Tuntut Ringan Bos Zirkon, JPU Kejati Babel Dilaporkan ke Jamwas

Ketum BPI KPNPA RI Drs Tubagus Rahmad Sukendar ketika diruangan Jamwas Kejagung RI usai menyampaikan laporan, Selasa (2/4/2019)

 

Forumkeadilan.com, Pangkalpinang – Ringannya tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap direktur PT Indorec Sejahtera, Hon Apriyanto alias Anthoni selaku terdakwa kasus kepemilikan ribuan ton zirkon secara ilegal yakni 6 (bulan) penjara dan denda 5 (lima) juta rupiah dengan subsider 3 bulan kurungan sontak menarik perhatian ketua LSM Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI).

Tak tangung – tanggung ketua umum BPI KPNPA RI, Drs Tubagus Rahmad Sukendar langsung bertindak dengan mendatangi gedung bundar (Kejagung) guna bertemu langsung dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas).

Sebab menurut penilaiannya, ringannya tuntutan JPU dari Kejati Babel terhadap direktur PT Indorec Sejahtera, Hon Apriyanto alias Anthoni karena adanya indikasi permainan dalam perkara tersebut.

“Terkait ringannya tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum ( JPU )dari Kejati Babel saya menduga ada indikasi permainan dalam perkara tersebut,” ungkap Tubagus melalui sambungan telepon, Selasa ( 2/4/2019 ).

Menurut Tubagus, dirinya selaku ketua umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia meminta kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) untuk melakukan pemeriksaan terkait ringannya tuntutan Jaksa.

“Kita melihat dalam perkara itu ancamannya 10 tahun tapi kenapa tuntutan JPU hanya 6 bulan sangat jauh dari ancaman maksimalnya” tandasnya.

Dia pun mengungkapkan jika saat ini dirinya telah mendatangi gedung bundar (Kantor Kejagung, red) dan bertemu dengan Jamwas Yusni dalam rangka menyampaikan laporan terkait kasus tersebut dan menurutnya setelah dari Jamwas RI dirinya juga akan membawa persoalan ini langsung ke Komisi Pengawasan hakim di Mahkamah Agung (MA RI).

“Persoalan ini juga akan saya laporkan kepada Komisi Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung ( MA RI )” tutupnya.

Sementara itu hingga berita ini diturunkan, pihak Kejati Babel belum memberikan tanggapan resminya terkait persoalan tersebut.

Seperti diketahui, direktur PT Indorec Sejahtera Hon Apriyanto alias Antoni didudukkan di kursi pesakitan PN Pangkalpinang lantaran dalam kepemilikan ribuan zirkon, dia tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK ).

Dalam sidang sebelumnya yang dipimpin ketua majelis hakim Qori Oktarina dengan anggota Iwan Gunawan dan Hotma EP Sipahutar dengan agenda mendengarkan saksi dari tiga orang anggota Polda Kep. Babel.

Menurut keterangan yang diakui langsung oleh ketiga anggota polda tersebut menyebutkan, saat dilakukan penggeledahan di pabrik pengelolaan zirkon, terdakwa Antoni tidak dapat menunjukkan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Khusus dan Izin Usaha Pertambangan ( IUP).

Terdakwa Antoni hanya mengantongi IMB dan Izin PT nya dan selanjutnya anggota menemukan 104 Ton Zirkon yang sudah diolah dan juga ada elmanit 1000 ton serta 20 ton monazid sehingga perbuatan Antoni saat itu disangkakan telah memenuhi unsur Pasal 161 UU Minerba Tahun 2009 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 milyar. (Red)

 

 

You might also like