KPK IKLAN

Sidang PKPU Digelar Dadakan Maghrib, Putusan Sudah Bocor Sebelum Dibacakan

Sidang gugatan Perdata Khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di ruang Cakra Utama, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa digelar dadakan Maghrib. 

Saat berkumandang azan magrib majelis hakim diketuai Abdul Aziz dengan anggota Jamaluddin dan Gosen Butar-butar bergantian membaca putusan. Dikatakan penasihat hukum Pemohon, Basir Pardede, putusan tersebut lebih dulu diketahui mereka alias sudah bocor.

Agenda sidang putusan tersebut antara pihak Pemohon CV Tunas Pelita Jaya dan CV Dwi Putra Mandiri dengan PTPN 1 Kota Langsa selaku Termohon.

Pantauan awak media diruang sidang tersebut berlangsung tegang. Sebab, tampak sejumlah security PN Medan masuk ke ruang sidang  untuk mengantisipasi kisruh usai pembacaan putusan.

Meski tak terjadi keributan, kuasa hukum Pemohon tampak keluar ruang sidang (walk out). Mereka mengaku kecewa atas putusan majelis hakim yang diduga ada permainan.

Di luar ruangan sidang, kuasa hukum Pemohon Basir Pardede menyatakan kecewa dengan putusan hakim diduga telah dikondisikan untuk menolak gugatan kliennya. ” Yang anehnya lagi putusan dibacakan majelis hakim diruang sidang sama persis dengan kami punya.

Jadi kami sudah tahu sebelum putusan dibacakan, hasilnya toh sama saja. Lebih baik kami walk out,” tegasnya.

Lanjut Basir Pardede, “sebelum putusan itu dibacakan bapak- bapak yang mulia itu, terlebih dahulu kami menemui Ketua PN Medan, Djaniko Girsang memperlihatkan putusan yang ada pada kami. Kemudina kami menanyakan langsung keabsahan hasil putusan sidang yang telah dibacakan hakim diruang sidang. Dengan putusan yang kami terima sekira pukul 12.15 WIB. Dan putusan itu kami terima lewat pesan whatsapp Makanya kami heran dan mempertanyakan itu ke Ketua PN Medan,” tegasnya. 

Mirisnya, lanjut Basir, pesan whatsapp yang diterima mereka sama persis dengan  putusan yang dibacakan majelis hakim.

Melihat fakta persidangan yang baru berlangsung, Basir CS menilai putusan atau penolakan terhadap pemohon sebagaimana terdaftar dalam Reg Nomor. 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn, kuat dugaan telah dikondisikan.

“Dan kami sudah dua kali mengajukan permohonan dan keputusan Mahkamah Agung menyebut bahwa anak perushaaan BUMN bukan lagi bagian dari BUMN.  PTPN1 (termohon) itu merupakan anak perusahaan BUMN dan bukan lagi BUMN. Tapi majelis halim tetap bertahan atas putusannya menyatakan bahwa PTPN1 itu masih BUMN,” beber Basir Pardede.

Langkah hukum selanjutnya yang dilakukan pemohon, Basir menyatakan masih akan berdiskusi dengan kliennya. “Nanti kita putuskan langkah apa yang akan kita lakukan,” pungkasnya.

You might also like