KPK IKLAN

Aprindo Alami Kerugian Lebih dari Rp200 M, BPKN Minta PLN Tanggung Jawab

 

Jakarta, ForumKeadilan.com – Pemadaman listrik oleh PLN yang terjadi pada Minggu (4/8) di wilayah DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Tengah diperkirakan memberikan banyak kerugian terhadap berbagai pihak. Bukan hanya masyarakat, tetapi juga para pelaku bisnis.

Sebagaimana yang diungkapkan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), potensi kerugian material anggotanya ditaksir total lebih dari Rp200 miliar pada 82 pusat perbelanjaan dan 2.500 lebih toko ritel modern swakelola untuk di Jakarta saja.

Ketua Umum Aprindo, Roy N Mandey mengatakan, PLN seyogyanya memberi pengumuman terlebih dahulu kepada pelaku usaha agar bisa mempersiapkan diri dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada konsumen, dan masyarakat pun tetap bisa mendapat haknya sebagai konsumen.

“Kenyamanan masyarakat terganggu, terutama di hari Minggu, sehingga potensi kehilangan penjualan terlihat betul,” tegas Roy N Mandey dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (6/8).

Pemadaman listrik tersebut juga mengakibatkan biaya operasional membengkak. Pasalnya, sejumlah gerai menggunakan genset disel agar tetap bisa melayani masyarakat atau konsumen.

“Demi kenyamanan konsumen, kami menggunakan genset disel berbahan bakar solar yang tentu berimbas pada naiknya biaya operasional, dan itu seharusnya tidak perlu kami keluarkan,” terangnya.

Roy berharap, sebagai satu-satunya perusahaan listrik, PLN seharusnya bisa bertindak lebih cepat dan tanggap apabila ada gangguan gardu listrik sebagaimana kabar yang beredar. “Kami setuju bahwa seharusnya PLN mempunyai sistem mumpuni untuk mengantisipasi masalah semacam ini, back-up plan yang reaktif terhadap gangguan dan contigency plan yang terencana,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak meminta PT PLN bertanggung jawab atas pemadaman listrik (black out) yang terjadi akhir pekan kemarin. Menurutnya, perusahaan listrik pelat merah tersebut harus mengganti kerugian masyrakat, termasuk pelaku usaha.

Menurut Rolas, pemerintah bisa bertindak tegas melakukan evaluasi kinerja PLN. Bahkan, membuka keran pihak lain yang ingin berkesempatan mengelola listrik nasional. Rolas menunjuk, hak konsumen tenaga listrik diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Tokoh perlindungan konsumen ini menegaskan, kalangan-kalangan konsumen pengguna listrik harus mendapatkan hak dan kompensasi ganti rugi. Kompensasi ganti rugi akibat gangguan listrik diatur Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

“Konsumen paling dirugikan. Mereka bisa menggunakan hak hukumnya melakukan berbagai gugatan. Termasuk pelaku usaha yang tergabung dalam Aprindo mengaku rugi Rp200 miliar,” tukasnya ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

You might also like