KPK IKLAN

Ramai Bicarakan  Manfaat Infrastruktur, Firdaus Ali Buka Kuncinya.

Hanya beberapa orang yang tahu, kunci infrastruktur yang manfaatnya makin dirasakan masyarakat. Yang tahu itu antara lain Firdaus Ali, Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Ramai dibicarakan manfaat infrastruktur, karena infrastruktur yang dibangun adalah berdasarkan kebutuhan bukan kemauan. Itu kuncinya,” ujar Firdaus kepada FORUM Keadilan beberapa waktu lalu.

Soalnya bermula dari ketertinggalan. Indonesia bukannya tak punya air di tengah keprihatinan akan ketersediaan air. Juga, Indonesia bukannya tak bisa memperpendek biaya jarak dan biaya waktu untuk memacu pertumbuhan.

Tapi pengalaman pembangunan yang tidak sesuai kebutuhanlah, yang bikin warga di daerah pinggiran, umpamanya, di mana air bagi mereka seolah identik dengan naik turun bukit dengan sebuah ember.

Contoh lainnya adalah upaya memajukan ekonomi dan industri. Meminjam Andi Siswanto, mantan pembimbing mahasiswa S3 di Jerman, Inggris, Australia yang kini bermukim di Semarang.

“Bangsa ini kalau mau maju, itu harus jarak waktunya pendek, biaya waktunya pendek. Itu semua harus dikompress. Makanya, tol  membantu di situ. Apalagi berkaitan dengan memajukan ekonomi dan industri. Sudah bukan jamannya lagi berlama-lama,” katanya kepada FORUM dalam suatu kesempatan.

Jelas. Itulah yang kemudian memalingkan Pemerintahan Jokowi-JK, menjadi tunduk pada hampir semua kebutuhan masyarakat Indonesia. Infrastruktur pun dibangun secara besar-besaran.

Mulai dari pembangunan jalan, bendungan, hingga penyediaan hunian layak . Bukan cuma pembangunan jalan nasional tapi juga jalan baru, jalan tol, irigasi rawa, rehabilitasi irigasi, waduk, kota baru, bahkan penyiapan SDM infrastruktur melalui pelatihan konstruksi dan sertifikasi konstruksi.

Hasilnya, seperti dikemukakan Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono dalam suatu kesempatan; “Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan, turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta peningkatan daya saing nasional.”

Untuk melihat kontribusi secapa apa yang dimaksudkan Menteri Basuki. Maka data World Economic Forum (WEF) tahun 2018, adalah pintu masuk; Indeks Daya Saing Global Indonesia ternyata berada pada peringkat 45. Naik naik dua peringkat dari 47 pada tahun 2017 dari 140 negara.

Masa Pemerintahan Jokowi-JK sebentar lagi berakhir. Tapi perbincangan soal infrastruktur tak pernah berakhir. Sebab dampak dan manfaatnya. Langsung maupun tidak langsung. Bukan saja ekonomi tapi juga politik dan sosial-budaya.

*Manfaat Infrastruktur, Jawaban Jujur*

Selama perbincangan bersama Firdaus Ali, manfaat dari pembangunan infrastruktur dan keabsahannya secara akademis dan diakui masyarakat kepada FORUM, terus terngiang.

Misalnya, suatu hari ketika FORUM menanyakan manfaat infrastruktur pada Rugaya (41), seorang pedagang di pulau terluar, Morotai, Maluku Utara. Reaksinya adalah pengakuan yang jujur.

“Sebelum ada jalan seperti ini, dulu kami benar-benar sengsara. Untuk belanja barang di Daruba sekitar 17 kilometer dari toko, waktu itu kami butuh waktu berjam-jam. Sekarang cuma beberapa menit, karena jalannya bagus,” akui Rugaya.

Selain pembangunan berdasarkan kebutuhan. Firdaus Ali juga membuka biopikir infrastruktur dari pinggiran yang manfaatnya seperti diakui Rugaya. “Itulah bukti konektivitas infrastruktur, wilayah-wilayah makin terkonek untuk pertumbuhan,” kata Firdaus.

Kloplah, dengan pernyataan Mudji Irmawan, dosen Teknis Sipil dan Perencanaan- Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS). “Di mana pun di dunia ini, pembangunan kota, pertumbuhan kota, bahkan pertumbuhan antar kota, itu sangat tergantung pada infrastruktur. Kalau infrastrukturnya jelek, maka pertumbuhan juga akan jelek,” jelas Mudji.

*Agenda PUPR 2020*

Selesai? Belum! Supaya terkonek semua wilayah dalam rangka pertumbuhan, Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jalan sepanjang 601 Km. Di antaranya di perbatasan di Kalimantan, NTT, dan Papua, jalan trans Papua, dan lintas selatan-selatan Jawa. Malahan. Akan dilakukan peningkatan terhadap jalan yang lebarnya masih dibawah standar dan pemeliharaan rutin seluruh ruas jalan nasional sepanjang 42.078 Km.

Sedangkan jalan tol, mengutip Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR (Birkom), yang sudah beroperasi sejak 2015 hingga Mei 2019 adalah sepanjang 985 Km. Hingga Desember 2019, Kementerian PUPR menargetkan realisasi pengoperasian jalan tol di seluruh Indonesia akan mencapai sepanjang 1.852 Km. Pastilah, dalam kerangka meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memperpendek biaya waktu dan biaya jarak.

