KPK IKLAN

Dari Izin Pengerukan Alur Muara PPN Sungailiat, PT Pulomas diduga Mendulang Pendapatan Ratusan Milyar Pertahun

 

Sungailiat, Forumkeadilan.com, Perizinan pengerukan alur muara Pelabuhan Perikanan Nusantara Jelitik Sungailiat oleh PT Pulomas dikabarkan dalam hitungan hari akan berakhir. Sementara hasil pengerukan yang dilakukan selama ini justru menuai berbagai keluhan dan kritikan.

Pasalnya pengerukan alur yang sudah berlangsung lebih dari 5 tahun ini dinilai hanya terkesan akal-akalan. Dimana pengerukan yang hanya menggunakan 1 (satu) atau terkadang 2 (dua) alat berat PC saja, PT Pulomas dituding hanya mengeruk sumber daya alam yang ada di perairan Sungailiat sementara hasil dari pengerukan tersebut tidak bisa memberikan rasa aman bagi para Nelayan yang melintasi alur muara PPN Sungailiat.

Sebab dari informasi sebelumnya, tidak sedikit perahu Nelayan mengalami kecelakaan laut saat melintasi alur muara PPN Sungailiat akibat dangkalnya alur muara tersebut.

Mirisnya lagi, PT Pulomas justru menempatkan 3 (tiga) kapalnya yang dilengkapi dengan kren di tengah laut melakukan penambangan pasir yang diduga juga mineral ikutan lainnya.

Terkait aktivitas pengerukkan alur muara yang dikerjakan oleh PT. Pulomas Sentosa ini. Tidak sedikit elemen masyarakat yang melakukan protes dan kritikan.

Ketua Forum wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Bangka Belitung (Babel), Ngadianto Asri saat melakukan pemantauan langsung ke lokasi, Rabu (26/6) kemarin juga menyayangkan pihak Pemerintah kurang maksimal dalam pengawasannya terhadap aktifitas PT Pulomas dalam melakukan pengerukan.

“Sudah bertahun tahun aktifitas pengerukan alur oleh PT Pulomas namun hasilnya tetap dangkal seperti ini. Kami rasa Pemda terlalu lemah dalam pengawasannya terhadap PT Pulomas sehingga selama 5 tahun lebih kondisi alur muara masih seperti 5 tahun lalu.” ungkap Ngadianto Asri seraya menunjuk alur muara PPN Sungailiat, Rabu (26/6).

Menurutnya, ada beberapa kejanggalan dalam aktifitas pengerukan alur muara PPN Sungailiat diantaranya, pasir hasil yang dikeruk di alur muara dengan menggunakan alat berat berupa PC itu dibiarkan menggunung di bibir muara PPN Sungailiat dan hal tersebut menurutnya sudah berlangsung lama.

“Menurut infonya, PT Pulomas setiap tahunnya membayar pajak galian C  berkisar 1,8 milyar dari pasir itu. Nah inikan aneh galian C nya di bayar tapi pasirnya kok dibiarkan di situ tidak dijual- jual.” ujarnya.

Disisi lain PT Pulomas membutuhkan biaya untuk operasionalnya.

“Mereka kan membutuhkan dana operasional, kalau pasirnya tidak dijual, darimana mereka punya dana untuk membayar operasional mereka. Sedangkan biaya operasional untuk pengerukan menggunakan PC selama 8 jam perhari bekisar 5 jutaan. Jadi kalau satu bulan asumsinya berkisar Rp.150 juta,” terangnya.

3 (tiga) unit kapal tongkang dilengkapi kren milik PT Pulomas lakukan penambangan  pasir di luar alur muara PPN Sungailiat diduga tanpa adanya pengawasan dari Pemda setempat, Rabu (26/6)

Usut punya usut, ketua Forwaka Babel ini ternyata menemukan jawabannya. Yaitu keberadaan 3 (tiga) kapal tongkang yang ditempatkan PT Pulomas di tengah laut yang dilengkapi dengan Kren sedang melakukan aktifitas penambangan pasir.

“Setelah kami telusuri ternyata PT Pulomas memiliki 3 kapal tongkang itu yang ditempatkan di tengah laut untuk melakukan penambangan pasir di sana,” ungkapnya.

Menurutnya, aktifitas 3 kapal tongkang penambang pasir tersebut yang diduga kuat menjarah kekayaan sumber daya alam milik daerah.
“Nah karena kapal -kapal itulah yang kami duga kuat PT Pulomas melakukan pengerukan di alur muara secara akal-akalan karena 3 kapal tongkangnya di sana itu berleluasa menjarah kekayaan sumber pendapatan daerah tanpa ada pengawasan dari Pemerintah. Kalau satu hari saja 1 kapal tongkang itu, asumsinya memuat pasir minimal 5000 ton, kalau 3 tongkang maka 1 harinya 15.000 ton pasir yang  diangkut dari perairan pulau Bangka. Infonya harga 1 ton itu minimal Rp.80.000 maka satu bulan saja PT Pulomas paling sedikit akan memperoleh pendapatan Rp. 36.000.000.000. (Tiga pulu enam milyar rupiah). Maka 1 tahunnya  ratusan milyar yang didapatkan, PT Pulomas,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan Ngadianto, akibat kurangnya pengawasan Pemerintah, pihak PT Pulomas bahkan kemungkinan lebih besar dari nilai tersebut yang berhasil didapatkan dari 3 kapal tongkangnya.
“Asumsi kami, nilai 36 milyar perbulan itu jauh lebih kecil dari kemungkinan yang didapat PT Pulomas dari aktifitas penambangan pasirnya di tengah laut itu. Sebab karena tidak ada pengawasan Pemerintah, bukan cuma pasir yang diangkat tapi berbagai material ikutannya juga bisa saja diangkut.” katanya.

Oleh karenanya, sehubungan dengan akan berakhirnya perizinan Pengerukan Alur Muara PPN Sungailiat oleh PT Pulomas, kata Ngadianto, FORWAKA Babel meminta Gubernur Erzaldi maupun Bupati Bangka, Mulkan untuk tidak memperpanjang perizinan PT Pulomas melakukan pengerukan alur muara PPN Sungailiat yang terkesan akal-akalan itu bahkan menurutnya pihak berwenang harus turun melakukan audit terhadap hasil penambangan pasir PT Pulomas selama ini dengan nilai pajak yang disetorkan ke Pemda. .

“Kami minta pak Gubernur Erzaldi maupun pak Bupati Bangka, Mulkan untuk tidak memperpanjang lagi perizinannya. Akan lebih baik jika pengerukan alur muara PPN itu dilakukan PT Timah dan berharap juga segera lakukan audit terhadap hasil pendapatan penambangan pasir yang dilakukan PT Pulomas selama ini dengan nilai setoran pajaknya,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan pihak Humas PT Pulomas yang dimintai tanggapannya oleh wartawan via WA, Rabu (26/6), belum juga memberikan penjelasannya. (red)

 

You might also like