40 Capim KPK Yang Lulus Seleksi Psikotest, Basaria Panjaitan Gagal

Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK baru saja mengumumkan 40 nama capim KPK yang lulus seleksi psikotes. Dari 40 nama itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan tidak tercantum dalam daftar peserta yang lulus tes.

Bersama komisioner KPK lainnya, yakni Alexander Marwata dan Laode M Syarif, Basaria diketahui kembali mengikuti proses seleksi capim KPK untuk periode 2019-2024. Alexander dan Laode, berdasarkan hasil psikotes yang dirilis di laman Setkab, dinyatakan lulus bersama 38 peserta lainnya.

Seusai dinyatakan lulus seleksi administratif pada awal bulan lalu, Basaria menyatakan optimismenya dalam proses seleksi kali ini. Ia pun sempat mengutarakan harapan untuk KPK ke depan, yakni pembentukan koordinator wilayah di 34 provinsi untuk upaya pencegahan korupsi.

“Kalau sudah melangkah harus optimistis. Masalah hasilnya kita lihat saja,” kata Basaria.

Indonesian Corruption Watch (ICW) pernah menilai, bahwa Basaria memiliki beban ganda sebagai salah satu kandidat calon komisioner lembaga tersebut bila dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya. Salah satu bebannya adalah selaku komisioner pejawat (incumbent).

“(Basaria) Punya beban dobel dibandingkan kandidat lain, karena dia menjadi pimpinan KPK dengan status petahana,” kata peneliti ICW, Donal Fariz.

Menurutnya, status pejawat Basaria sebagai Wakil Ketua KPK, membuat wanita asal Pematang Siantar ini harus menyajikan apa yang dia lakukan serta mempertanggungjawabkan hal tersebut selama empat tahun menjabat sebagai pimpinan KPK. Selain itu, Basaria juga sebagai representasi gender di antara kandidat.

Basaria adalah wanita pertama yang terpilih sebagai komisioner KPK. “Bagi saya penting memperhatikan representasi gender. Tapi bicara soal penegakan hukum, kita tidak pernah bertanya soal representasi gender,” ujar Donal.

Enam wakil dari Polri

Sebanyak 40 orang capim KPK lolos tes psikologi yang telah ikuti oleh 104 kandidat pada Ahad (28/7) lalu. Mereka yang dinyatakan lolos diwajibkan mengikuti profile asesment atau seleksi tahap empat yang dijadwalkan pada Kamis-Jumat, 8-9 Agustus 2019, di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, sekitar pukul 07.30 WIB.

Berdasarkan latar belakang profesi, 40 orang yang lulus antara lain akademisi atau dosen sebanyak tujuh orang, advokat sebanyak dua orang, jaksa sebanyak tiga orang, mantan jaksa sebanyak satu orang, hakim sebanyak satu orang. Kemudian anggota Polri sebanyak enam orang, komisioner dan pegawai KPK sebanyak lima orang, auditor sebanyak empat orang, Komisi Kejaksaan satu orang, PNS empat orang, pensiunan PNS satu orang, dan lain-lain sebanyak lima orang.

Polri menjadi institusi yang paling banyak menyisakan kandidat dalam proses kali ini. Enam wakil Polri yang lulus psikotes adalah Inspektur Jenderal Polisi Antam Novambar, Inspektur Jenderal Polisi Firli Bahuri, Inspektur Jenderal Polisi Juansih, Brigadir Jenderal Polisi Sri Handayani, Brigadir Jenderal Polisi Bambang Sri Herwanto, dan Inspektur Jenderal Polisi Dharma Pongrekun.

Enam nama wakil Polri itu, kemungkinan berkurang. Karena proses seleksi KPK, masih terus melakukan tahapan menyaringan, sampai menyisakan 10 nama terbaik dari hasil seleksi sebelum diajukan ke Presiden, untuk diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lewat fit and proper test, DPR nantinya akan memilih lima komisioner KPK periode 2019-2024.

Menengok komposisi kepemimpinan di KPK, Polri tetap optimistis dapat mengantarkan, minimal satu nama perwira terbaiknya lulus dari seluruh proses seleksi dan terpilih. Polri pun memuji kinerja Pansel KPK yang selama melakukan seleksi capim KPK, prosesnya dilakukan dengan cara-cara transparan.

“(Proses di Pansel KPK), tinggal tiga atau empat tahapan lagi. Dan itu sangat sulit, dan ketat,” kata Karo Penmas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, Selasa (6/8).

