Selamat Tinggal Jakarta?

Wacana pemindahan ibukota sudah mengemuka sejak 72 tahun yang lalu. Nyatanya, rencana tersebut tak pernah benar-benar diseriusi.

 Sejarah negeri ini mencatat bahwa Presiden RI periode 1945–1966 Soekarno (Bung Karno) pada 1950-an mewacanakan pemindahan kegiatan Pemerintahan RI ke Palangka Raya. Bung Karno kala itu memperhitungkan jumlah penduduk Jakarta akan tumbuh tak terkendali, sehingga perlu alternatif pemindahan kegiatan pemerintahan pusat.

Kota Jakarta berdiri di atas tanah seluas tanah 662,33 kilometer persegi. Badan Pusat Statistik 2017 menyebut, kota ini dihuni oleh sekitar 10,4 juta penduduk.

Pada siang hari, jumlah tersebut bertambah sekitar 3 juta jiwa pekerja yang berdatangan dari kota-kota satelit ibu kota. Itu artinya, setiap satu kilometer persegi wilayah ini dipadati oleh 15.600-20.200 jiwa.

Jumlah penduduk ini diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan arus urbanisasi yang terus melaju. Menurut prediksi BPS, jumlah penduduk ibu kota akan mencapai 11 juta jiwa pada 2030. Padahal, idealnya kota ini cukup dihuni oleh 6,5 sampai 7 juta orang saja.

Bagaikan laron yang mengerubuti sumber cahaya, daya tarik sebagai ibu kota sekaligus pusat ekonomi dan bisnis membuat Jakarta terus ditumbuhi gedung-gedung tinggi. Pembangunan apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, komplek perkantoran seolah tiada henti. Pembuatan pulau-pulau palsu sebagai tambahan area pun diupayakan meski diwarnai pro kontra pencemaran lingkungan.

Padatnya penduduk dan bangunan membuat kebutuhan air cukup tinggi. Sialnya, air di kota yang terbentuk dari daratan aluvial ini tak lagi layak dikonsumsi. Sebab, sekitar 61 persen sungai di Jakarta sudah tercemar. Maka untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya, Jakarta harus mendatangkan air dari daerah lain seperti Purwakarta.

Menanggung beban ribuan gedung tinggi dan penyedotan air tanah terus-menerus, berkontribusi pada penurunan muka tanah hingga 25 sentimeter per tahun. Di bagian utara, penurunan muka tanah Jakarta diperburuk dengan naiknya permukaan air laut sekitar 5-6 sentimeter per tahun. Akibatnya, beberapa daerah di sana kerap mengalami banjir rob, terutama ketika air pasang kala purnama.

Tak cuma banjir rob, Jakarta memiliki tiga jenis banjir lainnya yakni banjir kiriman, banjir lokal, dan banjir besar. Ketiga jenis banjir ini bisa datang bersamaan.

Wajah kota megapolitan kian rumit lantaran menyandang predikat Kota Termacet ke-3 di dunia berdasarkan Tomtom Traffic Index. Rata-rata peningkatan jumlah mobil milik warga ibu kota mencapai 6,48 persen, sedangkan kepemilikan sepeda motor naik sekitar 5,30 persen per tahun. Sementara jumlah mobil bus justru mengalami penurunan sekitar 1,44 persen per tahun berdasarkan data BPS DKI Jakarta.

Jalanan ibu kota akhirnya dipadati oleh 13 juta sepeda motor dan 3,5 juta mobil yang menguasai 94 persen jalan. Jumlah tersebut belum ditambah dengan belasan juta kendaraan yang keluar masuk Jakarta setiap harinya.

Presiden Joko Widodo bersiap menaiki helikopter saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihantono, menyebutkan kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 67,5 triliun hingga Rp 100 triliun setiap tahunnya. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah jalan, perbaikan kualitas dan kuantitas transportasi massal, dan beragam aturan pembatasan kendaraan di area serta waktu tertentu dinilai belum cukup efektif mengatasi kemacetan yang terjadi di hampir setiap ruas jalan ibu kota.

Jakarta juga menyandang gelar Kota Terpolusi di Asia Tenggara. Laporan World Air Quality Report 2018 itu menyebut, konsentrasi rata-rata tahunan particulate matter (PM) 2,5 di Jakarta mencapai 45,3 µg/m3. Sumber utama polusi tersebut berasal dari kendaraan pribadi ditambah dengan sejumlah PLTU yang mengungkung Jakarta dalam radius 100 kilometer.

