KPK IKLAN

Berjibaku Turunkan Tarif

Harga tiket pesawat yang tinggi terus dikeluhkan masyarakat. Menteri Perhubungan harus kerja keras.

Mudik menggunakan pesawat nampaknya menjadi mimpi indah bagi Arman Suhardi sekeluarga. “Wah bisa terkuras habis tabungan untuk beli tiket saja, padahal masih banyak kebutuhan yang lain,” katanya sembari ketawa.

Tentu Arman tidak sendiri, banyak masyarakat mengeluhkan hal yang sama. Sudah lebih dari dua bulan, harga tiket pesawat domestik memang melambung tinggi, setinggi awan yang dilintasi pesawat-pesawat yang menjadi alat transportasi andalan di tanah air. Dan Kementrian Perhubungan yang bertanggungjawab terhadap transportasi pun menjadi bulan-bulanan.

Selasa 7 Mei 2019 #PecatBudiKarya menjadi trending topik di media sosial Twitter karena kinerja Menhub Budi Karya Sumadi yang disorot. Tak hanya itu, muncul petisi ‘Turunkan Harga Tiket Pesawat Indonesia’. Petisi tersebut sudah ditandatangani satu juta lebih orang di situs Change.org. Sengkarut tingginya harga tiket pesawat dalam beberapa bulan terakhir mau tidak mau memojokkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ya, harga tiket pesawat yang masih mahal kini menjadi bahan perbincangan dan pembahasan oleh pemerintah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan sudah ‘jungkir balik’ untuk menurunkan harga tiket pesawat yang kini dinilai terlalu tinggi.

Berbagai upaya dilakukan untuk menekan harga tiket agar bisa terjangkau oleh semua kalangan. Misalnya dengan merevisi aturan tarif batas atas dan bawah.

Menhub Budi Karya Sumadi
(Koran TEMPO – Tempo.co)

Kemenhub berencana untuk menurunkan tarif batas atas yang sebelumnya ditetapkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan saat ini sudah melakukan pembahasan berkali-kali terkait harga tiket pesawat. Dia menyebut Kementerian sudah meminta maskapai untuk menurunkan tarif. “Kita sudah bahas berkali-kali supaya maskapai itu menurunkan tarif, tetapi kan tidak diturunkan, karena ini berkaitan dengan jumlah penduduk yang membutuhkan (tiket) tapi harga terjangkau itu tidak ada,” ujar Budi, di Kementerian Perhubungan, Rabu 8 Mei 2019.

Budi mengatakan pembahasan dilakukan dengan Menteri Koordinator bidang perekonomian. Terkait tiket pesawat tersebut juga disimpulkan jika satu-satunya cara untuk menurunkan harga adalah menurunkan tarif batas atas.

Dia mengungkapkan dalam satu minggu ini, Kementerian Perhubungan akan melakukan pembahasan, penghitungan dan dasar-dasar penerapan tarif. “Saya akan laporkan kepada bapak Menko Perekonomian hari Senin, di mana tarif batas atas akan kami turunkan. Ya akan kita turunkan, pasti. Besarannya tunggu, tapi pasti kami turunkan,” imbuh dia.

Sebelumnya Budi mensimulasikan apabila dia menurunkan tarif batas atas menjadi 85 persen dari jumlah harga tarif batas atas, maka seluruh maskapai pun akan menurunkan harga.

Menurutnya, yang pertama akan menurunkan adalah penerbangan kelas full service, lalu biasanya kelas penerbangan di bawahnya pun akan mengambil harga di bawah tarif full service. “Logikanya begini, kalau batas atas saya tetapkan 85 persen atau 50 persen, artinya penerbangan yang full service itu hanya bisa menetapkan 85 persen. Dalam persaingan, biasanya penerbangan yang lain itu menetapkan lebih rendah dari itu, jadi paling tidak ada satu penurunan dari situ,” ungkap Budi.

Hingga kini, pada Peraturan Menteri 20 tahun 2019 sendiri, tarif batas atas untuk penerbangan kelas wahid alias full service harganya 100 persen dari tarif batas atas.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku akan melaporkan hasil evaluasi tarif batas atas (TBA) maskapai penerbangan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Senin 13 Mei 2019.

Budi Karya mengaku sudah berkonsultasi kepada komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dan Ombudsman RI terkait dengan evaluasi TBA. “Sudah saya lakukan tapi nanti saja. Jadi nanti hari Senin itu result (hasil) dari semua konsultasi itu saya akan sampaikan ke Pak Menko (Darmin) dulu,” kata Budi Karya di Kantor Pusat BPK, Jakarta.

