PELECEHAN SEKS ANAK

Kejati DKI Telah Menerima SPDP atas nama terlapor Dirut KBN HM. Sattar Taba

Jakarta – Forumkeadilan.com – Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama terlapor Sdr. HM. Sattar Taba dan Sdr. Akhmad Khusyairi. Hal itu ditegaskan oleh , Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Nirwan Nawawi saat dikonfirmasi Forum pada Rabu 19 Juni 2019.

“Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima SPDP No. : B/6875/VIII/RES.1.11/2018 tanggal 14 Agustus 2018, atas nama pelapor Rocky L. Kawilarang yang diduga dilakukan oleh Sdr. Sattar Taba dan Sdr. Akhmad Khusairi”, Ungkapnya

Sementara Lanjut Nirwan Pasal yang disangkakan Pasal 374 KUHP dan pasal 378 KUHP dan atau Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adapun SPDP tersebut diterima pada tanggal 15 Agustus 2018.

“Menindaklanjuti SPDP tersebut Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Penunjukan Jaksa sebanyak 2 (dua) orang Jaksa Peneliti untuk memantau perkembangan penyidikan perkara dimaksud”, Ungkap Nirwan

untuk diketahui bahwa Penyidik Polda Metro Jaya masih mengkaji kasus dugaan penggelapan yang menyeret Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), HM Sattar Taba. Kasus ini terkait dengan proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

“Iya kasusnya masih diproses penyidik, masih dikaji dan didalami,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Argo Prabowo Yuwono saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (17/6).

Dirut PT KBN Persero, HM Sattar Taba (foto istimewa)

Menurut dia, setiap laporan masyarakat tentu akan diproses sesuai prosedur yang berlaku dengan memeriksa laporan, memeriksa saksi-saksi dan sebagainya. Bahkan, terlapor pun akan dimintai keterangan nantinya.

“Semua laporan pasti didalami penyidik. Pada waktunya penyelidikan, pelapor dan terlapor akan diperiksa tentunya sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Sementara, Argo mengatakan terkait informasi diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk memberitahu kepada kejaksaan bahwa perkara yang ditangani diduga ada pidana.

“SPDP itu memberitahukan ke jaksa bahwa diduga ada peristiwa pidana yang ditangani oleh penyidik,” jelas dia. Namun, Argo belum bisa memastikan apakah penyidik sudah memeriksa terlapor Sattar Taba atau belum terkait kasus yang menyeretnya tersebut. “Di cek dulu,” tandasnya.

Untuk diketahui, Ditektur Utama PT KBN Sattar Taba dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penggelapan uang Rp 7,7 miliar terkait proyek pembangunan Pelabuhan Marunda dan tercatat dalam Nomor Laporan Polisi LP/2410/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 2 Mei 2018

Kemudian, kabarnya juga penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah mengeluarkan SPDP Nomor SP.Dik/ 3712/ VIII/2018/ Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 13 Agustus 2018 yang ditembuskan kepada dua terlapor, yakni Sattar Taba dan Direktur Keuangan Karya Citra Nusantara (KCN) Ahmad Khusyairi. Abdul Farid

You might also like