PELECEHAN SEKS ANAK

Wujudkan Tanggung Jawab, Gedung Bertingkat Di Jakarta Diperiksa

Jakarta, forumkeadilan.com – UNTUK memastikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi para penghuni gedung apartemen, perkantoran, atau pusat perbelanjaan, jelas harus ada sikap.

Mewujudkan rasa tanggungjawab itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku pembina jasa konstruksi nasional, mengeluarkan surat penugasan.

Tugas itu diberikan kepada Komite Keselamatan Konstruksi (K2) pada 27 Februari 2019 lalu, untuk melakukan pengecekan bangunan gedung bertingkat di Provinsi DKI Jakarta.

“Gedung yang diperiksa meliputi apartemen dengan tinggi 8 lantai atau lebih, khususnya untuk apartemen kelas menengah ke bawah, gedung perkantoran dengan tinggi 8 lantai atau lebih, dan berumur lebih dari 8 tahun dan gedung pusat perbelanjaan yang berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin yang juga Ketua Komite K2, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian PUPR, Senin (1/4/2019).

 

 

Turut hadir, Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi yang juga Sekretaris Komite K2 Putut Marhayudi, Ketua Tim Pemeriksaan Bangunan Gedung DKI Prof. Rizal Z. Tamin, Sekretaris Tim Brawijaya, Anggota Tim Prof. Suprapto dan Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Diana Kusumastuti selaku anggota tim.

Menurut Syarif, Tim Pemeriksaan Gedung di Provinsi DKI Jakarta telah dibentuk. Dengan Prof. Rizal Z. Tamin dari Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai Ketua Tim. Anggotanya terdiri dari Kementerian PUPR, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Perguruan Tinggi dan Asosiasi.

Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut hasil evaluasi beberapa peristiwa kegagalan bangunan dan kegagalan pengelolaan bangunan, seperti runtuhnya selasar di Gedung Bursa Efek Indonesia, kebakaran Gedung Kementerian Perhubungan dan Mall Taman Anggrek akibat kebocoran gas.

Pemeriksaan kelaikan pengelolaan bangunan gedung ditinjau dari 3 (tiga) unsur kesiapan pengelolaan bangunan, yaitu Pertama, komitmen organisasi dalam pengelolaan gedung.

Kedua, pemeriksaan perizinan penggunaan gedung mulai dari Sertifikat Laik Fungsi (SLF), keberadaan izin teknis, dan kelengkapan dokumen pendukung (AMDAL, as-built drawing, IMB dan perubahannya, laporan kajian teknis persiapan SLF, serta audit gedung terhadap bencana.

Ketiga adalah kondisi aktual pengelolaan bangunan gedung yang meliputi aspek kesesuaian fungsi dan persyaratan tata bangunan, aspek keselamatan, aspek kesehatan, aspek kemudahan, dan aspek kenyamanan. Masing-masing unsur memiliki bobot nilai.

“Sistem penilaiannya berada pada rentang 0-100 yang terbagi menjadi 5 kategori yakni tidak patuh, kurang patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh,” ujarnya.

Masih menurut Syarif, sesuai dengan penugasan Menteri PUPR, tim diberi waktu selama 90 hari untuk melakukan pemeriksaan bangunan gedung di Provinsi DKI Jakarta yang termasuk dalam kriteria.

“Total ada sekitar 168 bangunan di DKI Jakarta yang akan diperiksa dan hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri PUPR. Kami juga terbuka jika ada usulan dari masyarakat untuk pemeriksaan gedung,” jelasnya.
Ketua Tim Pemeriksaan Bangunan Gedung Rizal Z. Tamin mengatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga sampel bangunan  yakni Gedung Mix-Used Grand Indonesia, Blok M Plaza, dan Apartemen Rajawali.

“Pemeriksaan hari ini (1/4) dilakukan terhadap Gedung Bina Marga dan Gedung Cipta Karya Kementerian PUPR dan dilanjutkan gedung perkantoran swasta dan apartemen untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah lainnya,” ungkapnya.
Editor, Luthfi Pattimura

You might also like