Menteri BUMN Rini Soemarno (Kompas/Agus Susanto (AGS)

Dengan begitu, maka penentuan turun atau tidaknya harga tiket pesawat ditentukan pada hari Senin pekan depan. Terlebih, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku akan mengikuti tarif yang baru meskipun turun.

Lebih lanjut Budi Karya menjelaskan, struktur biaya tiket pesawat di Indonesia saat ini masih didominasi oleh avtur yang mencapai 35-40 persen. Kemudian disusul oleh leasing sebesar 25-30 persen, biaya SDM sebesar 15 persen, dan biaya navigasi dan lainnya seperti parkir sebesar 15 persen.

Mengenai anggapan mahalnya biaya parkir pesawat yang diterapkan oleh Angkasa Pura menjadi salah satu penyebab mahalnya tiket pesawat, kata Budi tidak benar. Pasalnya, tarif parkir pesawat yang diberlakukan oleh Angkasa Pura relatif rendah. “Nggak lah, dibandingin negara-negara lain relatif murah,” ujar dia.

Selanjutnya, mengenai anggapan bahwa maskapai penerbangan yang hanya mendapat margin keuntungan 5 persen dari satu kali penerbangan, menurut Budi bisa benar dan bisa juga tidak. Hanya saja, Budi menegaskan bahwa angka 5 persen itu besar di sektor industri penerbangan.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tarif batas atas pesawat bakal turun 15 persen dari yang berlaku saat ini. Dia telah mendapat laporan soal rencana tersebut.

Luhut mengatakan, industri maskapai juga sudah menyatakan setuju dengan besaran penurunan tarif batas atas 15 persen. “Sudah (akan) turun harga atas 15 persen,  ya tadi dibilang turun, Garuda juga bilang yes, si Rini (Menteri BUMN) kan juga sudah bilang tuh,” kata Luhut saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu 8 Mei 2019.

Dia meminta masyarakat tenang menghadapi mahalnya tiket pesawat. Diharapkan penurunan tarif batas atas 15 persen ini nantinya bisa diterima dengan baik.

Pihaknya bakal meninjau kebijakan penurunan tarif batas atas tersebut setelah diimplementasikan. “Ya kita lihat market, demand, gimana mekanisme di market (setelah tarif batas atas turun),” jelasnya.

Budi Karya sebelumnya mengatakan, dalam satu minggu ini Kementerian Perhubungan akan melakukan pembahasan, penghitungan dan dasar-dasar penerapan tarif. “Saya akan laporkan kepada bapak Menko Perekonomian hari Senin, di mana tarif batas atas akan kami turunkan. Ya akan kita turunkan, pasti. Besarannya tunggu, tapi pasti kami turunkan,” imbuh dia.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio menilai langkah Budi Karya ini terlalu memaksa. Menurut dia, Menhub selaku regulator memang memiliki wewenang untuk mengukur tarif batas atas dan bawah tiket pesawat. Namun, bila tujuan adalah mengubah tarif tiket pesawat, justru hal itu tak bisa dilakukan.

“Tugas Menhub itu bukan untuk mengurus tarif tiket pesawat dan bagaimana penjualannya. Itu bukan tupoksinya, jadi tidak perlu diganggu yang berlaku melalui mekanisme pasar,” ujar Agus.

Agus menekankan sejatinya tidak ada regulator di belahan negara mana pun yang mengatur soal tarif tiket pesawat di pasaran. Sekalipun di Indonesia ada ketentuan tarif batas atas dan bawah, namun pengaturan yang dilakukan pemerintah hanya bisa sebatas itu dan tidak bertujuan untuk mengontrol harga di pasar yang berjalan melalui perhitungan bisnis.

Lagi pula, menurutnya, langkah tersebut tidak akan benar-benar menyelesaikan masalah. Sebab, beberapa kalangan menginginkan penurunan tarif tiket pesawat mencapai 40 persen. Sementara itu, proyeksi Agus, kebijakan mengubah tarif batas atas ala Budi Karya hanya akan menurunkan tarif tiket pesawat sekitar 15 persen. “Ya silakan saja ubah, tapi tetap tidak memuaskan semua pihak, malah tidak lama lagi semua airline (maskapai) habis bisnisnya,” ucapnya.

Selain itu, Agus kembali mengingatkan bahwa tarif tiket pesawat yang saat ini diberikan maskapai sejatinya merupakan hal yang mau tidak mau harus diterima masyarakat. Sebab, maskapai sudah terlalu lama berkorban dalam persaingan tiket murah.

Untuk itu, menurut dia, wajar bila seluruh harga tiket pesawat meningkat ketika musim libur datang, seperti jelang Lebaran. Ibaratnya, sambung Agus, libur panjang adalah masa di mana maskapai bisa bernafas dan mendapat subtitusi atas pengorbanan di musim rendah permintaan (low season).

