Sidang Merry Purba Menguak Fakta Baru Kasus Eks HGU PTPN II

Merry Purba, Hakim adhoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan memberikan keterangannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yang digelar Kamis, (11/4/2019). Dalam sidang tersebut, fakta baru pun terungkap. Merry mengatakan, keputusannya menyatakan dissenting opinion (DO) terkait putusan Tamin Sukardi memang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Selama persidangan, kata Merry, perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi lahan bebas hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II.

“Itu murni pendapat saya berdasarkan hati nurani. Saya menilai selama sidang perbuatan terdakwa tidak terbukti murni. Saya tidak mau menghukum orang yang menurut keyakinan saya tidak terbukti,” kata Merry.

Tamin Sukardi, lanjutnya, tidak melakukan pengalihan lahan milik negara. Pendapat ini tentunya berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dimana Tamin Sukardi disebut menjual 74 hektare dari 162 hektare tanah negara bekas HGU PTPN II kepada PT Agung Cemara Realty sebesar Rp 236. 2 miliar dan baru dibayar Rp 132.4 miliar.

Dikatakan Merry, dirinya mempunyai pendapat yang sama dengan saksi ahli Hasan Ismail. Saat persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Hasan menjelaskan bahwa, permasalahan yang menimpa Tamin Sukardi merupakan masalah administrasi.

“Dari fakta hukum, saya berpendapat terhadap Tamin tidak terbukti dakwaan yang disebut mengalihkan tanah, memperkaya diri sendiri,” bebernya dia.

Sementara itu, dua hakim lainnya Sontan Merauke Sinaga dan Wahyu Prasetyo yang menyidangkan perkara serupa memiliki keputusan berbeda. Kedua hakim itu tidak menyatakan perkara itu DO seperti yang diutarakan Merry.

“Sontan tidak sependapat. Beliau berpendapat tanah milik negara, karena belum dihapus bukukan. Kalau, Wahyu sependapat dengan Pak Sontan,” kata Merry.

Kemudian, saat ditanyakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK apakah keputusan menyatakan DO tidak membuat terdakwa Tamin Sukardi merasa diuntungkan.

Merry menjawab tidak. Ia menyatakan dirinya tidak mempunyai kepentingan apa-apa di kasus tersebut. “Kalau mengenai itu, saya tidak ikut campur. Itu hak dia,” tambahnya.

Dalam sidang tersebut, juga terungkap komunikasi antara Merry dan Helpandi selaku panitera pengganti. Komunikasi itu berlangsung 21 Agustus 2018 sebelum putusan perkara tindak pidana korupsi No perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi yang ditangani Pengadilan Tipikor pada PN Medan dibacakan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menanyakan prihal Merry yang menelepon Helpandi. “Dikirim berkas?,” tanya hakim kepada Merry.

Merry menjawab, ia meminta agar Helpandi mengantarkan berkas untik dipelajari.”Saya menelepon Helpandi, tolong diantarkan dulu berkas, lampiran duplik dari penasihat hukum akan dipelajari,” ujar Merry menjawab.

Selanjutnya, Helpandi masuk ke ruangan Merry di lingkungan PN Medan. Kemudian menyerahkan berkas sesuai permintaan Merry.  Diubgkapannya, alasan meminjam berkas perkara karena dirinya akan membuat konsep untuk membuat dissenting opinion (DO) terkait perkara tersebut.

Perempuan yang pernah berprofesi sebagai penasihat hukum itu mengungkapkan, tidak ada komunikasi apapun antara dirinya dan Helpandi saat itu.

“Apa yang dibicarakan?” tanya hakim kembali.

Merry pun langsung menjawab bahwa tidak ada percakapan pada saat itu.”Tidak ada. Kami langsung pulang,” jawab Merry.

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pun merasakan ada kejanggalan. Karena, seharusnya yang membuat konsep putusan itu adalah Sontan Merauke Sinaga bukan terdakwa.

Hakim beralasan, seharusnya seorang hakim yang menguasai perkara itu akan mengonsep untuk putusan. Namun, mengapa Helpandi dapat meminta berkas untuk diserahkan kepada Merry.

“Kebiasaan, siapa yang konsep berkas di orang itu bukan di orang lain. Misal di Pak Sontan, ya Pak Sontan mengusai itu. Kenapa bisa ini terdakwa minta berkas,” ujar hakim kembali.

Hal itu membuat Helpandi mengetahui ada salah satu hakim yang akan memutuskan DO terhadap perkara Tamin Sukardi. Lalu, dia melakukan lobi-lobi kepada Tamin Sukardi menjanjikan dapat mengurus perkara tersebut.

Diketahui, Pengusaha Tamin Sukardi didakwa menyuap Hakim Merry Purba sebesar 280 ribu Dollar Singapura atau sekitar Rp 2.9 miliar saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Medan.

Merry Purba yang merupakan salah satu Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor Medan yang ditangkap KPK karena diduga menerima uang suap dari Tamin Sukardi melalui Helpandi, yang turut ditangkap KPK bersama Hadi Setiawan.

Mereka ditangkap KPK pada 28 Agustus 2018 atau sehari pasca majelis hakim membacakan putusan perkara Tamin Sukardi yang dihukum enam tahun penjara.

You might also like