Aroma Korupsi di Proyek Teriminal Umum Pelabuhan Marunda

Jakarta – Forumkeadilan.com. Di sudut pesisir Utara Jakarta, diam-diam menyimpan sebuah problematika besar bagi kepastian berinvestasi. Dugaan investor dipermainkan serta adanya dugaan praktek korupsi tak tersentuh. Semakin meyakinkan bahwa ada kekuatan besar yang bermain di pesisir Marunda Jakarta Utara itu.

Mimpi pemerintah untuk memiliki pelabuhan tanpa mengeluarkan dana APBN maupun APBD justru diganggu oleh Perusahaan milik negara (BUMN). Kini kisruh antara PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang juga induk perusahaan KCN itu memasuki babak baru. Kisruh tersebut kini bergulir di Mahkamah Agung (MA), yaitu pihak PT KCN melakukan kasasi.

Terkait kisruh antara PT KCN dengan PT KBN tersebut membuat lembaga swadaya masyarakat (LSM) anti korupsi geram. LSM anti rasiuah  dari F MAKI menyuarakan kegeramannya lewat aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Dalam orasinya para demonstran mempertanyakan pihak KPK yang seakan akan tidak perduli dengan kekisruhan dan adanya dugaan korupsi miliaran rupiah dalam pembangunan pelabuhan Terimnal Umum Marunda yang telah menelan biaya tiga triliun lebih.

Aksi unjuk rasa terkait kasus korupsi pelabuhan kcn marunda di kpk (dok tvone)

Ratusan demonstran mempertanyakan sikap KPK karena koruptor 300 juta bahkan 100 juta saja ditangkap. Para demonstran mensinyalir ada dugaan korupsi miliaran rupiah dalam proses pembangunan Pelabuhan Terminal Umum Bongkar Muat di kawasan Marunda. “Kenapa kisruh pembangunan pelabuhan Marunda yang nilai investasinya 9 triliun itu tidak diproses. Ini ada apa? Kalau begitu aparat KPK lebih baik tidur momong anak cucu saja dirumah”, teriak demonstran

Menurut catatan redaksi FORUM bahwa aksi ratusan masyarakat anti korupsi tersebut sudah empat kali melakukan aksinya. Dengan tuntutan yang sama, massa menuntut agar lembaga anti rasuah itu segera melakukan penyelidikan terhadap M sattar Taba selaku  Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero.  Massa demosntran menduga bahwa M Sattar taba diduga telah menyelewengkan jabatan dan melakukan korupsi terhadap anak perusahaan BUMN yaitu PT. Karya Citra Nusantara (KCN) senilai 7,7 miliar rupiah.  PT Karya Citra Nusantara terdaftar sebagai anak perusahaan KBN yang bergerak di bisnis kepelabuhanan yaitu PT KCN Marunda.

Massa aksi merinci dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh M Sattar Taba yaitu; PT KCN Marunda uang 7,7 miliar tersebut kemudian pecah menjadi 11 cek. Uang sebanyak 7,7 miliar rupiah tersebut diduga masuk ke kantong pribadi M Sattar Taba. “Dari hasil investigasi kami 7,7 miliar itu semuanya diduga masuk ke Muhammad Sattar Taba selaku Dirut KBN. Uang tersebut langsung masuk ke rekening pribadi yang bersangkutan. Selanjutnya uang tersebut langsung di cairkan kemudian langsung diserahkan ke Muhammad Sattar Taba”, Ungkap Saefudin Koordinator Aksi dari Front Masyarakat Anti Korupsi Indonesia

Direktur Utama PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) H.M. Sattar Taba (fajar.co.id)

Kenapa M Sattar Taba diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi ini. Indikasi keterlibatan yang bersangkutan yang lainya yaitu dengan adanya pengembalian uang di Tahun 2017 dan yang mengembalikan itu adalah anaknya atas nama Idham Holit.

Layaknya perusahaan BUMN, laporan keuangan PT KCN juga di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lalu benarkah tuduhan korupsi yang disematkan kepada M Sattar Taba? Untuk menjawab hal itu, berikut pendapat ahli hukum pidana, Teuku Nasrullah. “Itu terkait dengan keuangan negara, tentu dengan kerugian yang dialami oleh negara. Undang-undang BUMN secara tegas menyatakan, bahwa kekayaan BUMN adalah kekayaan negara atau keuangan negara yang dipisahkan. Dengan kata lain keuangan atau kekayaan bukan milik negara. Untuk diketahui bahwa undang-undang korupsi mengatakan keuangan BUMN dan BUMD adalah kekayaan atau keuangan negara.

Beberapa kasus, aparat penegak hukum menganggap kekayaan anak perusahaan BUMN juga kekayaan negara. Mereka melihat dari sisi jumlah komposisi saham, jika di anak perusahaan BUMN itu komposisi sahamnya signifikan maka masih dianggap keuangan negara dari anak perusahaan itu.  Selain kasus korupsi yang merugikan perusahaan. PT KCN juga terancam kehilangan uang hak konsesi Pelabuhan Marunda. Karena uang sebesar 3 Triliun Rupiah yang telah diinvestasikan pada pelabuhan.

