KPK IKLAN

Gugatan Tidak Dapat Diterima, Penggugat Sengketa Lahan Roxy Pilih Lakukan Ini

Jakarta, ForumKeadilan.com – Sempat dua kali mengalami penundaan, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak gugatan ahli waris yang diwakili kuasa hukum Wellyantina Waloni SH dalam sidang pembacaan putusan di PN Jakarta Pusat, Selasa (2/6).

Dalam sidang sengketa tanah seluas 29,361 hektar (ha) yang terletak di kawasan Roxy, Jakarta Pusat itu sendiri terdapat dua pihak tergugat, yakni PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI) dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jakarta Pusat.

Gugatan dari pihak pengugat dinilai masih kabur, karena tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanahnya. Para penggugat tidak bisa menyebutkan batas-batasnya secara pasti.

Kendati demikian, majelis hakim mempersilakan penggugat untuk melakukan upaya hukum lagi, baik itu mengajukan banding atau memperbaiki materi gugatannya.

Sebelum sidang putusan, majelis hakim yang diketuai John Tony Hutauruk sudah menyarankan agar kedua belah pihak yang bersengketa melakukan upaya damai. Sayangnya, upaya tersebut mengalami kegagalan.

Selain kuasa hukum penggugat, sidang putusan ini juga dihadiri kuasa hukum PT Duta Pertiwi, yakni H.D Andry Effendy SH, MH dan Rini Fitri Octa Amelia, S.Kom SH dari kantor pengacara KMS Herman & Partners.

Selepas sidang putusan, Wellyantina Waloni, yang merupakan kuasa hukum penggugat, mengungkapkan bahwa putusan hakim PN Jakpus tersebut adalah NO atau niet ontvankelijke verklaard.

Menurutnya, gugatan tidak dapat diterima karena dianggap cacat formil, dalam hal ini penggugat belum memiliki peta terbaru atas tanah yang digugat. “Kami akan memilih langkah memperbaiki materi gugatan dibanding melakukan upaya hukum banding,” katanya lagi.

Salah satu materi yang akan disempurnakan, ujar Wellyantina, adalah dokumen peta terbaru atas tanah yang digugat.

Sementara itu, mengenai upaya damai, Wellyantina memandangnya sebagai win-win solution. Pasalnya, pihaknya sangat memahami PT Duta Pertiwi telah mengeluarkan dana buat penggarap lahan. Akan tetapi, mereka juga perlu memandang hak-hak ahli waris pemilik tanah yang kondisinya saat ini kurang mampu dan bermukim di Tangerang.

Selain itu, Wellyantina dan para ahli waris juga menyayangkan jika selama sidang, pihak BPN kerap tidak hadir untuk menjelaskan secara detail bagaimana sertifikat tanah bisa diterbitkan tanpa ada satu pun tanda tangan ahli waris sebagai pemilik resmi tanah tersebut.

You might also like