Emerson Yuntho meminta KPK untuk menelisik dan mengusut kasus dugaan korupsi di proyek pembangunan Terminal Umum Pelabuhan milik PT. KBN dan PT KCN tersebut. Mantan anggota ICW itu berharap bahwa kapan segera melakukan nya. “Kalau potensi adanya dugaan korupsi ya KPK harus memproses nya. Apalagi sudah banyak elemen masyarakat yang telah melapor ke KPK “, Tegas Emerson kepada FORUM

JIR, Farid

You might also like