Juga, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sepanjang 5.344 Km, yang akan dikerjakan pada tahun 2020. Antara lain ruas jalan Bts. Serawak – Aruk – Sp. Tanjung – Galing & Temajuk–Merbau  (Kalbar), Celikah–Kayu Agung (Sumsel), Taniwel–Saleman (Maluku), dan Tawaeli–Nupabomba–Kebon Kopi (Sulteng) yang beberapa waktu lalu mengalami longsor.

“Kementerian PUPR juga secara bertahap mulai tahun 2018 membangun jalan akses ke beberapa pelabuhan yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Jembatan Gantung juga menjadi prioritas dan akan ditingkatkan kualitas perencanaan dan pengadaannya,” kata Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR dalam suatu kesempatan.

Soal pembangunan jembatan baru atau duplikasi jembatan, mengutip keterangan Birkom-PUPR, yang diprogramkan pada tahun 2020 antara lain Jembatan Pulau Balang (Kaltim), Jembatan Paralel Perbatasan Tiong Ohang–Long Pahangai (Kaltim).  Penggantian jembatan antara lain Jembatan Sei Alalak (Kalsel), Jembatan Tanah Ponggol (Sumut), Jembatan Seredala–Dekai (Papua) dan preservasi rutin jembatan dengan total panjang 242.569 Km.

Sedangkan infrastruktur permukiman yang akan dikerjakan pada tahun 2020 yakni air minum, sanitasi, penataan kawasan permukiman dan bangunan gedung dan pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, olahraga dan pasar.

“Untuk pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan seperti SD, Madarasah, Universitas masih menunggu Perpres-nya. Kementerian PUPR juga membangun venue untuk mendukung PON 2020 di Papua,” kata Menteri Basuki.

Manfaaf infrastruktur bukan saja bagaimana jalan, jalan tol atau jembatan dihamparkan. Tapi juga bagaimana sumber ketahanan pangan digerakkan.

Ketika air bagi warga di daerah pinggiran masih identik dengan naik turun bukit dengan sebuah ember. Apalagi, banjir kalau kebanyakan air, atau kekeringan kalau kekurangan air.

Maka azimat Nawacita di PUPR bidang sumberdaya air adalah peningkatan jumlah tampungan air. Untuk itulah, Kementerian PUPR menyelesaikan pembangunan 29 bendungan, dari 65 bendungan yang diprogramkan. Jumlah tampungan air juga ditingkatkan. Melalui pembangunanan bendungan, embung, revitalisasi danau guna mendukung program ketahanan pangan dan air nasional.

“Saat ini dari 7,3 juta hektar lahan irigasi, hanya 11% yang mendapatkan jaminan air dari bendungan. Dengan selesainya 65 bendungan nanti diharapkan bisa meningkat menjadi 19-20%”, kata Menteri Basuki.

Untuk pembangunan 65 bendungan,  ditargetkan selesai tahun 2023. “Tidak hanya bendungan, Kementerian PUPR juga membangun jaringan irigasinya termasuk bendungan lama yang belum ada jaringan irigasinya juga akan kita bangun,” tambah Menteri.

Untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air, Kementerian PUPR sejak tahun 2016 secara bertahap telah melaksanakan kegiatan revitalisasi 10 danau dari 15 danau kritis yang menjadi prioritas nasional untuk ditangani, melalui pengerukan, pembersihan gulma air/eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai.

Terkait program perumahan untuk mendukung Program Satu Juta Rumah, Kementerian PUPR menargetkan tahun 2020 pembangunan Rumah Susun dengan jumlah unit satuan Rusun 5.224 unit, rumah swadaya berupa pembangunan baru 20.000 unit dan peningkatan kualitas 156.000 unit, rumah khusus 2.000 unit serta bantuan prasarana sarana utilitas (PSU).

*Capai Sasaran Pokok Perlu Kerja Keras*

Firdaus Ali juga menggarisbaahi program infrastruktur PUPR sebagaimana dirilis Birkom-PUPR. Bahwa tahun 2020, PUPR akan melanjutkan/menyelesaikan Proyek Strategis Nasional, menuntaskan capaian target Renstra/RPJMN 2015-2019, meningkatkan Program Kerakyatan seperti PISEW, PAMSIMAS, SANIMAS, P3TGAI, Rumah Swadaya, Pembangunan Jembatan Gantung dan lainnya, melaksanakan penugasan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar, melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan SDM (manajerial & staf pelaksana) serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

“Dari hasil kajian Bappenas berdasarkan pelaksanaan program 2015–2018, dari 21 sasaran pokok yang menjadi tugas Kementerian PUPR terdapat 9 sasaran pokok tercapai, 8 sasaran pokok perlu kerja keras, dan 4 sasaran pokok sulit tercapai,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020, Juni lalu.

Delapan sasaran pokok yang perlu kerja keras untuk dicapai adalah kemantapan jalan, irigasi tambak,  irigasi waduk, air baku, daya tampung air, sanitasi, air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penanganan permukiman kumuh. Sementara 4 sasaran pokok yang sulit tercapai adalah pengendalian banjir, air minum, sanitasi bagi MBR dan penyediaan hunian layak.

Makin kelihatanlah. Firdaus Ali, satu di antara yang tahu kunci infrastruktur yang manfaatnya makin dirasakan masyarakat. Bagaimanapun, menunjukkan pembangunan infrastruktur dari pinggiran, yang berdasarkan kebutuhan, digerakkan.

Luthfi Pattimura

You might also like