PELECEHAN SEKS ANAK

Pansel KPK Pastikan Antiradikalisme Sebaga Syarat Calon Pimpinan KPK

 

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan untuk menerapkan syarat antiradikalisme terhadap para calon pimpinan KPK. Syarat itu sebagai antisipasi semakin merebaknya paham radikalisme.

Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Ganarsih mengatakan persyaratan antiradikalisme merupakan murni masukan dari seluruh anggota Pansel KPK. Menurutnya, semua anggota telah setuju bahwa persyaratan ini penting diterapkan agar siapa pun komisioner yang ada di tubuh KPK tidak terpapar paham radikal.

“Ini masalah lama yang memang ada di Indonesia, dan kita harus menjaga keutuhan NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Jangan sampai ada yang mengganggu keutuhan itu,” kata Yenti di Universitas Parahyangan, Kota Bandung, Rabu (19/6).

Selain itu, kata dia, pihaknya sudah bertemu dengan komisioner KPK untuk memastikan bahwa apa yang selama ini ramai di media massa tidak seluruhnya benar. “Kami berjaga-jaga dan berusaha agar tidak ada orang yang terpapar paham itu (radikalisme) jadi komisioner KPK. Dari 260 juta orang di Indonesia masak tidak ada lima orang yang baik. Kan kita hanya butuh lima saja,” kata dia.

Yenti juga menyebut radikalisme yang ada bisa saja berkaitan dengan kelompok tertentu. Kemudian paham tersebut menurutnya dapat merusak sistem KPK karena berafilasi, misalnya dengan kelompok radikal di luar negeri.

Dengan demikian, dia mengatakan syarat itu menjadi penting karena sebuah lembaga penegak hukum harus tegas kepada siapapun termasuk orang dalam kelompok tertentu. “Jadi semua yang salah harus ditindak, tapi harus terukur dan untuk tujuan keadilan bukan sekedar hukuman saja. Dengan demikian kita melakukan hal-hal itu,” kata Yenti.

Rektor Universitas Parahyangan Mangadar Situmorang berharap KPK harus berdiri netral dengan tidak disusupi identitas atau kepompok tertentu. Apalagi, kata dia, akan lebih berbahaya jika banyak masyarakat yang memiliki identitas tertentu dan menganggap harus memperjuangkan nilai dari identitas itu.

“Perjuangan mereka kemudian akan berimplikasi pada relasi yang berdampak politis,” katanya.

Seleksi Libatkan BNPT

Untuk memastikan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersih dari paham radikalisme, panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menelusuri rekam jejak mereka yang mendaftar.

Ketua Pansel KPK, Yenti Ganarsih mengatakan pelibatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini diperlukan untuk merespon pertumbuhan paham radikalisme di Indonesia belakangan ini.

Sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas dan data tentang ideologi radikal, BNPT dinilai tepat untuk dilibatkan dan diminta bantuan dalam menelusuri rekam jejak para calon.

“Kita lihat keadaan di Indonesia. Berbagai hal, dinamika yang terjadi adalah yang berkaitan dengan radikalisme. Sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya kesana,” kata Yenti usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Yenti mengatakan mekanisme penilaian terhadap calon komisioner KPK yang mendaftar nanti dapat dilakukan dengan menggunakan tes psikologi klinis dan meminta data dari BNPT. Tes tersebut akan melihat bagaimana kecenderungan seseorang bisa terpapar radikalisme.

“Berkaitan dengan masalah psikologi, pemahaman psikologi dan bagaimana kecenderungan seseorang bisa terpapar radikalisme,” ujarnya.

Selain BNPT, panitia seleksi KPK kali ini juga memasukan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membantu melacak rekam jejak mereka yang mendaftar terkait dengan isu narkoba.

Sementara itu, pelibatan BNPT dalam proses seleksi komisioner KPK kali ini sempat dikaitkan dengan tudingan yang beredar di media sosial belakangan kalau Komisi anti rasuah kini telah disusupi paham radikal.

Tudingan ini bermula dari tulisan seorang pegiat medsos yang mengapresiasi inisiatif pansel KPK dalam melibatkan BIN dan BNPT untuk mencegah orang yang terpapar radikalisme menjadi pimpinan di KPK.

Dalam tulisannya ia memaparkan adanya ‘faksi Taliban’ yang terdiri dari orang-orang agamis dan ideologis di dalam KPK.

Namun Pansel KPK menolak tudingan ini. Anggota Pansel Hamdi Muluk meminta agar pelibatan BNPT dalam seleksi calon komisioner KPK ini tidak ditafsirkan berlebihan.

“Jadi mohon jangan ini ditafsirkan terlau jauh, macam macam begitu. Kami hanya ingin lebih berhati-hati terhadap semua kemungkinan itu,” tuturnya.

Menurut Pansel KPK ini merupakan hal yang normatif, sebagaimana pelibatan sejumlah lembaga lain yaitu KPK, Polri, PPATK, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Badan Intelejen Negara.

Sementara itu pengamat anti korupsi yang juga Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (PUKAT UGM) Oce Madril menilai pelibatan BNPT dalam proses seleksi pimpinan KPK ini sebagai hal yang wajar namun tidak relevan dan signifikan bagi pemberantasan korupsi.

“Kita butuh pimpinan KPK yang berani terhadap para koruptor, itu yang kita cari!. Saya kira relevansi isu radikalisme dalam perekrutan ini jauh sekali. Isu ini tidak perlu diberi perhatian khusus. Yang paling penting sejauh mana pansel bisa merekrut atau menarik orang terbaik yang akan ikut seleksi,” katanya.

Ia juga tidak sepakat dengan tudingan yang mengatakan KPK telah terpapar radikalisme.

“Saya kira diksi seperti itu sangat gegabah bahkan mendekati hoax. Apalagi tuduhan ada grup Taliban, karena kita tahu di KPK itu siapa saja, dan mereka tidak ada kaitan dengan isu radikalisme dan semua pekerjaan mereka juga akuntabel. itu isu yang dekati hoax.”

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah membantah tudingan lembaganya terpapar paham radikal.

Dikutip dari Tirto.id, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan tidak ada paham radikal yang berkembang di KPK dan Pancasila menjadi harga mati di lembaganya.

“Itu sebabnya ada Garuda Pancasila yang gagah di lobi KPK, dan gedungnya diberi warna dan nama merah putih,” kata Saut.

Proses pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 mulai Senin (17/6/2019) resmi dibuka hingga 4 Juli 2019 pukul 16.00 WIB.

You might also like