Wacana Referendum Aceh Muncul, DPD RI Dan Wiranto Tegaskan NKRI Harga Mati

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Pernyataan mantan panglima kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakkir Manaf (Mualem) terkait referendum menuai polemik. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menolak wacana referendum tersebut. Bahkan, wacana referendum ini harus diluruskan karena tidak ada dasarnya.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI,  Nono Sampono. “Kita boleh berjuang atas nama apapun tapi jangan menyentuh atau mengganggu ranah kedaulatan negara, karena sudah final dan NKRI harga mati, jangan ada lagi derita rakyat, air mata dan darah tumpah di bumi Indonesia!” tegas Nono Sampono, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/5).

Nono yang juga Senator asal Maluku menjelaskan bahwa NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD RI 1945 bagi rakyat Aceh adalah final. Dia juga menyatakan bahwa bersatunya wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote adalah kesepakatan bersama melalui penderitaan perjuangan seluruh komponen bangsa.

“Dari sudut pandang hukum sudah jelas Tap MPR Nomor 8 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 mencabut masalah referendum, artinya jelas konstitusi di Indonesia tidak mengakui adanya referendum karena mencabut itu semua,” lanjutnya.

 

Wakil Ketua DPD RI,  Nono Sampono.

 

Masih pada kesempatan yang sama, beliau menyatakan bahwa negara Indonesia yang baru berusia 73 tahun ini sedang berproses, dan 17 Agustus 1945 berdirinya negara Negara Indonesia adalah puncak dari perjuangan seluruh elemen bangsa.

Nono mengatakan, setiap generasi mempunyai tanggung jawab untuk berbuat bagi negeri ini bagai mata rantai. Jangan pertaruhkan lagi kedaulatan dan keutuhan wilayah. Saya ajak seluruh elemen bangsa Indononesia berjuang pada koridor hukum melalui perwakilan berjenjang dari daerah sampai tingkat pusat gunakanlah itu termasuk kami DPD RI,” ujarnya.

DPD RI sebagai representasi daerah akan melakukan pendekatan preventif sesuai tugas dan kewenangannya, dan berjuang untuk kesejahteraan daerah. Oleh karena itu, Nono ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terprovokasi. Baginya, hukum konstitusi sudah jelas tidak ada negosiasi terhadap kedaulatan negara.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

“Sekali lagi saya tegaskan, jangan sampai ada derita rakyat, air mata dan darah tumpah di Bumi Indonesia, karena NKRI sudah final,” tutup Nono Sampono.

 

Menkopolhukam Wiranto Sebut Referendum Tak Ada Dasar Hukumnya

Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat bersama sejumlah Purnawirawan TNI di gedung Kemenko Polhukam pada Jumat (31/5). Wiranto menjelaskan rapat tersebut membahas tentang referendum yang sempat disuarakan oleh tokoh Aceh, Muzakir Manaf.

“Kita memang mengadakan rapat pertemuan rapat koordinasi yang membahas gerakan adanya referendum terutama di Aceh ya,” kata Wiranto.

Wiranto menjelaskan, referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tak berlaku lagi. Hal itu didasarkan pada keputusan TAP MPR nomor 8 tahun 1998 yang mencabut TAP MPR nomor 4 tahun 1993 tentang referendum. Selain itu berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 1999 yang mencabut Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 tentang Referendum.

Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Menkumham Yasonna H. Laoly (kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan), dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

 

“Jadi ruang referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tak ada jadi nggakrelevan lagi. Mungkin itu sebatas wacana,” katanya.

Wiranto menilai munculnya referendum yang disuarakan di Aceh tak lepas dari keterkaitan dengan politik yang terjadi. Terlebih saat ini kursi partai Aceh terus mengalami penurunan.

Wiranto menjelaskan sejak pertama kali partai Aceh mengikuti pemilu, partai tersebut berhasil mengamankan 33 kursi di parlemen Aceh. Namun, pada 2014 merosot menjadi 29 kursi dan teranyar hanya 18 kursi. Terhadap terhadap pihak-pihak yang membuat gaduh dengan menyuarakan referendum tersebut, menurut Wiranto akan mendapatkan sanksi hukum.

“Sangat boleh jadi (terkait isu pemilu) mungkin karena pilgub kalah kemudian partai Aceh sekarang kursinya merosot ya,” katanya.

You might also like