PM2,5 adalah campuran partikel padat dan cair berdiameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang mengambang di udara. Partikel ini sangat rentan meningkatkan risiko penyakit, seperti, kanker paru-paru, stroke, serangan jantung dan penyakit pernapasan, termasuk asma.

Sederet persoalan itu menjadi salah satu alasan munculnya kembali wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Kota ini dinilai sudah menanggung beban terlalu tinggi, hingga tak lagi memadai untuk menjadi perwajahan negeri.

“Konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi di Jakarta sudah terlalu besar. Ditambah lagi dengan kondisi fisik Jakarta—kemacetan relatif sangat parah, gangguan banjir, menurunnya permukaan tanah. Jadi boleh dibilang Jakarta menghadapi beban yang luar biasa berat,” ucap Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Pertimbangan lainnya adalah, “Kita ingin punya ibu kota yang menggambarkan NKRI, tidak hanya meneruskan tradisi pemerintah kolonial Belanda. Juga ingin ibu kota bisa menimbulkan kegiatan ekonomi baru di luar pulau Jawa.”

Presiden Joko Widodo menyebutkan ada tiga alternatif daerah yang sudah disiapkan lahannya untuk dijadikan ibu kota negara. Beberapa alternatif daerah yang disiapkan yakni 80.000 hektare, 120.000 hektare dan ada juga yang 300.000 hektare yang telah disediakan meskipun belum diputuskan yang mana yang ingin dipakai.

“Seperti yang kita ketahui, di Jakarta ini ada 66.000 hektare, sehingga apa yang sudah tersedia ini saya kira lebih dari cukup kalau hanya untuk dipakai ibu kota pemerintahan. Artinya, ini tinggal memutuskan,” tegas Presiden, saat memberikan sambutan pada Buka Puasa Bersama dengan pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019) petang.

Sedang yang menyangkut biaya atau anggaran, menurut Presiden, Menteri Keuangan sudah menyampaikan, karena hitungan dari Menteri PUPR, kalau angka seperti itu tidak ada masalah asal tidak dikerjakan satu tahun. Artinya, juga anggaran kita siap untuk menjalankan keputusan ini. Namun, Presiden mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan, agar masalah anggaran ini tidak membebani APBN.

Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

“Akan kita cari sebuah scheme khusus sehingga nantinya ibu kota jadi tetapi APBN tidak terbebani,” ucap Presiden Jokowi, dikutip dari setkab.go.id.

Wacana pemindahan ibukota sudah sering terjadi saat penguasa baru berkuasa. Pada era Sukarno, wacananya adalah memindahkan ibukota ke Palangkaraya. Saat Soeharto berkuasa, sempat muncul gagasan ibukota pindah ke Jonggol, Bogor. Pada era BJ Habibie muncul juga wacana ibukota dipindah ke Sidrap di Sulawesi.

Nyaris semuanya didasari argumentasi: beban Jakarta sudah terlalu berat dan memecahkan kesenjangan Jawa dan luar Jawa.

Pada era pemerintahan Joko Widodo, wacana pemindahan ibukota beberapa kali muncul, termasuk yang terbaru pada akhir April. Kali ini, wacananya terbilang lebih serius dari sebelumnya. Presiden Jokowi pun secara khusus telah berkunjung ke Palangkaraya pada awal Mei untuk meninjau lokasi.

Secara historis Indonesia tak asing dengan peristiwa pemindahan ibukota. Ibukota pernah pindah dari Jakarta ke Yogyakarta lalu ke Bukit Tinggi dan kembali ke Jakarta lagi. Saat itu situasinya lain, Indonesia dalam keadaan genting karena Belanda masih mencoba untuk menguasai Indonesia sehingga memantik berbagai pertempuran dan perundingan. Namun, wacana yang berkembang sekarang, pemindahan berkembang tak hanya soal sosial ekonomi Jakarta yang terlalu dominan, tapi juga muncul gagasan historis dan geografis.

Kehendak agar jantung pemerintahan Indonesia ada di tengah-tengah wilayah memicu, selain Palangkaraya, kemunculan usulan Kota Mamuju Sulawesi Barat yang diklaim berada persis di tengah-tengah Indonesia. Usulan itu pernah dilontarkan Wapres Jusuf Kalla.

