Nukleus Nusantara, Jempol ke Atas Pada Birkom-PUPR

Jakarta,forumkeadilan.com – Jumat lalu (21/6), saya menerima rilis dari Biro Komunikasi Publik-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Birkom-PUPR). Tentang batasan harga jual tertinggi rumah sejahtera tapak yang bisa mendapat subsidi.

Sehari sebelumnya, ada rilis tentang upaya memperlancar distribusi logistik antar kawasan industri di Jawa Timur (Jatim), melalui Tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar, yang ditargetkan operasi akhir 2019.

Sebelumnya lagi, rilis Birkom-PUPR yang sudah banyak ditulis, dicetak, diupload. Pokoknya rilis tentang pembangunan infrastruktur di tanah air, hampir tiap hari disampaikan oleh Birkom-PUPR kepada media massa. Asyik sekali.

Kenapa asyik? Karena pembangunan jalan, jembatan, jalan tol, bendungan, irigai, perumahan dan infrastruktur lainnya, yang dikebut sejak 2015, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Lebih asyik lagi, karena rilis Birkom-PUPR tiap hari sejak empat tahun terakhir, bukan berarti Birkom-PUPR punya tradisi baru membikin tenda opini.

Tapi pemantapan infrastruktur itu sendiri dalam merespon tuntutan kelangsungan hidup secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya, sebagai fakta-fakta yang dirilis.

Asyik, jadi saya akan meneruskan di sini dua rilis yang ringan saja. Tentang batasan harga jual tertinggi rumah sejahtera tapak, yang bisa mendapat subsidi.

Dan upaya memperlancar distribusi logistik antar kawasan industri di Jawa Timur (Jatim), melalui Tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar, yang ditargetkan operasi akhir 2019.
Tak usah jauh-jauh.

Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, kan ada batasannya yang harus dipandu dengan Keputusan Menteri.

Makanya itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi.

“Dalam Kepmen yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2019 tersebut, terdapat empat butir keputusan,” demikian bunyi rilis Birkom-PUPR yang dismpaikan Jumat lalu (21/6/2019).

Pertama, mengutip rilis Birkom-PUPR , menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi (maksimal) yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2019 dan 2020 yang dikelompokkan berdasarkan wilayah.

Kedua, rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada Diktum (keputusan) pertama merupakan rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Ketiga, pengaturan batasan harga jual rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama dinyatakan tetap berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keempat, dengan berlakunya Kepmen PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019, Kepmen PUPR sebelumnya atau Kepmen PUPR Nomor 1126/KPTS/M/2018 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam peraturan ini, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah. Untuk wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk tahun 2019 sebesar Rp 140 juta dan tahun 2020 sebesar Rp 150,5 juta.

Untuk wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun 2019 sebesar Rp 153 juta dan tahun 2020 sebesar Rp 164,5 juta. Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp 146 juta untuk tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp 156,5 juta.

Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2019 sebesar Rp 158 juta dan tahun 2020 sebesar Rp 168 juta. Wilayah Papua dan Papua Barat untuk tahun 2019 sebesar Rp 212 juta dan tahun 2020 sebesar Rp 219 juta.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan pembagian wilayah untuk menjaga agar daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal sesuai dengan wilayahnya tetap terjangkau.

“Ada beberapa faktor yang mendorong agar disesuaikan dengan wilayah, diantaranya harga tanah, kenaikan harga bahan bangunan, termasuk juga upah pekerja, sehingga dibagi menjadi beberapa wilayah,” kata Eko Djoeli Heripoerwanto.

Kepmen PUPR ini juga merupakan tindaklanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Keputusan tersebut juga untuk mendukung Program Satu Juta Rumah yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo di Ungaran, Semarang pada 29 April 2015.

Ikhal upaya memperlancar distribusi logistik antar kawasan industri di Jawa Timur (Jatim)?

Pemerintah terus menambah panjang jalan tol di Indonesia untuk meningkatkan konektivitas guna memperlancar distribusi dan menurunkan biaya logistik barang dan jasa.

Salah satu ruas yang tengah diselesaikan pembangunannya adalah Jalan Tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar (KLBM) di Provinsi Jatim sepanjang 38,29 Km.

Mengutip rilis Birkom-PUPR tanggal 20 Juni, baha berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga akhir Mei 2019, progres konstruksi pembangunan jalan tol tersebut telah mencapai 70,24 %.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kehadiran jalan tol tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kepadatan lalu lintas di wilayah sekitarnya, terutama memperlancar distribusi yang dapat mengurangi biaya logistik secara ekonomis.

Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, pada akhir tahun 2019 ditargetkan seksi 1-3 jalan tol tersebut yakni dari Krian-Bunder sudah rampung dan beroperasi, kemudian menyusul Seksi 4 Bunder-Manyar (9,39 km) yang akan beroperasi pada tahun 2020.

Dari keempat seksi tersebut, seksi 2 ruas Kademean Mengganti – Boboh (13,53 Km) dan seksi 3 ruas Boboh – Bunder (6,02 Km) menjadi yang paling tinggi progres konstruksinya dengan progres masing-masing 81,64 % dan sebesar 84,89 % sehingga ditargetkan dapat beroperasi pada Agustus 2019.

Sedangkan untuk seksi 1 ruas Krian – Kademean Mengganti (9,45 Km) saat ini progres konstruksinya sebesar 67,06 persen dan ditargetkan beroperasi pada Desember 2019.

Pembangunan jalan tol non Trans Jawa tersebut dilaksanakan oleh PT Waskita Bumi Wira sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tersebut.

Konstruksi dilakukan sejak semester I 2017 setelah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada Desember 2016 lalu dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Total biaya investasi pembangunannya sebesar Rp. 12,22 triliun, dengan alokasi untuk biaya konstruksi Rp 8,4 triliun.

Jalan Tol KLBM merupakan jalan tol yang menghubungkan antar kawasan industri utama di wilayah penyangga utama Kota Surabaya, yaitu Sidoarjo dan Gresik.

Selain itu akan mengurangi kemacetan di jalan tol Surabaya – Gempol, mendukung mobilitas kendaraan logistik pada sekitar kawasan Pelabuhan di Jawa Timur dan mempermudah akses ke daerah wisata di wilayah Jawa Timur.

BPJT Kementerian PUPR menargetkan hingga Desember 2019 realisasi pengoperasian jalan tol di seluruh Indonesia akan mencapai sepanjang 1.852 Km.

Pada periode tahun 2015 hingga Mei 2019 untuk jalan tol yang sudah beroperasi saat ini yaitu sepanjang 985 Km.

Pemerintah bersama BUJT terus berupaya meningkatkan pelayanan jalan tol diantaranya menjaga kemantapan jalan, peningkatan layanan rest area, dan mengurangi antrian transaksi melalui rencana penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem pembayaran tanpa henti.

Persoalan infrastruktur tidak saja pada fakta pembangunan fisik dihamparkan. Tapi bagaimana nilai fakta infrastruktur, digerakkan.

Bila infrastruktur diakui sebagai sel penting sekali bagi masyarakat secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara – ‘Nukleus Nusantara.’
Maka fakta pembangunan infrastruktur sebagai tenda opini, bagaimanapun itu strategi nyata dari Birkom-PUPR yang harus diberikan jempol ke atas.

Luthfi Pattimura

You might also like