Berikut, daftar Capim KPK yang lulus psikotes:

  1. Agus Santoso, mantan pegawai PPATK
  2. Aidir Amin Daud, pensiunan PNS
  3. Alexander Marwata, komisioner KPK
  4. Antam Novambar, anggota Polri
  5. Bambang Sri Herwanto, anggota Polri
  6. Cahyo R.E. Wibowo, karyawan BUMN
  7. Chandra Sulistio Rekso Prodjo, pegawai KPK
  8. Dede Farhan Aulawi, komisioner Kompolnas
  9. Dedi Haryadi, tim Satranas Pencegahan Korupsi KPK
  10. Dharma Pongrekun, anggota Polri
  11. Eddy Hary Susanto, auditor
  12. Eko Yulianto, auditor
  13. Firli Bahuri, anggota Polri
  14. Fontian Munzil, dosen
  15. Frangky Ariyadi, pegawai Bank
  16. Giri Suprapdiono, pegawai KPK
  17. I Nyoman Wara, auditor BPK
  18. Jimmy Muhammad Rifai, penasihat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
  19. Johanis Tanak, jaksa
  20. Joko Musdianto, PNS BPKP Perwakilan Provinsi Lampung
  21. Juansih, anggota Polri
  22. Laode M. Syarief, komisioner KPK
  23. Lili Piantauli Siregar, advokat
  24. Luthfi Jayadi Kurniawan, dosen
  25. M. Jasman Panjaitan, pensiunan jaksa
  26. Marthen Napang, dosen
  27. Nawawi Pomolango, hakim
  28. Nelson Ambarita, PNS BPK
  29. Neneng Euis Fatimah, dosen
  30. Nurul Ghufron, dosen
  31. Roby Arya PNS, Sekretariat Kabinet
  32. Sigit Danang Joyo, PNS Kementerian Keuangan
  33. Sri Handayani, anggota Polri
  34. Sugeng Purnomo, jaksa
  35. Sujanarko, pegawai KPK
  36. Supardi, jaksa
  37. Suparman Marzuki, dosen
  38. Torkis Parlaungan Siregar, advokat
  39. Wawan Saiful Anwar, auditor
  40. Zaki Sierrad, dosen

ICW Sebut Wajar Basaria Tak Lolos

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai wajar Basaria tak lolos dari proses tahapan ke-3 seleksi Capim KPK

“Sebenarnya, banyak catatan kritis yang banyak diberitakan kepada lima komisioner KPK saat ini, dan kita pandang lebih baik figur-figur baru yang menempati pimpinan KPK 2019-2023,” kata Kurnia Selasa (6/8).

Dalam catatan kritis ICW, kata Kurnia, salah satunya ialah terkait rendahnya tuntutan pidana hingga gejolak internal yang terjadi di tubuh KPK. Tak hanya itu, ICW juga menyoroti soal penerapan asset recovery yang belum maksimal.

Menurut Kurnia, saat ini ICW juga sedang melakukan penelusuran rekam jejak 40 peserta capim KPK. “Kami belum selesai tracking tentang siapa saja calon-calon potensial. Dan kalau dibilang ada, pasti ada ya dari 40 ini orang-orang baik begitu. Tapi, memang kita belum mempublikasikan itu,” ujar Kurnia.

Sementara KPK mencatat dari ke-40 peserta seleksi calon pimpinan komisi antirasuah masih ada penyelenggara negara yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

KPK mencatat dari 40 calon setidaknya ada 13 orang yang belum mendaftarkan atau menyerahkan LHKPN. Namun, Juru Bicara KPK Febri Diansyah tidak merinci apakah ke-13 orang itu seluruhnya penyelenggara negara atau ada dari unsur lain.

“Dan kalau dilihat dari data yang ada variasi calon-calon lain yang totalnya 27 orang, jadi yang sudah melaporkan kekayaannya ada 27 orang,” kata Febri.

Meski 27 orang itu tercatat sudah melaporkan harta kekayaannya, tidak semuanya mematuhi aturan pelaporan periodik. Diketahui setiap tahun di rentang 1 Januari hingga 31 Maret 2019 penyelenggara negara wajib menyerahkan LHKPN.

“Terdapat sejumlah penyelenggara negara (PN) yang pernah melapor, namun tidak mematuhi aturan pelaporan Periodik setiap tahun, khususnya Tahun 2019. Baik yang tidak lapor periodik ataupun terlambat dari waktu seharusnya,” ujar Febri.

Febri merinci, dari ke 27 orang itu, 3 orang melapor LHKPN sebanyak 1 kali, 6 orang lapor LHKPN sebanyak 2 kali, 7 orang lapor LHKPN sebanyak 3 kali, 6 orang lapor LHKPN sebanyak 4 kali, 2 orang lapor LHKPN sebanyak 5 kali, dan 3 orang lapor LHKPN sebanyak 7 kali.

KPK, sambung Febri, memastikan akan membantu pansel KPK untuk mengecek rekam jejak para peserta seleksi capim KPK.  “KPK akan fokus pada aspek Integritas para calon tersebut, seperti: kepatuhan melaporkan LHKPN bagi penyelenggara negara, sikap terhadap gratifikasi, catatan-catatan lain seperti dugaan keterlibatan dalam perkara-perkara yang ditangani KPK dan hal-hal lain yang relevan,” ujar Febri.

 

You might also like