Menteri Basuki : Permintaan Pembangunan Ruas Tol Baru Bertambah

Jakarta, forumkeadilan.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan total panjang jalan tol baru yang akan dioperasikan hingga akhir tahun 2019 sepanjang 1.852 Km.

Pada kurun 2015-2019, jalan tol yang telah dioperasikan sepanjang 949 Km.

Pembangunan jaringan jalan tol di Indonesia terus dilanjutkan, terlebih permintaan pada ruas tol yang merupakan prakarsa badan usaha (unsolicited project) dengan pembiayaan investasi terus bertambah.

“Pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas pada tahun-tahun berikutnya sebagai kelanjutan dari Pemerintahan saat ini, disamping penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Khusus jalan tol, selama lima tahun nanti akan ada tambahan 1.852 km. Sekarang hampir 1.000 km jalan tol baru sudah diresmikan dan dioperasikan. Manfaatnya sudah banyak dirasakan masyarakat dan banyak yang menyampaikan rasa terima kasih atas tersambungnya Jalan Tol Trans Jawa.,” kata Menteri Basuki saat membuka Rapat Koordinasi Asosiasi Tol Indonesia di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Beberapa ruas tol yang akan dimulai pembangunannya dalam waktu dekat dan tahun-tahun berikutnya adalah Jalan Tol Semarang-Demak yang sudah proses lelang dan tinggal menetapkan pemenangnya, Jalan Tol Jogja-Solo sudah ditentukan trasenya tinggal menentukan penetapan lokasinya dan akan dilelang, Tol Cigatas (Cileunyi-Garut- Tasikmalaya) dan Probolinggo-Banyuwangi juga akan dimulai tahun ini.

Di Pulau Sumatera, ruas tol yang akan dimulai konstruksinya tahun ini adalah ruas tol Bengkulu-Lubuk Linggau-Muara Enim-Sp. Indralaya, Padang-Sicincin-Pekanbaru dan Tebing Tinggi-Parapat.

Menteri Basuki mengatakan Pemerintah Daerah yang dilalui jalan tol harus dapat mengoptimalkan kehadiran jalan tol dengan menghubungkannya dengan Kawasan Industri dan Pariwisata yang ada didaerah, sehingga fungsi jalan tol tidak hanya menyambungkan dari titik satu ke titik lainnya.

“Saya banyak menerima masukan dari para kepala daerah dan pelaku usaha yang dilewati jalan tol, untuk menambah pintu keluar tol menuju kawasan-kawasan industri baru seperti di Ngawi, Ungaran, Nganjuk, Probolinggo, Jember, dan Pekalongan. Saya minta setiap usulan harus di desain betul agar tetap efisien,” ujarnya.

Dikatakan Menteri Basuki, untuk terus mendukung pembangunan jalan tol baru ke depan, Kementerian PUPR telah membuat satu Direktorat Jenderal (Ditjen) baru yakni Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang khusus menangani pengembangan penerapan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Untuk itu perlu disesuaikan lagi Permen PU No. 06/PRT/M/2018 tentang wewenang dan tugas Ditjen Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Badan Usaha Jalan Tol dalam penyelenggaraan jalan tol. BPJT dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU akan berfokus pada bidang pembiayaan jalan tol. Sedangkan untuk teknisnya seperti pengawasan kualitas bangunan, dan sistem jaringan jalan tetap berada di Ditjen Bina Marga,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan, penambahan pintu keluar tol, peningkatan layanan rest area, dan rencana penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem pembayaran tanpa henti merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan tol.

“Terkait MLFF kita perlu waktu untuk menentukan teknologi yang tepat serta menunggu kesiapan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dapat ditetapkan akhir 2019. Kita menyakini ini merupakan suatu kebutuhan bagi peningkatan pelayanan jalan tol kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu yang saya tunggu dari hasil rapat koordinasi ini,” tuturnya.

Enam Agenda Rakor ATI.

Rapat Koordinasi Anggota ATI diikuti oleh 9 holding yang terdiri dari 53 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan total le

Ketua Umum ATI, Desi Arryani (Foto; Biro Komunikasi Publik-Kementrian PUPR)

bih dari 100 anggota yang terbagi dalam 6 (enam) Working Group (WG) untuk 4 (empat) bidang dalam bisnis jalan tol.

Empat bidang tersebut diantaranya adalah Bidang Investasi (WG Penyusunan model Perjanjian Pengusahaan jalan Tol (PPJT) Generasi ke-5, Business Plan Review dan Financial Model), Bidang Teknik (WG Kinerja PMI, Kualitas Konstruksi dan Mekanisme Tambah Lingkup Konstruksi), Bidang Operasi (WG Persiapan Transaksi Nir Sentuh/ Multi Lane Free Flow dan WG Traffic Safety – Roadmap to Zero Fatality dan Pengendalian Kendaraan Over Dimension Over Load /ODOL) serta Bidang Pendanaan (WG Tarif Tol dan WG Pembiayaan Jalan Tol).

Ketua Umum ATI Desi Arryani juga menambahkan bahwa dengan adanya pencapaian pengoperasian jalan tol yang luar biasa dalam waktu relatif singkat, maka timbul tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh BUJT.

“Terutama dari sisi finansial, yaitu bagaimana memenuhi pendanaan dalam membangun jalan tol dalam waktu yang cukup pendek. Lalu dari segi teknis, berhubungan dengan pembebasan tanah, pembangunan dan metode konstruksi. Kemudian dari sisi operasi, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jalan serta tantangan-tantangan lainnya yang berhubungan dengan keorganisasian,” jelas Desi.

Kepala BPJT Danang Parikesit

mengatakan, dengan terselenggaranya rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi teknis mengenai peningkatan layanan jalan tol ke depan.

Kepala BPJT, Danang Parikrsit (Foto; Biro Komunikasi Publik-Kementrian PUPR)

“Semoga pembangunan jalan tol tidak hanya menarik untuk segi investasi, tetapi lebih jauh lagi dapat memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat,” ujar Danang.

Hadir dalam acara tersebut Sekjen ATI yang juga menjabat Presiden Direktur  PT Marga Mandala Sakti Kris Ade Sudiyono, Para Direksi BUJT, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto, Kepala BPJT Danang Parikesit, Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Ditjen Bina Marga Hedy Rahadian, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja.

Editor, Luthfi Pattimura

You might also like