PRESIDEN BERGANTI KORUPSI ABADI DUA

Bupati Non-aktip Pakpak Bharat Divonis 7 Tahun Penjara, Keluarga Menangis Histeris

Pengadilan Negeri (PN) Medan kembali menggelar sidang kaaus Korupsi Bupati nonaktif Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim yang diketuai Abdul Azis SH di hadapan Jaksa KPK, tim Penasehat Hukum (PH) dan terdakwa di ruang sidang cakra I. Kamis (25/7/2019).

Dalam isi putusannya, majelis hakim mengatakan, Remigo dipersalahkan dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama memperkaya diri sendiri dan orang lain  atau koorporasi merugikan keuangan negara. Menjatuhkan pidana dengan hukuman 7 tahun penjara.

Selain majelis hakim menerapkan hukuman denda Rp. 650 juta Subsider 4 bulan dan uang pengganti Rp1,230 miliar. Apabila tidak bisa membayar diganti dengan harta benda. Kalau tidak mencukupi diganti dengan kurungan 1 tahun 6 bulan. Kemudian mencabut hak politik berupa hak untuk dipilih terdakwa dalam jabatan publik selama 4 tahun.

Mendengarkan vonis hakim tersebut, istri anak dan keluarga besar terdakwa bersorak dan akhirnya menangis. Sehingga ruang sidang menjadi riuh. Bahkan vonis hakim tersebut tidak jauh berbeda dengan tuntutan Jaksa KPK.

Sebelumnya Remigo dituntut pidana oleh JPU KPK 8 tahun penjara, membayar denda sebesar Rp650 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1.230.000.000 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian negara dalam jangka waktu satu bulan sesudah putusan hakim, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 tahun.

Penuntut Umum KPK menilai perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

“Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut umum,” sebut Penuntut Umum KPK Nur Aziz dihadapan majelis hakim yang diketuai Abdul Aziz di Ruang Utama PN Medan.

Dalam tuntutan tersebut, penuntut umum KPK menjelaskan perbuatan yang memberatkan terdakwa. Salah satunya, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Remigo juga dinilai penuntut umum KPK kerap berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

“Terdakwa juga belum mengembalikan hasil tindak pidana yang telah dinikmatinya,” kata M Noor Aziz.

Menyikapi putusan majelis hakim ini, terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan pikir- pikir.

Seperti diketahui dalam dakwaan, Remigo bersama-sama dengan David Anderson Karosekali selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat dan Hendriko Sembiring pada bulan Maret 2018 sampai dengan 17 November 2018 menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp 1,6 miliar. Uang tersebut diberi oleh David Anderson Karosekali, dan dari beberapa rekanan lain.

Diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Remigo diimaksudkan agar memberikan proyek pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat kepada para rekanan tersebut.

You might also like