Area Pelabuhan Marunda Yang Dibangun KCN Merupakan Aset Negara Yang Dikonsesikan

Jakarta- orumkeadilan.com. Pihak PT Karya Citra Nusantara (KCN) sangat heran dengan tuduhan pihak KBN bahwa pihaknya mengambil aset negara. “Kami melakukan revitalisasi. Pier 1, 2 dan 3 itu akan dikembalikan ke negara”, Tegas Widodo Setiadi Dirut PT KCN kepada FORUM di hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 21 Agustus 2019.

Widodo menjelaskan bahwa nanti setelah 70 tahun berdasarkan perjanjian konsesi yang diberikan kepada kami. Intinya yang PT KCN kelola itu merupakan aset negara lewat perjanjian Konsesi dengan merevitalisasi wilayah perairan menjadi pelabuhan umum. “Kami juga dituduh tidak melakukan apa-apa, bisa dilihat bagaimana perkembangan wilayah itu. Bisa dilihat dari pemetaan google earth, bagaimana kondisi 2004, 2012, dan 2018, perubahan bisa dilihat,” kata Widodo lagi.

“Selama proses (kasasi), kami berkomitmen melanjutkan pembangunan,” kata Widodo.

Selain itu, pembangunan pelabuhan Marunda yang menghabiskan total dana sekitar 9 Triliun itu, ungkap Widodo, juga telah sesuai dengan rekomendasi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan terkait kepastian investasi. “Karena juga sesuai rekomendasi pokja yang diberikan bahwa ini sudah menjadi proyek strategis nasional dan juga harus berkelanjutan,” tegas dia.

Widodo kembali menegaskan pihaknya tidak merampas aset negara. Pasalnya wilayah yang menjadi objek pembangunan pelabuhan oleh KCN berada di atas perairan. Widodo juga menjelaskan batas wilayah usaha KBN adalah tanah seluas 198 hektare sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992.

Untuk penyelesaian kasus ini, Widodo berharap hakim MA melihat secara objektif permasalahan berdasarkan fakta. Apalagi permasalahan ini erat kaitannya dengan kemudahan investasi yang digaungkan pemerintah. “Kami berjuang mencari keadilan,” kata dia.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Juniver Girsang. “Kami berharap, hakim yang menangani adalah hakim yang mengetahui soal perairan dan hakim yang mengetahui hukum konsensi,” ujarnya.

Terkait sejumlah anggota DPR yang berencana membuat pansus kasus ini, Juniver akan siap memberikan data-data yang dibutuhkan. “Semua data akan kami berikan, tdak ada yang kami tutup-tutupi,” pungkasnya.

Kawasan terminal umum pelabuhan Marunda milik PT KCN-PT KBN. Foto abdul farid

Ditempat terpisah, Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho memberi saran kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melibatkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam memilih direksi perusahaan.

Menurutnya, peran KPK penting untuk menyaring serta memastikan jajaran direksi diisi sosok yang bersih bebas dari praktik korupsi.

“Dulu Pak Jokowi minta masukan ke KPK untuk angkat menteri. Jadi orang-orang ini di stabilo merah atau hijau. Saya pikir perlu Kementerian BUMN menempatkan perwakilan pihak KPK,” kata Emerson saat diskusi di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Emerson mengusulkan penempatan KPK secara prioritas pada perusahaan BUMN yang menjadi langganan praktik korupsi agar kegiatan bisnisnya berlangsung sehat dan praktik korupsi tidak terulang.

“KPK punya ide wacana menempatkan orang supaya BUMN berjalan dengan baik dan memiliki integritas.”

“BUMN punya langganan korupsi itu bisa tuh melibatan KPK, tak hanya penindakan tapi mencegah BUMN ini jatuh ke lumpur yang sama,” katanya.

Menurut Pakar hukum maritim Chandra Motik, Kemenhub menjadi korban dari pemasalahan internal KBN dan KCN. Dikutip dari katadata. Co. Id
Bahkan dia menilai, tuntutan hukum KBN sebagai perusahaan negara kepada Kemenhub adalah salah arah dan tidak lazim. Karena sama saja negara menggugat negara.

Dialog-dialog perlu dilakukan di internal terlebih dahulu sebelum ada putusan inkrah di MA. Jika tidak, kasus ini akan mengganggu iklim investasi di dalam negeri. Apalagi, KTU sebagai investor telah menanamkan modal Rp 3,4 triliun dari total rencana Rp 5 triliun untuk pengembangan Pelabuhan Marunda. “Kalau begini orang bisa jadi malas investasi di Indonesia,” kata Chandra dalam keterangannya (15/8). JIR, Farid

You might also like