Gagasan tentang pentingnya ibukota berada di tengah wilayah sebuah negara juga bukan hal baru. Myanmar, yang saat ini beribukota di Naypyidaw, juga melakukannya. Semangatnya memang memindahkan sentris Indonesia tak hanya Jawa, khususnya Jakarta.

Bagi penguasa daerah di luar Jawa, wacana yang sering menggelinding tentang pemindahan ibukota adalah kesempatan yang tak disia-siakan. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran sedang menyiapkan lahan 500.000 hektar mencakup Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas.

Pendahulunya, Teras Narang, pun termasuk yang getol mendorong Palangkaraya sebagai ibukota baru. Namun, lagi-lagi belum ada kepastian soal waktu pemindahan dan lokasinya.

Palangkaraya memang paling rajin disebut sebagai lokasi wacana ibukota baru semenjak era Sukarno. Namun, UU No 10 tahun 1964 tentang pernyataan daerah khusus ibukota Jakarta Raya tetap sebagai ibukota negara RI dengan nama Jakarta, boleh jadi membuktikan bahkan Sukarno pun akhirnya tetap memilih Jakarta sebagai ibukota.

UU yang ditandatangani oleh Sukarno di Jakarta 31 Agustus 1964 itu tetap mempertimbangkan Jakarta sebagai ibukota karena merupakan kota pencetusan proklamasi kemerdekaan dan pusat penggerak segala aktivitas revolusi dan penyebar ideologi Pancasila.

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

“Dengan dinyatakan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya tetap menjadi Ibu-kota Negara Republik Indonesia dengan Jakarta, dapatlah dihilangkan segala keragu-raguan yang pernah timbul, berhubung dengan adanya keinginan-keinginan untuk memindahkan Ibu-Kota Negara Republik Indonesia ketempat lain.”

Sejarawan JJ Rizal menyatakan, Jakarta bukannya tidak layak menjadi ibu kota. “Tetapi dibuat tidak layak, karena kita menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang ada untuk memulihkan Jakarta,” ujarnya dilansir dari kumparan.com.

Menurut Rizal, rencana pemindahan ibu kota ini sama dengan rencana mengingkari janji Jokowi ketika meninggalkan Jakarta untuk menjadi presiden. Saat itu, Jokowi berkata bahwa lebih mudah mengatasi kemacetan dan banjir jika ia menjadi presiden.

“Kalau alasannya untuk pertumbuhan ekonomi, artinya Pak Jokowi secara tidak langsung mengakui dia gagal. Karena selama 5 tahun, proyek yang dia kampanyekan dalam janji politiknya itu membangun 25 kawasan ekonomi khusus, 10 destinasi wisata tingkat internasional. Kalau mau hidupkan sumber ekonomi, harusnya itu dong,” ucap Rizal.

Banyak pihak masih meyakini persoalan lingkungan dan tata ruang Jakarta bisa dibenahi. Pengamat tata kota, Nirwono Joga, mengatakan bahwa, “Jakarta masih layak untuk dikembangkan atau dibenahi.”

Bagi penulis buku Kota Cerdas Berkelanjutan ini persoalan utama karena upaya membenahi Jakarta tidak pernah tuntas dilakukan. “Ganti pimpinan, ganti lagi kebijakan. Jadi programnya tidak konsisten dilakukan,” ucapnya.

Senada dengan Nirwono, pendiri Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, meyakini bahwa Jakarta bisa dibenahi. Apalagi hasil riset soal Jakarta beserta segala kesemrawutan tata kotanya sudah berlimpah dan cukup komprehensif.

Pemindahan ibu kota, kata Elisa, bukanlah obat segala obat bagi Jakarta maupun kesenjangan ekonomi di Indonesia. “Tak boleh ada salah diagnosa maupun salah resep obat untuk atasi permasalahan ini.”

Kini keputusan ada di tangan pemerintah: apakah tetap berniat memindahkan ibu kota dari Jakarta, atau membenahi Jakarta menjadi ibu kota yang diharapkan.  Yang jelas, wacana memindahkan ibukota akan menjadi pekerjaan rumah yang besar jika ingin direalisasikan, di tengah bertumpuk PR dan janji-janji kampanye pemerintahan Presiden Jokowi. SWU

You might also like