KPK IKLAN

Saksi Ramli: “Kapal Pariwisata Dishubpar Dairi Tidak Layak”

Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Pariwisata

Sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) mantan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan (Disbudparhub) Kabupaten Dairi, Pardamean Silalahi (PA), Naek Syaputra Kaloko SP,MM (PPK ) dan Pengawas Disbudparhub) Dairi Capa, Senin (5/8/2019) berjalan alot di ruang sidang Cakra 9 Peradilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Ramli Sidebang, salah salah satu dari dua saksi menyatakan, atas permohonan terdakwa mantan orang nomor satu di Disbudparhub Dairi tersebut, dirinya tertanggal 10 Januari 2009 ditunjuk berangkat ke Pelabuhan Parapat untuk mengecek kondisi kapal pariwisata pesanan kepada pihak ketiga.

Saksi yang berprofesi sebagai petani tetapi bisa membawa kapal dan sampai memiliki SIM sebagai nakhoda (otodidak) kapal pengangkut penumpang, tiba di lokasi. Dalam foto yang diterimanya dari Kadis Pardamean Silalahi kapal pariwisata yang akan dicobanya berwarna biru, namun faktanya di Pelabuhan Parapat kapal berwarna kuning.

“Ketika diperiksa kapalnya masih direhab pak hakim. Dinding kapal kayunya lapuk. Lantai kapal juga digenangi pasir berair. Mesin kapal juga nggak bisa dihidupkan. Melihat kondisinya secand (bekas lama dipakai). Pokoknya nggak layak pakai (beroperasi, red) pak hakim,” jelasnya menjawab pertanyaan termohon PK  dari Kejari Dairi.

Walau tidak kursus di pelayaran dan sejenisnya, namun saksi mengaku paham soal kapal pengangkut pariwisata dan memiliki SIM. Ramli juga telah mengukur panjang kapal yakni 23 meter dan tidak layak beroperasi.

Menurut salah seorang pekerja yang merehab kapal pariwisata mengaku marga Sihombing, lanjut saksi, kapal berwarna kuning itu sudah lama tidak beroperasi, jadi harus dibenahi lagi. Karena itulah, rencana untuk membawa kapal pariwisata tersebut dari Pelabuhan Parapat ke Pelabuhan Silalahi tidak jadi karena kondisinya tidak layak jalan.

Sementara saksi Marulak Simanullang sebagai staf di Disbudparhub Kabupaten Dairi menerangkan, dirinya ketika itu dilibatkan sebagai tim panitia penyambutan kapal bermotor pariwisata tersebut. Undangan telah disebar ke berbagai pihak termasuk kepada Kadisbudparhub Pardamean Silalahi dan unsur Muspika.

“Namun rencana penyambutan kapal pariwisata baru milik Pemkab Dairi iti dimundurkan sampai batas waktu tidak ditentukan karena bermasalah. Menurut saksi kalau anggarannya Rp 359 juta. Pengadaan kapal juga sudah di-PHO-kan seolah proses pengadaan kapal sudah 100 persen,” papar Simanullang.

Hakim ketua Sumadi SH melanjutkan persidangan dua pekan mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya.

Sebelumnya kasus dugaan korupsi mantan Kadis Pardamean Silalahi dan kedua stafnya tersebut telah divonis bebas oleh majelis hakim diketuai Didik Setyo SH dengan hakim ad hoc Deny Iskandar SH berbeda pendapat (dissenting opinion) di Pengadilan Tipikor Medan.

Menyikapi hal itu tim penuntut umum dari Kejari Dairi ketika itu dimotori Didik SH mengajukan kasasi ke Mahkama Agung (MA-RI).

Kasi Pidsus Kejari Dairi Dana Harahap SH yang dikonfirmasikan via ponsel, Senin malam menyebutkan, putusan kasasi di MA-RI menyatakan, mantan Kadisbudparhub Dairi Pardamean Silalahi dan kedua stafnya divonis masing-masing pidana 6 tahun penjara.

Ketiganya diyakini terbukti bersalah secara bersama-sama maupun koporasi melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan kapal motor pariwisata TA 2008 tersebut. Tidak terima atas putusan tersebut, ketiga terdakwa kemudian mengajukan PK di Pengadilan Tipikor Medan.

You might also like