Demi Pribumi, Hampir 2 Juta Imigran Muslim Terancam Diusir Dari India. Beranikah Indonesia Usir Keturunan Cina?

Sebanyak hampir dua juta orang di Assam, timur laut India, telah dikeluarkan dari daftar penduduk negara. Dalam sebuah data yang dirilis pada Sabtu (31/8/2019), selama beberapa tahun, pihak berwenang dilaporkan melakukan pemeriksaan terhadap imigran ilegal.

Namun, menurut para kritikus sebenarnya India memiliki tujuan menargetkan minoritas Muslim di wilayah itu. Kebencian terhadap imigran ilegal telah terjadi di Assam sejak bertahun-tahun lalu. Banyak warga di salah satu negara bagian termiskin India itu menyalahkan kedatangan penduduk dari luar, yang diyakini berasal dari Bangladesh. Para pendatang dituding mencuri pekerjaan serta tanah airnya.

Pejabat pemeriksa dokumen menerima pengajuan sekitar 33 juta orang untuk rancangan Daftar Warga Nasional (NRC) di Assam. Namun, dalam daftar akhir yang dirilis hanya 31,1 juta orang yang dimasukkan dalam NRC. Sementara, 1,9 juta lainnya dikeluarkan.

“Siapa pun yang tidak puas dengan hasil dari klaim dan keberatan dapat mengajukan banding di pengadilan asing,” ujar kordinator daftar negara, Prakteek Hajela, dalam sebuah pernyatan.

Bagi orang-orang yang tidak termasuk dalam daftar, diberikan waktu selama 120 hari, untuk membuktikan kewarganegaraannya di ratusan badan semi-yudisial regional yang dikenal sebagai pengadilan untuk warga asing. Jika kemudian di pengadilan banding permohonan ditolak, maka upaya hukum selanjutnya adalah ke pengadilan tinggi.

Para kritikus telah menuduh partai nasionalis Hindu yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi menyalakan sentimen terhadap imigran ilegal. Pemerintah tampaknya menyalahgunakan daftar tersebut untuk menargetkan Muslim yang sudah sah menjadi warga negara.

Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah juga mengatakan bahwa akan menyingkirkan imigran ilegal, bahkan menyebutnya sebagai rayap. Sementara itu, para pejabat di Assam mengaku tidak tahu apa yang akhirnya akan dilakukan dengan warga yang dikeluarkan dari daftar penduduk tersebut. Bangladesh diketahui belum berkomitmen untuk menerima.

Lebih dari 1.000 orang ditahan di enam pusat penahanan Assam untuk imigran ilegal. Pemerintah negara bagian saat ini berusaha untuk mendirikan lebih banyak pusat penahanan.  Aktivis hak asasi manusia telah mengkritik kondisi di pusat-pusat penahanan. Pengacara dan aktivis juga pernah menguraikan masalah fasilitas pengadilan bagi orang asing.

 

Kebijakan Baru

Kebijakan baru National Register of Citizens (NRC) yang dikeluarkan pamerintah India mengancam sekitar empat juta orang di negara bagian timur laut Assam kehilangan kewarganegaraan.

Diterbitkan pada hari Senin (30/07/, NRC mewajibkan orang-orang yang ada di dalam daftar harus membuktikan bahwa mereka datang ke negara bagian pada 24 Maret 1971, atau sehari sebelum deklarasi kemerdekaan negara tetangga Bangladesh.

Pemerintah India beralasan proses itu diperlukan untuk mengidentifikasi imigran gelap Bangladesh. Namun NRC dilaporkan dapat memicu kekhawatiran deportasi massal kaum Muslim minoritas di dalamnya.

Keputusan itu menjadi langkah terbaru oleh pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Narendra Modi untuk memperkuat kedudukan mayoritas Hindu India dengan mengorbankan minoritas, dimana India akan mengadakan pemilihan nasional tahun depan.

Sekitar 25 ribu pasukan keamanan dari luar wilayah disiagakan di Assam, sebagai antisipasi jika terjadi masalah. Daftar yang memuat keputusan itu memicu protes oposisi di parlemen nasional, yang memaksa penundaan sidang majelis tinggi.

Modi Bharatiya Janata Party (BJP) memenangkan kendali Assam pada 2016 setelah berjanji untuk mengusir imigran gelap dari Bangladesh yang mayoritas Muslim dan melindungi hak-hak kelompok pribumi.

Bagaimana dengan Pemerintah Indonesia, beranikah melindungi pribumi dari dominasi ekonomi warga keturunan Cina?

You might also like