Ihwal Dugaan Penyelundupan Senjata Oleh Mantan Danjen Kopassus Soe4narko

Kuasa Hukum Soenarko, Ferry Firman Nurwahyu menyatakan ada yang aneh dalam kasus dugaan penyelundupan senjata yang menjerat purnawirawan TNI Seonarko. Keanehan itu menurut dia karena sudah jelas-jelas Indonesia dalam situasi politik yang panas tapi justru ada pengiriman senjata yang kini menjerat kliennya

“Ini bukan waktu yang tepat, orang lagi situasi politik seperti ini kok ngirim senjata, yang bener saja. Pasti ada pihak-pihak tertentu yang bermain, yang mendorong namanya Heriyanto itu mengirim (senjata), wallahu alam,” kata Ferry di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019).

Ferry kemudian menjelaskan ihwal dugaan penyelundupan senjata yang menjerat mantan Danjen Kopassus Mayor Jenderal (Purn) TNI Soenarko. Pada 15 Mei 2019, Soenarko mendapat panggilan telepon dari perwakilan komando daerah militer (Kodam) Iskandar Muda di Jakarta, atas nama Zainal. Zainal dalam telepon mengaku ditangkap karena masalah pengiriman senjata.

“Pak, saya ditangkap nih pak. Ditangkap masalah apa? kata Pak Soenarko. Karena tidak ada informasi apapun tentang akan dikirimnya senjata itu,” kata Ferry.

Namun kemudian terang Ferry, Heriansyah mengirimkan senjata tersebut dari Aceh. Heriansyah sendirinya merupakan tenaga bantuan operasi (TBO) alias warga Aceh yang sempat menjadi sopir Soenarko saat bertugas di Aceh.

Soenarko tidak tahu jika Heriansyah mengirimkan senjata tersebut di saat-saat pemilu. Jadi ungkap Ferry, wajar jika kemudian Soenarko marah terhadap Heriansyah.

“Kalau pun marah ya wajar saja, lu ngirimnya tanggal sekian, ngamuklah orang. Entar dituduh macam-macam kan bisa saja, marah gitu. Kamu ini ngirim (senjata) mau jebak saya atau apa? Ini saya hanya menggambarkan semisalnya Pak Soenarko marah,”. Kenapa kamu kirim di waktu yang tidak tepat, kandiperintahkan sejak 2009,” tutur Ferry menjelaskan perihal dugaan adanya telepon antara Soenarko dan Heriansyah.

Ferry juga menuturkan jika Soenarko sebelumnya telah mengingatkan agar pengiriman senjata tersebut harus sesuai dengan prosedur dan disertai dengan dokumen yang lengkap agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Termasuk untuk mendapatkan surat pengantar dari Kasdam Iskandar Muda Brigjen Daniel Cardin.

“Perintahnya apabila dikirim itu (senjata) harus didukung dengan dokumen-dokumen lengkap dan sah, silakan berurusan dengan Kasdam, Pak Daniel, karena kalau mengirim tidak sesuai prosedur ya ditangkap,” tuturnya.

Ferry mengatakan, Soenarko sudah bilang berkali-kali kalau mau mengirim minta suratnya ke Kasdam. “Nah kalau sampai bermasalah gini ya (artinya) suratnya enggak benar, kalau sesuai kan tidak mungkin timbul masalah ini. Jadi ada yang tidak beres, entah menyangkut suratnya atau kewenangannya,” kata Ferry.

Senjata GAM

Tim advokasi tersangka kasus dugaan penyelundupan senjata api, Mayor Jenderal (purn) TNI Soenarko mengungkapkan keheranan mantan Danjen Kopassus itu dengan adanya kiriman senjata api dari Aceh. Tim mengatakan, Soenarko justru tidak mengetahui ada pengiriman senjata atas nama dirinya.

Tim yang tergabung dalam Advokat Senopati 08 itu mengatakan, Soenarko mendapat panggilan telepon dari perwakilan Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda di Jakarta pada 15 Mei 2019 lalu. Kodam Iskandar Muda sendiri berbasis di Aceh.

Anggota tim advokasi, Ferry Firman Nurwahyu mengatakan, senjata yang disebut-sebut dimiliki Soenarko itu adalah senjata sisa perang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan TNI dahulu. Dia mengatakan, senjata itu memang sudah diambil oleh Kopassus dan seharusnya diserahkan ke museum di Jakarta.

“Markas Besar TNI juga harusnya tahu hal ini. Ya harusnya mereka tahu dong,” kata Ferry Firman Nurwahyu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/5).

Kendati, Ferry mengungkapkan, bahwa Soenarko memang pernah membahas pengiriman ini pada bulan April 2019 dengan Heriansyah yang selama ini membantu dia di Aceh. Namun saat itu, menurut Ferry, tidak ada penjadwalan pengiriman pada bulan Mei 2019.

Namun, dia mengatakan, pengiriman senjata dari Aceh itu seharusnya dilakukan 10 tahun lalu, bukan saat ini. Menurut Ferry, Soenarko sepakat jika pengiriman senjata pada situasi sekarang memang tidak tepat.

“Situasi politik seperti ini kok kirim senjata, yang benar saja. Pasti ada pihak yang mendorong Heriansyah mengirim,” kata Ferry, tanpa mau menyebut siapa pihak yang dimaksud.

Mantan Perwira Pembantu Madya (Pabandya) Bidang Pengamanan Komando Daerah Militer Iskandar Muda Kolonel Inf (Purn) Sri Radjasa Chandra menambahkan, sekitar 2009, Sintel Kodam Iskandar Muda saat itu menerima penyerahan tiga pucuk senjata laras panjang secara sukarela dari masyarakat di Aceh Utara yakni dua pucuk AK 47 dan satu pucuk senjata M-16 A1 laras pendek. Radjasa mengatakan, saat itu Soenarko memerintahkan agar dua pucuk AK 47 dimasukkan ke dalam gudang.

Sementara, dia melanjutkan, satu buah pucuk M-16 A1 disimpan di kantor Sintel yang rencananya akan diberikan kepada Museum Kopassus di Jakarta. Radjasa meneruskan, pada 2018 ketika masa penugasannya berakhir, Soenarko sempat meminta kepadanya agar mengirimkan senjata tersebut ke Jakarta. Akan tetapi, lanjutnya, perintah itu tidak dapat dilaksanakan karena dirinya sudah terlanjur kembali ke Jakarta.

Radjasa mengungkapkan, perintah untuk mengirim senjata ke Jakarta itu juga disampaikan ke Heriansyah. Dengan catatan, pengiriman senjata ke Jakarta harus dilaporkan ke Kasdam IM Brigjen Daniel agar mendapat surat pengantar.

Senjata tersebut, dia mengatakan, kemudian dikirimkan pada 15 Mei 2019 dari Aceh ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda. Bahkan, senjata itu juga dikirimkan sesuai prosedur dan dilengkapi dengan surat pengantar dari Brigjen (Purn) Sunari, yang merupakan seorang anggota TNI yang ditugaskan di Badan Intelijen Negara (BIN).

“Jadi bukan rencana yang tiba-tiba. Dan saya saksinya karena saya diperintahkan untuk mengirim. Jadi itu bohong kalau dikirim dalam rangka untuk kegiatan 22 Mei, itu bohong,” katanya.

You might also like