Negara Dipastikan Merugi Jika Operasional Pelabuhan Marunda Berhenti

Jakarta – Forumkeadilan.com. Kalangan DPRI angkat bicara terkait berlarut larutnya Konflik internal dalam pembangunan dan pengelolaan Terminal Umum Pelabuhan Milik KCN-KBN Marunda. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi . Dalam keterangan nya Kamis 11 Juli 2019 Yosep berharap pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, terus berlanjut demi menghindari kerugian negara. “Pelabuhan Marunda merupakan bagian dari proyek strategis yang harus berlanjut dan didukung pemerintah”, Tegas Yoseph.

Karena kata Yoseph semakin padatnya Tanjung Priok, sehingga negara melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan untuk dibangun Pelabuhan Marunda.

Soal konflik internal pemegang saham antara PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN), Yoseph berharap permasalahan tersebut tak berlarut. Ia meminta kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara baik agar tidak terjadi kerugian.

“Saya kira harus diambil kebijakan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan sengketa ini karena kalau dibilang rugi, negara juga rugi. Potensial lost-nya cukup besar, seharusnya sudah menghasilkan keuntungan, tapi sekarang kan belum,” ketusnya.

Anggota Komisi V DPR Fraksi PDIP, Yoseph Umar Hadi (Tribunnews.com)

Yoseph menilai tak ada salahnya jika Kementerian BUMN ikut campur tangan mengatasi persoalan antara perusahaan pelat merah dan swasta tersebut.

“Saya kira untuk kepentingan yang lebih besar, kita tetap menghormati hukum tapi penyelesaian secara musyawarah perlu dilakukan. Perlu menjadi perhatian pemegang saham, jangan biarkan terlalu berlarut-larut,” ujar dia.

Hal senada juga dikatakan oleh Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi, menyebut jika Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukannya, maka negara kehilangan pendapatan sebesar Rp200 miliar per tahunnya.

“Pokja IV Satgas Percepatan Ekonomi pimpinan Pak Yasonna Laoly pun sudah mengetahui bahwa andai kata pelabuhan ini selesai sepanjang 5.350 meter, plus supporting area 1.100 hektare, kontribusi per tahun ke negara sekitar Rp200 miliar per tahun. Tapi dengan catatan, itu bukan hanya ke Kemenhub, tapi dalam arti ke semua perpajakan, pemda, dan semuanya yang menjadi stakeholder di pelabuhan ini,” Ungkap Widodo Kepada Forum.

Gedung Mahkamah Agung (Istimewa)

Untuk diketahui bahwq Pelabuhan Marunda dioperasikan PT KCN yang merupakan perusahaan patungan dari PT KBN, dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU). Pembangunan Pelabuhan Marunda kini menuai polemik berlarut-larut seiring adanya konflik internal terkait kepemilikan saham.

Awalnya, KTU dan KBN bersepakat membentuk anak perusahaan dengan restu Kementerian BUMN dan Gubernur DKI Jakarta dengan komposisi saham KBN 15 persen berupa goodwill yang tidak akan terdelusi dan KTU 85 persen. Proyek pembangunan infrastruktur tol laut KCN dari awal disepakati Non APBN/APBD.

Seiring berjalannya waktu, KBN meminta revisi komposisi saham yang akhirnya disepakati menjadi 50:50. Namun KBN tak mampu menyetor modal hingga batas waktu yang ditentukan karena ternyata tidak diizinkan oleh Kementerian BUMN dan Pemda DKI Jakarta sebagai pemilik saham KBN.

Kejadian setelahnya, KBN malah tetap menganggap memiliki saham 50 persen di KCN. Tak hanya itu, KBN juga mengirimkan surat penghentian pembangunan Pelabuhan Marunda kepada KCN dan berlanjut pada gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan konsesi. Abdul Farid

You might also like