KPK IKLAN

Oomar Tak Suka Ddakwa Palsukan Ijasah, Tapi Palsukan Dokumen Kelulusan S2 Dan S3. Podo Ngacone Mbah

 

Pelawak Nurul Qomar tak suka Jaksa Paenuntut Umum (JPU) Kejari Brebes yang mendakwanya sengaja memalsukan surat keterangan lulus jenjang pascasarjana S-2 dan doktoral S-3 Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk keperluan pencalonannya sebagai rektor Universitas Muhadi Setiabudi (UNMUS) Brebes.

Menurut pelawak senior itu, bukan soal ijazah palsu melainkan hanya lembaran surat. “Jelas tho (keberatan dakwaan jaksa). Bukan ijazah palsu. Satu, soal lembaran surat itu saja,” katanya sambil tertawa di Pengadilan Negeri (PN) Brebes, Jawa Tengah, Rabu (3/7/2019).

Qomar juga mengaku tidak mendaftar menjadi rektor, tetapi dilamar atau diminta oleh ketua Yayasan Universitas Muhadi Setiabudi untuk menjadi rektor di kampusnya. “Saya dilamar bukan melamar. Itu saja,” katanya.

Kuasa hukum terdakwa, Furqon Nurzaman mengatakan pihaknya tidak melakukan eksepsi kepada majelis hakim pada sidang perdana karena dakwaan JPU sudah cermat dan jelas sesuai aturan. “Tidak ada eksepsi, semuanya sudah jelas,” ucapnya.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Brebes, Galuh Rahma Esti mengatakan, hingga memasuki masa persidangan terdakwa Qomar tidak ditahan dengan pertimbangan kondisi kesehatan terdakwa. Selain itu, terdakwa juga kooperatif menjalani sidang. “Namun majelis mengingatkan, jika Qomar tidak kooperatif atau dikhawatirkan melarikan diri maka PNS akan melakukan penahanan,” katanya.

Sebelumnya, dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes yang diketuai Bahtiar Agung Ihsan Nugroho mengatakan, terdakwa disangka dengan sengaja memalsukan surat keterangan lulus jenjang pascasarjana S-2 dan doktoral S-3 di bidang pendidikan ang dikeluarkan UNJ.

Surat keterangan lulus tersebut digunakan terdakwa sebagai persyaratan menjadi rektor UNMUS Brebes. Terdakwa Qomar akhirnya dikukuhkan sebagai rektor pada Januari 2017. Namun saat pihak kampus akan melakukan wisuda sarjana, Qomar tidak bisa menunjukan ijazah S-2 dan S-3 yang dipersyaratkan Kopertis Jateng.

“Pihak kampus lalu meminta konfirmasi kepada UNJ, ternyata pihak kampus mengaku tidak pernah mengeluarkan surat keterangan lulus tersebut. Qomar merupakan mahasiswa pascasarjana dan doktoral dengan status nonaktif. Karena merasa dirugikan pihak yayasan melaporkan terdakwa Nurul Qomar ke Mapolres Brebes.,” kata Bahtuar di hadapan majelis hakim yang diketua Sri Sulastuti.

Menurut Bahtiar, perbuatan terdakwa Nurul Qomar melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP tentang Pemalsuan Surat yang dapat menimbulkan kerugian dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Diketahui, pelawak senior Nurul Qomar dijemput paksa dari rumahnya di Cirebon oleh tim Tipiter Satreskrim Polres Brebes karena dua kali mangkir dari pemanggilan penyidik dalam kasus dugaan pemalsuan surat keterangan lulus S-2 dan S-3 pada Senin (24/6/2019) malam.

Pentolan grup lawak Empat Sekawan itu sempat menjalani penahanan hingga akhirnya ditangguhkan karena alasan kesehatan yakni terkena asma akut. Saat berkas dilimpahkan ke kejaksaan, Qomar juga tidak ditahan dengan alasan serupa.

Jalannya Sidang Perdana

Pelawak Nurul Qomar, hari ini menjalani sidang perdana kasus pemalsuan dokumen kelulusan S-2 dan S-3 yang digelar di PN Brebes. Jaksa mendakwa Qomar membuat dokumen palsu dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Bakhtiar Ihsan Agung Nugroho dan Ardiansyah, menyebut bahwa pada Januari 2017, terdakwa Nurul Qomar menyerahkan 7 berkas sebagai persyaratan melamar rektor di Univesitas Muhadi Setiabudi, Brebes.

Dari 7 berkas itu, 2 di antaranya adalah surat keterangan kelulusan S-2 Magister Pendidikan, Progran Studi Pendidikan Dasar dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan surat keterangan kelulusan S-3 Doktor Pendidikan, Program Studi Pendidikan Dasar dari UNJ.

“Terdakwa Nurul Qomar menyatakan kebenaran isi berkas persyaratan termasuk surat keterangan lulus, yang mana untuk ijazah MPd dan Doktor dari Universitas Negeri Jakarta sedang dalam proses dan akan keluar paa bulan Maret 2017,” demikian disebutkan dalam dakwaan JPU.

Selanjutnya pada 1 Februari 2017 Nurul Qomar dilantik menjadi Rektor di Univesitas Muhadi Setiabudi (Umus), Brebes.

Selanjutnya pada bulan November 2017, pihak Umus membutuhkan kepastian ijazah magister dan doktor dari Qomar untuk persyaratan menandatangani ijazah mahasiswa yang akan diwisuda.

Selanjutnya, pihak Umus mengirim surat untuk meminta klarifikasi ke UNJ, yang pada pokoknya dijawab bahwa terdakwa Nurul Qomar belum pernah menyelesaikan studi S-2 maupun S-3 di universitas tersebut.

“Akibat perbuatan terdakwa tersebut,pihak Universitas Muhadi Setiabudi mengalami kerugian materi sebesar Rp 7.379.488 per bulan berikut tunjangan lainnya yang tidak tercantum dalam slip gaji yang diterima terdakwa kurang lebih selama 10 bulan. Serta mengakibatkan hilangnya atau setidak-tidaknya berkurang tingkat kepercayaan mahasiswa dan publik terhadap yayasan dan Universitas Muhadi Setiabudi,” demikian dakwaan JPU.

“Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP,” lanjut JPU dalan dakwaannya.

Adapun bunyi Pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut adalah:
Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

You might also like