KPK IKLAN

Amnesty Internasional Laporkan Kasus Novel Ke Kongres Amerika Serikat

Amnesty Internasional resmi melaporkan aksi kejahatan yang dialami Novel Baswedan ke Kongres Amerika Serikat (AS). Direktur Advokasi Amnesty Internasional untuk kawasan Asia-Pasifik, Francisco Bencosme, menjadikan kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia.

Bencosme akan melakukan dengar pendapat bersama Kongres AS di Capitol Hill, Washington DC, pada Kamis (25/7) waktu setempat, atau sekitar pukul 21.00 WIB. Menurut Amnesty Internasional, kasus Novel adalah salah satu kasus pelanggaran HAM yang menjadi topik serius yang disampaikan di Kongres  AS.

Staf Komunikasi Amnesty Internasional Indonesia, Haeril Halim, menerangkan, laporan resmi Bencosme di Kongres AS diharapkan menjadi salah satu prioritas diplomasi antara Paman Sam dan Indonesia dalam penegakan hukum. Amnesty Indonesia, kata Haeril, berharap laporan Bencosme akan dibahas khusus di internal Kongres AS dan menjadi kesimpulan untuk mendesak Pemerintah Indonesia mengungkap kasus Novel Baswedan.

“Kami (Amnesty Indonesia) berharap Kongres AS memiliki perhatian terhadap kasus Novel Baswedan untuk mengirimkan surat dan penggunaan peran diplomasi mendorong pemerintah atau parlemen Indonesia untuk segera menyelesaikan kasus penyerangan Novel,” kata Haeril, Kamis (25/7).

Amnesty Indonesia pun masih mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih pengungkapan kasus Novel Baswedan dengan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen. Dalam rilis Amnesty Internasional disebutkan, kasus Novel Baswedan terjadi saat ia memimpin pengungkapan megakorupsi KTP-Elektronik 2017 lalu.

Pengungkapan kasus tersebut mengakibatkan aksi pelemahan fungsi KPK yang dipercaya masyarakat Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Amnesty Internasional pun mengambil kesimpulan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebutkan serangan terhadap Novel Baswedan dua tahun lalu, sebagai perlawanan dari pihak-pihak yang masuk dalam daftar penyidikan korupsi di KPK.

“Ada beberapa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa serangan itu adalah upaya pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya dalam penyidikan korupsi di KPK,” begitu menurut Amnesty dalam surat elektroniknya.

Amnesty juga meyakini, selain menyerang Novel, pihak lain tersebut juga berupaya menghambat penyelidikan dan penyidikan korupsi yang ditangani Novel di KPK. “Dan bahwa dalam penyelidikan dan penyidikan korupsi tersebut, kepolisian terlibat dengan melakukan pelanggaran,” tulis Amnesty Internasional.

You might also like