PELECEHAN SEKS ANAK

Tak Beri Nafkah Lahir Batin, Suami Dipidanakan Istrinya

Kabupaten Malang sejauh ini masuk daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tahun 2018 contohnya, ada sebanyak 8.524 kasus perceraian yang membuat Kabupaten Malang menempati urutan kedua setelah Indramayu untuk jumlah kasus perceraian tertinggi se Indonesia.

Namun, dalam beberapa kasus yang terjadi, juga ada yang memperkerakan kasus perceraian ke ranah hukum pidana. Seperti perkara yang dialami oleh salah seorang warga Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang berinisial OAS.

OAS dilaporkan oleh EW, warga Desa Putat Kidul Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang yang tidak lain adalah istrinya. EW melaporkan suaminya karena dianggap telah menelantarkan ia dan putrinya yang diduga telah dilakukan OAS sejak Bulan Januari 2018 lalu.

Kuasa Hukum OAS selaku Terlapor yakni Agus Subyantoro menjelaskan, sebelum OAS meninggalkan istrinya pada Januari 2018, EW mengaku bahwa ia sering bertengkar dengan suaminya. Tidak jarang pula pertengkaran yang dihadapi adalah buntut dari masalah kecil yang berujung menjadi besar.

Masih menurut Agus, EW merasa terlapor yang masih sah sebagai suaminya menurut hukum, tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dan sebagai kepala keluarga untuk melindungi EW dan anaknya. Selain itu, juga tidak memberi nafkah secara lahiriyah maupun batiniyah hingga perkara ini dilaporkan kepada pihak berwajib.

Agus melanjutkan, pihaknya menyayangkan perkara yang menyeret OAS sebagai kliennya yang menjadi pihak terlapor dalam kasus tersebut. Pasalnya, menurut Agus, perkara tersebut seharusnya bisa diselesaikan melalui mekanisme gugat cerai di Kantor Pengadilan Agama.

“Salah satu alasan gugat cerai dilakukan adalah karena sang suami tidak memberikan nafkah secara lahiriyah dan batiniyah kepada sang istri. Ya seharusnya perkara ini kan bisa diselesaikan melalui mekanisme gugat cerai yang saat ini sudah diproses di Pengadilan Agama. Beda lagi kalau memang ada unsur KDRT,” ujar Agus usai sidang, Kamis (16/5/2019).

Selaku kuasa hukum terlapor, Agus tetap akan menghormati putusan Majelis Hakim yang menolak eksepsi yang diajukannya. Yang mana menurutnya, berpedoman pada pasal 81 KUHP dan peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1956 yang cukup beralasan jika perkara yang dipidanakan dilakukan penangguhan pemeriksaan di PN Kepanjen karena tidak layak diperiksa saat ini.

“Secara hukum kami harus menghormati keputusan majelis hakim. Namun sebagai kuasa hukum merasa kecewa karena menjadi preseden buruk bagi kepastian hukum dan penerapan hukumnya. Karena seharusnya masalah ini bisa diselesaikan secara perdata melalui gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen,” pungkasnya.

You might also like