Tanpa Dihadiri Presiden, Sidang Gugatan Kerugian Rp 104 Miliar Berlanjut Mediasi

Buntut Kasus Dugaan Penipuan Mujianto Terhadap Armen Lubis

Sidang gugatan perbuatan melawan hukum oleh negara kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (24/7/2019). Presiden Joko Widodo (Tergugat III), tak hadir tanpa penjelasan. Walau begitu, majelis hakim tetap melanjutkan agenda persidangan tersebut. 

Dalam persidangan, majelis hakim yang diketuai Jamaluddin didampingi hakim anggota Gosen Butarbutar dan Abdul Kodir menyarankan Penggugat (Armen Lubis) dan Tergugat I (Kejatisu) serta Tergugat II (Kejagung) untuk mediasi, meski tanpa dihadiri pihak kuasa hukum dari Presiden (Tergugat III).
Sebagai mediator ditunjuk hakim Bambang, salah seorang hakim di PN Medan. Penunjukan Bambang sebagai hakim mediasi tersebut merupakan hasil musyawarah majelis hakim.
“Jadi para pihak yakni Penggugat dan Tergugat akan dimediasi oleh hakim yang telah ditunjuk. Harapan majelis hakim dengan adanya mediasi nantinya semoga dapat diselesaikan tanpa harus kembali ke ruang sidang,” ucap Jamaluddin dalam sidang yang digelar di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan itu.

Hakim PN Medan, Jamaluddin

Kedua pihak akan bertemu kembali dalam persidangan bila tidak tercapai kesepakatan saat mediasi. Apabila tak terjadi kesepakatan terhadap kedua belah pihak, kita akan bertemu lagi di ruang sidang untuk melanjutkan proses perkara ini. Tentunya sesuai jadwal sidang yang sudah kita sepakati bersama,”  ujar hakim Jamaluddin.
Setelah menyampaikan hal tersebut, majelis hakim pun menutup sidang dengan memerintahkan Pamitera Pengganti membawa kedua belah pihak mememui hakim yang telah dihunjuk sebagai hakim mediasi.


Gugatan perbuatan melawan hukum oleh negara ini diajukan Armen Lubis terhadap Kejatisu (Tergugat I), Kejagung (Tergugat II), dan Presiden (Tergugat III), karena kasus dugaan penipuan Mujianto tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan. Padahal, kasus itu sudah lebih setahun dinyatakan lengkap (P21) dan telah memenuhi ketentuan formal maupun materil sesuai hukum acara pidana. Karena itulah, Armen yang merupakan korban dugaan penipuan Mujianto mengajukan gugatan tersebut dengan menuntut kerugian material dan immaterial. Untuk kerugian material sebesar Rp 3.967.500.000, sedangkan kerugian immaterial ditaksir Rp 100 miliar.


Kasus dugaan penipuan Mujianto itu awalnya dilaporkan Armen Lubis ke Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti polisi secara professional dan proporsional dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasilnya, polisi menetapkan Mujianto dan stafnya Rosihan Anwar sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan. Penetapan tersangka terhadap Mujianto dan stafnya itu dilakukan polisi berdasarkan peristiwa pidana dan alat-alat bukti yang memenuhi unsur melanggar ketentuan Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana.
Selanjutnya perkara dugaan penipuan itu dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejatisu sejak 7 April 2018 silam. Pihak Kejatisu menyatakan bahwa perkara itu sudah memenuhi ketentuan formil dan material melanggar Pasal Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana. Namun, Mujianto sangat tidak kooperatif sehingga Poldasu sejak 19 April 2018 menetapkannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Poldasu juga menerbitkan surat pencekalan Mujianto yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi.
Setelah tiga bulan DPO, pada 23 Juli 2018 pihak Imigrasi Bandara Soekarno Hatta berhasil menangkap dan menyerahkan tersangka Mujianto kepada Polda Sumatera Utara. Selanjutnya, pada 26 Juli 2018, penyidik Poldasu menyerahkan tersangka Mujianto dan stafnya Rosihan Anwar kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, untuk diproses secara hukum di pengadilan.
Hanya beberapa jam setelah penyerahan itu, JPU Kejati melepaskan Mujianto dengan jaminan uang sebesar Rp 3 miliar. Mirisnya, setelah 10 bulan lebih perkara itu dinyatakan lengkap, JPU Kejatisu belum juga melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Medan. Karena itulah, Armen melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh negara terhadap Kejatisu (Tergugat I), Kejagung (Tergugat II) dan Presiden Negara Republik Indonesia (Tergugat III).
Dalam gugatannya, Armen memohon perlindungan serta penegakan hukum kepada Jaksa Agung (Tergugat II) sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab melakukan penegakan hukum dan mengawasi kinerja Tergugat I (Kejatisu). Intinya, memohon kepada Tergugat II untuk segera memerintahkan Tergugat I agar melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Armen melalui penasihat hukumnya juga memohon perlindungan dan penegakan hukum kepada Tergugat III (Presiden RI) yang memiliki tanggungjawab dan kewajiban hukum terhadap penegakan dan tegaknya hukum, guna melakukan pengawasan dan pengendalian agar tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.
“Demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, kita memohon kepada Tergugat III (Presiden) untuk memerintahkan Tergugat II (Kejagung) melimpahkan berkas perkara yang ditangani Tergugat I (Kejatisu) ke pengadilan,” tukas Arizal SH MH, kuasa hukum Armen Lubis beberapa waktu lalu.

You might also like