Memiliki panjang dermaga 5 350 meter dan tambaham luas daratan 100 hektar, Pelabuhan milik PT KCN Marunda disiapkan untuk menunjang Pelabuhan Tanjung Priok. Hal itu dilakukan dalam lalu lintas barang dan mengurangi waktu dwelling time. Sayangnya, Pelabuhan yang dinyatakan sebagai proyek strategis nasional oleh POKJA IV dibawah Kemenkoperekonomian kini di gugat oleh PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).  KBN tak hanya menggugat PT KCN, KBN juga mengguat Kementerian Perhubungan RI selaku pemberi Konsesi dan PT Karya Teknik Utama (KTU) selaku pemegang saham PT KCN.

Kuasa Hukum PT KCM, Juniver Girsang, (farid)

Dari kbn bahwa 3 dermaga pelabuhan yang telah dibangun investor dengan tanpa NON APBD APBN adalah harusnya milik KBN. Lain dari itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hakim memutuskan bahwa konsesi lahan selama 70 tahun yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan RI kepada PT KCN adalah perbuatan melawan hukum. Cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum. Putusan ini kemudian diamini oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim kemudian menyatakan bahwa Pelabuhan KCN Marunda yang telah dibangun oleh KTU tanpa sepeserpun uang negara dengan nilai 3 triliun rupiah adalah seluruhnya milik KBN.

“Menyatakan pemutusan wilayah kesatu kedua dan ketiga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1992 yang berwewenang atas wilayah Kawasan Berikat diantaranya kawasan 1 kedua dan ketiga”, Bunyi putusan majelis hakim dalam persidangan. Majelis hakim memerintahkan PT KCN untuk memberhentikan pembangunan serta membayar ganti rugi secara bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan. Ganti rugi yang harus dibayar oleh PT KCN itu sebesar 773 miliar rupiah. PT KCN pun telah digugat telah mengambil Kawasan Berikat Nusantara. PT KCN kemudian melakukan upaya hukum yaitu dengan mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA).

PT KCN menilai keputusan hukum atas gugatan pihak KBN ini dirasa janggal. Hal itu ungkap oleh kuasa hukum PT KCN, Juniver Girsang. “Perjanjian Konsesi itu siapa yang tanda tangani yang tanda tangani adalah Menteri Perhubungan”, Ungkap Juniver Kepada FORUM

Kemudian kata Juniver, siapa pihak nya ya KCN, lalu KCN itu siapa ada tentu ada KBN ada KTU. “Jadi secara hukum juga, wajar ini klien kami melihat bahwa gugatan ini adalah gugatan hanya seperti tidak ada nilai”, Jelasnya

Jadi perjanjian konsesi itu batal demi hukum. itu yang kesatu menurut kami, terus  Yang Kedua malahan KCN dan Menteri Perhubungan dikabulkan tuntutan pihak KBN oleh majelis hakim sebesar 773 miliar rupiah. Pertanyaan, terus Menteri Perhubungan bayar kepada siapa? Bayar kepada KBN. Yang harus diketahui bahwa biaya dana yang sudah dikeluarkan oleh pihak investor sudah mencapai 3 triliun rupiah. Hal itu tidak disinggung sama sekali oleh majelis hakim dalam putusanya. “Pertanyaannya, kalau kilen kami mengganti, kemudian uang lien kami yang sudah dikeluarkan kemana? Terus Project yang sudah selesai terus itu siapa Yang Punya. Nah hal hal itu yang menjadi pertanyaan besar kami”, tegas Juniver

Direktur Utama PT KCM Widodo Setiadi (farid)

Kami pun mencoba menelusuri Siapa sesungguhnya pemilik sah lahan pelabuhan. Widodo Setiadi selaku Direktur Utama PT KCN menuturkan bahwa awal KBN melakukan penawaran tender tahun 2004. “Kita juga survei lokasi batas batas nya jelas. Diantaranya berbatas dengan Cakung Drain 1700 meternya itu garis pantai. Mulai dari sisi Sungai Blencong sampai ke Cakung Drain. Nah Sisi perairan inilah yang akan bangun untuk pelabuhan. Jadi itu memang dulunya kan lautan, berarti bukan bagian dari KBN. Kalau wilayah laut itu memang milik KBN untuk apa dulu dilakukan tender. Mereka bisa langsung buka Pelabuhan sendiri. Dahulu Menurut kami tujuan KBN mencari mitra bisnis bidang kepelabuhanan karena mereka tidak punya izin sebagai perusahaan yang mengelola kepelabuhanan sekaligus melakukan pembangunan. Widodo lanjut memaparkan, setelah itu dilakukan Pembangunan seperti yang saya jelaskan di awal. Tanggung jawab investor adalah membantu menyiapkan seluruh pendanaan pelabuhan dan pembangunan hingga tuntas

Jika merujuk pada Keppres Nomor 11 tahun 1992, sudah jelas diatur luasan wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Sebelah barat berbatasan dengan Cakung Drain. Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Blencong, Kavling industri dan gudang amunisi Angkatan Laut. Sementara itu untuk bagian selatan berbatasan dengan Sungai Tiram dan bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Kavling Industri. Dalam Keppres ini menjelaskan, bahwa Kawasan Berikat Nusantara (KBN) tidak menguasai perairan.

Sementara mantan Direktur Utama Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Raharjo Arjosiswoyo menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah itu yang akan menentukan siapa yang konsentrasinya, itu adalah pihak Kementerian Perhubungan. Milik KBN ya tetap tanahnya yang sesuai dengan Keppres itu. Yaitu dengan batas garis pantai. “Jadi semua orang pengusaha itu siapa pun yang tanahnya di bibir pantai itu nggak bisa menguasai laut”, tutur Raharjo

TIM FORUM

You might also like