PELECEHAN SEKS ANAK

Muljono Dinilai Sebagai Penanggung Jawab Pemalsuan Dokumen Tanah

Jakarta, Forumkeadilan.com – Mantan Presiden Direktur Jakarta Royale Golf Club, Muljono Tedjokusumo dinilai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kasus pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu pada akta autentik tanah di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Hal ini dikatakan Akhmad Aldrino Linkoln, kuasa hukum para pelapor saat dikonfirmasi usai sidang lanjutan perkara dugaan mafia tanah atau pemalsuan surat tanah dengan terdakwa Muljono di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Rabu (10/4).

Sidang hari ini beragendakan pembacaan duplik atau jawaban atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam duplik yang dibacakan kuasa hukumnya, Evelyn Hutagalung, Muljono melimpahkan kesalahan kepada Musnal, orang yang disuruhnya untuk mengurus surat tanah. 

“Apapun yang dilakukan Musnal dalam pembuktian saksi penanggung jawabnya terdakwa (Muljono),” kata Aldrino.

Aldrino menegaskan, secara logika, tidak mungkin Musnal dapat mengurus surat atau sertifikat tanah tanpa kuasa dari Muljono. Untuk itu, Aldrino menegaskan Muljono sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perkara ini.

“Mungkin nggak orang mengurus sertifikat, tapi nggak ada satu surat (kuasa). Jadi omong kosong. Kalau dilimpahkan ke Musnal semua, akan memperberat hukumannya,” tegasnya.

Selain melimpahkan kesalahan pada Musnal, dalam duplik tersebut, Muljono juga mengakui adanya kesalahan prosedur. Menanggapi hal ini, Aldrino menyatakan, kesalahan prosedur itu telah menjelaskan tindak pidana yang diduga dilakukan Muljono.

“Kalo salah prosedural itu menjelaskan tindak terdakwa ini, tapi cerita pembuktian, tandanya pembuktian. Sertifikat terbit karena AJB yg sudah digunakan kemudian dilakukan pemalsuan. Kemudian menjadi sertifikat. Artinya tindak pidana ada. Menyatakan girik-girik terlapor ada semuanya,” katanya.

Kuasa hukum para korban mafia tanah Akhmad Aldrino Linkoln SH (Abdul Farid)

Atas fakta-fakta yang muncul di persidangan, Aldrino berharap Majelis Hakim dapat memutuskan secara adil terkait perkara ini. Setidaknya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman satu tahun pidana penjara terhadap Muljono sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Menurutnya, putusan yang adil atas perkara ini merupakan upaya memberantas mafia tanah.

“Putusan harapan saya. Terciptanya rasa keadilan dari terdakwa. Didukung penuh pemberantasan mafia tanah,” tegasnya.

Dalam duplik yang dibacakan kuasa hukumnya di persidangan, Muljono mengakui bila dirinya menyalahi prosedur pembuatan sertifikat.

“Bahwa adanya dugaan dokumen palsu itu karena kesalahan prosedur,” kata Kuasa Hukum Muljono Tedjokusumo, Evelyn hutagalung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (19/6/2019).

Sebelumnya, JPU Pengganti, Atta mengatakan bahwa Muljono menggunakan poto copy akta jual beli yang ditanda tangani camat Kebon Jeruk 1987. Poto copy itu kemudian ia buat untuk membuat surat kehilangan di Polres Jakarta Barat sebelum akhirnya mengajukan sertifikat tanah di BPN (Badan Pertanahan Nasional).
Evelyn kemudian menanggapi tidak semuanya kesalahan Muljono. Sebab saat pengurusan pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Musnal. Karena itu dalam kondisi ini, Kuasa Hukum berpendapat semestinya terdakwa dalam kasus ini adalah Husnal.

Meskipun pada akhirnya BPN menarik sertifikat milik Muljono. Namun karena ketidaktahuan Muljono membuat dirinya menduduki fisik lahan itu selama bertahun tahun.

Karena alasan itulah Kuasa Hukum meminta belas kasih Ketua Majelis Hakim Sterly Marlein untuk membebaskan dan mengembalikan nama baik Muljono serta membebankan biaya perkara sidang kepada negara.

Sebab dalam perkara ini, Kuasa Hukum berpendapat kliennya tidak terbukti secara hukum baik primer maupun sekunder melakukan kesalahan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum.
“Sesuai dengan Pasal 91 KUHAP, maka klien kami semestinya dibebaskan,” tutupnya.

Majelis Hakim memutuskan melanjutkan persidangan pada Rabu (3/7) mendatang. Persidangan berikutnya beragendakan pembacaan putusan Majelis Hakim.  “Vonis sidang akan dilanjutkan Rabu 3 Juli 2019 mendatang,” kata Ketua Majelis Hakim Sterly Marleim.

Abdul Farid

You might also like