KPK IKLAN

Pemblokiran 60 Ribu Akun WA Dianggap Tak Efektif Dan Langgar Hak Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan telah memblokir 60 ribu akun whatsapp selama pengumuman pemilihan presiden 22 Mei 2019 hingga 24 Mei 2019 lalu. Namun, pakar media sosial, yang juga pembuat mesin pengais medsos Drone Emprit, Ismail Fahmi menilai pemblokiran sebenarnya bukanlah jalan keluar untuk benar-benar mengatasi hoaks.

Meskipun pemerintah memblokir banyak akun Whatsapp, Fahmi mengatakan untuk membuat akun lain akan sangat mudah. “Menurut saya yang namanya pemblokiran ini tidak membantu banyak dalam hal soal hoaks, karena namanya kan bisa ganti, nomornya bisa ganti. Gampang orang mau ganti. Dan kalau emang niat mau nyebarin, mereka menggunakan nomor yang silakan kalau mau diblokir,” kata Ismail, Kamis (6/6).

Pembatasan dan pemblokiran terhadap akun bermuatan hoaks atau konten negatif seharusnya bisa efektif menghentikan penyebaran hoaks. Namun, hoaksmasih tetap ada. Oleh karena itu, perlu ada langkah besar dalam mengatasi masalah peredaran hoaks.

Ia menjelaskan, menangani hoaks tidak bisa dilakukan hanya dengan memblokir. Sebab, akan ada banyak cara lain untuk menyebarkan informasi negatif ataupun bohong. Pendidikan literasi digital harus benar-benar diterapkan.

Selama ini, literasi digital hanya sekadar gerakan. Menurut Ismail, seharusnya sejak sekolah dibuat pelajaran yang berhubungan dengan menangkal hoakskhususnya di media sosial. “Jadi sebetulnya tetep itu namanya edukasi dan literasi masyarakat. Ini program besar masuk di pendidikan jangka panjang,” kata dia.

Selain itu, penangkapan tersangka penyebar hoaks menurut Ismail juga bisa memberi efek jera. Namun, efek jera tersebut bersifat sementara. Setelah sebuah kejadian berakhir, maka orang akan kembali lupa soal literasi dan edukasi soal hoaks.

Menurut Ismail, setelah dilakukan penangkapan penyebar hoaks seharusnya terus digalakan literasi dan edukasi anti hoaks. “Menurut laporan polisi zaman dulu dengan ditangkapin itu ada efek jera, yang namanya efek jera itu sementara. Setelah ini lewat kan orangnya lupa lagi. Jadi harus ada proses literasi,” kata dia lagi.

 

Langgar Hak Publik

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi pemblokiran media sosial yang dilakukan pemerintah beberapa hari terakhir sejak kerusuhan di depan Kantor Bawaslu, Selasa (21/5). Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi pemblokiran ini dilakukan secara gegabah dan sembrono.

Tulis mengatakan, pemblokiran yang dilakukan melanggar hak-hak publik yakni mendapatkan informasi. Pemblokiran juga merugikan secara ekonomi bagi masyarakat yang memiliki usaha jual beli online.

“Jangan ingin menangkap seekor tikus tapi dengan cara membakar lumbung padinya. Pemblokiran itu secara sektoral melanggar UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU sektoral lainnya, dan secara general melanggar UUD 1945,” kata Tulus, Jumat (24/5).

Ia melanjutkan, pemerintah seharusnya tidak melakukan pemblokiran tanpa parameter dan kriteria yang jelas. Menurut Tulus, ke depannya jangan sampai pemblokiran ini menjadi preseden buruk pembrangusan suara publik yang dijamin oleh konstitusi.

“Tidak bisa dikit-dikit blokir. Pemblokiran hanya bisa ditoleransi jika dalam keadaan darurat, dan parameter darurat harus jelas dan terukur,” kata Tulus.

Selain itu, pemerintah harus mampu menjelaskan kepada publik manfaat dan efektivitas pemblokiran tersebut. Jangan sampai pemblokiran yang sudah merugikan banyak pihak tersebut tidak mempunyai efek signifikan. Lagi pula, lanjut dia, saat ini masyarakat banyak yang menggunakan VPN untuk mengakali pemblokiran.

Saat ini, media sosial, whatsapp dan sejenisnya, kata Tulus, telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Bukan hanya untuk melakukan aktivitas sosial, tetapi untuk menunjang aktivitas kerja dan aktivitas perekonomian. Oleh sebab itu, harus dilakukan evaluasi dari pemblokiran ini terus menerus.

You might also like