KPK IKLAN

Hakim PN Jakpus Disabet Pengacara TW, Ikahi Minta Ada UU Contempt of Court

Jakarta – Forumkeadilan. Ketua Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) cabang Khusus Mahkamah Agung, Syamsul Maarif, mendesak DPR dan pemerintah membentuk RUU Penghinaan Pengadilan (Contempt of Court). Permintaan ini didasari beberapa peristiwa yang dianggap melecehkan pengadilan, salah satunya penganiayaan terhadap hakim PN Jakpus yang dilakukan advokat.

“Ancaman demikian tidak akan berkurang jika tidak dicegah melalui penegakan UU yang efektif. Kesadaran dan tingkat pendidikan saja tidak cukup untuk mengurangi terjadinya contempt of court. Penganiayaan terhadap hakim di PN Jakarta Pusat terjadi di ibu kota negara tempat di mana masyarakat telah berpendidikan,” kata Syamsul, Kamis (1/8/2019).

Hal itu disampaikan Syamsul dalam seminar ‘Peran UU Contempt of Court dalam Perlindungan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri dan Bebas dari Segala Pengaruh dan Ancaman’ di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat. Penganiayaan yang dimaksud Syamsul ialah saat pengacara pengusaha Tomy Winata (TW) menyabet hakim PN Jakpus saat membacakan putusan pengadilan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Mantan Ketua KPPU itu menyebut beberapa kasus pelecehan terhadap peradilan lain, di antaranya kasus perusakan di PN Larantuka pada 2003, penyerangan terhadap hakim di Gorontalo pada 2013, dan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita ditembak hingga tewas ketika mengendarai kendaraannya menuju kantor untuk bekerja.

Selain itu, pernah terjadi penghadangan terhadap juru sita dalam proses eksekusi putusan. Peristiwa-peristiwa tersebut dinilai sebagai bukti adanya ancaman terhadap eksistensi badan peradilan serta aparatur pengadilan untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Syamsul yang juga Hakim Agung itu menilai RUU Contempt of Court merupakan prioritas utama agar kekuasaan kehakiman yang mandiri. Di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, UU Contempt of Court sudah ada sejak 116 tahun yang lalu.

“Oleh karena itu kami meminta pembuat UU (yaitu) pemerintah dan DPR tidak memiliki pilihan lain, kecuali mengundangkan UU Contempt of Court dalam waktu yang dekat,” Tegasnya.

Ketua Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) cabang Khusus Mahkamah Agung, Syamsul Maarif (ABDUL FARID/FORUM/)

Saat ini, dalam Prolegnas 2015-2019, RUU Contempt of Court sudah masuk pembahasan meski dalam urutan belakang nomor 61. Ia mengapresiasi isu contempt of court juga sudah masuk RUU KUHP meskipun sangat singkat.

Ikahi mencatat sejumlah peristiwa penghinaan terhadap proses hukum di Indonesia. Pada 15 November 2003 misalnya. Gedung Pengadilan Negeri (PN) Larantuka, NTT dibakar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Peristiwa yang sama juga terjadi di PN Maumere, NTT tahun 2006, tahun 2011 terjadi di PN Temanggung, Jawa Tengah, 2013 di PN Depok, Jawa Barat dan tahun 2018 terjadi di PN Bantul, DI Yogyakarta. Tidak hanya infrastruktur pengadilan yang diserang, penyerangan terhadap hakim juga kerap terjadi. Pada tahun 2013, seorang hakim di Gorontalo diserang ketika berkendara.

Jauh sebelum itu, Hakim Agung Syaifuddin Kartasasmita ditembak hingga tewas saat berkendara menuju kantornya. Baca juga: Sambangi Polres Jakpus, KY Dorong Kasus Penyerangan Hakim Segera ke Pengadilan Tahun 2005, seorang hakim ditusuk di ruang sidang di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo.

Pada 23 Desember 2008, oknum jaksa menyerang hakim di PN Poso Sulteng sesaat setelah hakim membebaskan terdakwa. “Terakhir, tanggal 18 Juli yang lalu di PN Jakarta Pusat, seorang oknum advokat menganiaya dengan sabuknya terhadap hakim yang sedang membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum,” ujar Syamsul. Menurut Syamsul, ancaman penyerangan fisik seperti ini tidak akan berkurang jika tidak dicegah melalui penerapan undang-undang.

Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non-Yudisial, Sunarto, mengatakan, UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengisyaratkan perlu disusun undang-undang yang secara khusus mengatur tentang ancaman hukuman dan penindakan terhadap sikap atau ucapan yang dapat merendahkan kehormatan peradilan.

Dia mengatakan persoalan pelecehan pengadilan harus mencakup dan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang saat ini memasuki revolusi industri 4.0. Sebab, dengan kemajuan teknologi bisa saja ancaman, cemoohan, dan merendahkan keadilan terjadi secara tidak langsung.

Misalnya sabotase website pengadilan, sabotase putusan pengadilan, dan penggiringan opini di medsos sehingga muncul kesan hakim berpihak ke pihak tertentu.

“Tindakan-tindakan pelecehan terhadap peradilan makin sering terjadi seiring dengan bergulirnya era reformasi yang lebih bebas. Perbuatan tersebut dapat terjadi secara langsung di muka persidangan, dan atau tidak langsung di luar persidangan,” kata Sunarto.

Saat ini, pasal-pasal terkait ‘penghinaan kepada pengadilan’ sudah ada dalam KUHP. Selain itu, dalam RUU KUHP sudah dimasukkan materi sejenis. RUU KUHP kini masih teronggok di DPR. Abdul Farid

You might also like