Sementara itu, Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto justru menilai langkah penurunan tarif batas atas mau tidak mau harus tetap dilakukan Budi Karya. Lagi pula, menurutnya, hal itu bisa dilakukan Menhub Budi Karya karena tidak melanggar kewenangan UU.

Eko Listiyanto (bumntrack.com)

Bahkan, Eko mengatakan Menteri BUMN Rini Soemarno pun seharusnya bisa memberi sedikit intervensi selaku perwakilan pemegang saham di salah satu maskapai nasional, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dengan begitu, penurunan tarif tiket pesawat dalam kurun waktu satu minggu mungkin dilakukan.

“Seharusnya itu ada ruang, kan pemegang sahamnya pemerintah juga. Tapi jangan sampai ke Presiden Joko Widodo, masa persoalan tarif pesawat harus presiden yang atasi?” katanya.

Lebih lanjut, menurutnya, kebijakan penurunan tarif tiket pesawat perlu dilakukan karena dampaknya tidak semata-mata menekan masyarakat. Namun, sudah memberikan dampak lanjutan bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan layanan jasa penerbangan.

Misalnya, terjadi penurunan jumlah wisatawan di berbagai daerah. Padahal, beberapa daerah sangat mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sektor ini. Kemudian, beberapa sektor pendukung pariwisata ikut-ikutan kena ‘naas’, seperti perhotelan, restoran, hingga pengusaha oleh-oleh.

Bahkan, sebenarnya maskapai ikut mendapat dampak negatif dari tingginya tarif tiket pesawat, yaitu penurunan permintaan dari penumpang. Hal tersebut pun ikut membebani operator bandar udara.

“Bukan hanya soal harga tiketnya, tapi spill over effect-nya ke ekonomi. Toh, maskapai seharusnya memikirkan juga pertimbangan willingness to pay masyarakat. Ingat, ini bisnis yang strategis, pengaruhnya banyak,” ungkapnya.

 IIEN SOEPOMO

Tiket Mahal Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2019 tercatat 5,07 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2018 5,06 persen. Diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menjelaskan ada beberapa hal yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih lambat.

Tauhid menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2019 tertahan hal ini karena adanya penurunan kinerja pertumbuhan yakni sektor pertanian, industri pengolahan, transportasi, pergudangan serta konstruksi.

“Sebenarnya target pemerintah 5,3 persen 2019 perlu dikoreksi, lembaga dunia beberapa hari lalu menyampaikan ada koreksi pertumbuhan ekonomi global karena adanya tekanan dari eksternal yang akan menghampiri kita,” kata Tauhid dalam konferensi pers di Tjikini Lima, Jakarta, Rabu 8 Mei 2019.

Online booking airplane tickets (gettyimages.com)

Dia menjelaskan secara sektoral pada 2019 pertanian mengalami penurunan yang drastis. Pada 2018 sektor pertanian Indonesia tumbuh 3,34 persen namun pada kuartal I 2019 1,81 persen. “Padahal sektor pertanian itu pernah tumbuh 7,11 persen, namun kuartal I 2019 1,81 persen. Kami tidak sependapat dengan penurunan musim ini karena tidak berhasilnya pengendalian harga oleh pemerintah,” imbuh dia.

Selain itu, jika diperhatikan produksi beras dalam negeri pada Maret 2018 tercatat 14,5 juta ton, namun Maret tahun ini 7,5 juta ton. Masalahnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya karena harga gabah kering panen mengalami tren penurunan.

Sektor industri pengolahan juga mengalami tekanan seperti batu bara dan pengilangan migas, industri kulit, industri kayu, industri karet, barang galian bukan logam, elektronik dan alat angkutan. Penyebabnya adalah karena penurunan harga komoditas, penurunan daya saing, hingga penurunan daya beli untuk beberapa produk industri.

Selanjutnya sektor transportasi melemah, hal ini disebabkan oleh harga tiket pesawat yang meningkat drastis sejak Januari 2019. Mahalnya harga tiket pesawat ini menyebabkan penurunan penumpang yang cukup besar. “Pada Januari itu jumlah penumpang turun 16,07 persen dan Februari 15,46 persen. Ada gap 1 jutaan penumpang yang turun dan ini membuat sektor transportasi turun,” jelas dia.

Sementara itu untuk sektor konstruksi juga mengalami penurunan produksi seperti pada produksi semen menjadi 29,2 juta ton atau turun 2,53 persen. Kemudian penjualan tercatat 14,96 juta ton atau turun 4,81 persen. “Belanja pemerintah untuk infrastruktur belum dimulai secara luas, saat ini permintaan cenderung stagnan meski ada penurunan harga rumah sektor menengah bawah tapi tak mendorong sektor properti,” ujarnya.

You might also like