Eksekusi Lahan Eks HGU PTPN II di Helvetia Dinilai Tendensius, Perkara Tipikor Bernuansa Perdata

Pengacara: "Kejaksaan Memaksakan Kehendak"

Eksekusi lahan eks HGU PTPN II seluas 106 hektar di Pasar IV, desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan kejaksaan baru-baru ini dinilai sangat tendensius dan sarat dengan persekongkolan.

Hal ini diungkap oleh pengacara Tamin Sukardi, Fachruddin Rifai pasca eksekusi putusan Mahkamah Agung atas lahan eks HGU PTPN II seluas 106 hektar oleh Kajari Deli Serdang pekan lalu.

Fachruddin menyatakan kejaksaan terkesan terburu-buru  seperti ada yang dikejar saat mengeksekusi lahan seluas 106 hektar tersebut. Padahal, sebut Fachruddin, pihaknya telah mengajukan permohonan penundaan eksekusi kepada Kejari Lubuk Pakam, Deli Serdang tertanggal 29 Juli 2019. Namun sampai saat ini, aku Fachruddin, permohonan penundaan eksekusi tersebut tidak pernah ditanggapi jaksa, sebaliknya justru kejaksaan mengeksekusi dan membagi-bagi lahan seluas 106 hektar sesuai putusan Mahkamah Agung kepada Mujianto dari PT Agung Cemara Reality 74 hektar dan pengurus Al Wasliyah 32 hektar.

“Ini ada apa, kejaksaan seperti memaksakan kehendak. Padahal sampai saat ini, klien kami Tamin Sukardi yang sudah menjalani hukuman badan sangat lama di penjara belum dieksekusi oleh kejaksaan. Sementara, tanah perkara sudah dieksekusi bahkan dibagi-bagi. Aneh kan,” kata Fachruddin kepada wartawan di Medan, Selasa (27/8/2019).

Fachruddin dalam berita acara eksekusi yang diberikan kejaksaan kepada Tamin Sukardi disebutkan bahwa kliennya harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 132 miliar, sementara dalam amar putusan yang tercantum dalam petikan putusan MA tidak ada jadi Tamin Sukardi belum di eksekusi untuk mwnjalani hukuman badan sesuai putusa  Mahkamah Agung.

“Tanah belum lunas dibayar sudah dibagikan, ini pasti ada apa-apanya. Itu pun sebenarnya tidak boleh dilakukan kejaksaan karena tanah yang diserahkan kepada Mujianto itu kan dianggap sebagai tanah negara makanya klien saya dihukum,” kata Fachruddin.

Jumat (23/8/2019) pagi, Kejari Deli Serdang mengeksekusi lahan eks HGU PTPN II Kebun Helvetia seluas 106 hektar di Pasar 4, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai putusan MA tertanggal 27 Mei 2019.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Kajari Deli Serdang Harly Siregar menyatakan  lahan eks HGU PTPN II Kebun Helvetia seluas 106 hektare dikembalikan kepada Dewan Pengurus Al – Washliyah seluas 32 hektare dan lahan seluas 74 hektare menjadi hak kuasa PT Agung Cemara Realty (ACR) melalui Mujianto selaku Direktur.

Barang bukti tanah yang sebelumnya disita negara dalam kasus tindak pidana atas nama Tamin Sukardi yang dituding mengalihkan aset negara ini dalam dakwaan Kejaksaan Agung disebut seluas 126 ha. Namun dalam putusan MA, Tamin Sukardi divonis hukuman 5 tahun penjara, denda Rp 500 juta sedangkan lahan 74 ha diserahkan penguasaannya kepada PT ACR, lahan 32 ha dikembalikan kepada Al-Washliyah dan 20 ha disita negara. Namun faktanya sampai sekarang 20 ha tersebut tidak diketahui letaknya di mana karena memang tidak pernah ada.

Harly menyebut dalam putusan Mahkamah Agung ada disebutkan uang pengganti sekitar Rp 132 miliar akan diserahkan ke negara, dalam hal ini yang telah dibayar Mujianto sebesar Rp 12,9 miliar. Pembayaran ditetapkan dilakukan 8 kali angsuran dengan tenggat waktu 24 bulan.

“Angsuran pertama diberikan hari Jumat 23 Agustus 2019 sebesar Rp 12,9 miliar. Sampai pembayaran dilunasi, PT Agung Cemara Reality memberikan jaminan sertifikat hak milik No 222 tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Medan, seluas 1430 meter persegi yang nilainya dianggap sama,” beber Harly.

Direktur Utama PT Erni Putera Terari, Mustika Akbar menyatakan sampai saat ini tidak pernah menerima pembayaran pembelian lahan dari Mujianto selaku Direktur PT ACR. Padahal, kata Mustika, perjanjian jual beli lahan seluas 74 hektar antara PT Erni Putera Terari dengan PT ACR masih sah sampai saat ini.

“Seharusnya PT Agung Cemara Realty membayar pembelian lahan ke PT Erni Putera Terari untuk menyelesaikan perjanjiannya,” kata Mustika.

You might also like