PELECEHAN SEKS ANAK

Sidang Dugaan Korupsi Makan Minum Setda Basel Terus Bergulir

 

 

Forumkeadilan.com , Pangkalpinang – Sidang Perkara Tipikor anggaran makan minum (Mamin) Sekretariat Daerah (Setda)  Bangka Selatan (Basel), dengan terdakwa Suwandi Aks (Sekda Basel), Endang Kristinawati (Kabag Umum), dan Yusuf (Bendahara Umum) terus bergulir di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Senin (15/4/2019).

Sidang dengan agenda pemeriksaan keterangan para saksi ini menghadirkan Kepala Bakuda Pemkab Bangka Selatan, Agus Pratomo dan 3 orang sopir yang juga honorer di lingkungan Setda, yakni Subrata, Mazili, dan Usman.

Dalam keterangannya di depan Majelis Hakim yang diketuai Sri Endang, saksi Agus Pratomo mengakui pihaknya memang pernah mencairkan anggaran makan minum kurang lebih sebesar Rp 2,3 milyar. Namun dirinya bersikukuh tidak terlibat atas dugaan kerugian keuangan negara yang terjadi. Maka kata dia kerugian negara itu sepenuhnya harus dipertanggungjawabkan penuh oleh pihak Sekretariat Daerah.

“Pak sekda itu selaku pengguna anggaran (PA). Kami di Bakuda hanya melakukan pencairan berdasarkan dokumen yang kami nilai telah lengkap,” kata Agus Pratomo.

Agus mengungkapkan, jika selama 2017 pihak Setda melalui dokumen yang disodorkan ke pihaknya telah melakukan pencairan sebanyak 6 kali. Mekanisme pencairan berupa GU atau Ganti Uang. “Kalau tidak salah sekitar 6 kali. Itu semua dokumenya lengkap, dan baru kita cairkan,” tukasnya.

Sementara saksi lainnya yakni Subrata, Mazili dan Usman selaku sopir mengakui jika mereka memiliki peran untuk mengambil langsung segala kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan perkantoran Setda Bangka Selatan saat itu. Bahkan mereka mengambil barang-barang pesanan seperti makan dan minum itu tanpa perlu membayar di muka.

“Ada juga barangnya setelah saya ambil di toko lalu langsung diantar ke kantor bupati,” sebut Subrata.

Terpisah, Penasehat Hukum, Berry Aprido Putra menyatakan pengakuan para saksi yang dihadirkan telah sesuai dengan keterangan yang digali pihak Kejaksaan saat penyidikan. “Saksi yang dihadirkan untuk saat ini bukan kategori saksi untuk pembuktian. Nanti masih panjang perjalanannya,” tukasnya.

Sebelumnya, dalam sidang pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh tim JPU dari Kejari Basel yang diketuai Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Rudi Apriyansah terkuak jika uang Mamin 2017 di Sekretariat Daerah (Setda) Bangka Selatan itu mengalir jauh hingga ke istri bupati Bangka Selatan.

Dalam dakwaan terungkap istri Bupati Bangka Selatan, Ekawati Justiar Noer memperoleh Rp 270 juta. Riza Herdavid dan istri Elizia Herdavid sebesar Rp 193 juta. Sementara 3 terdakwa menikmati sebesar masing-masing: Suwandi Rp 519.800.000, Endang Kristinawati sebesar Rp 106.300.000 dan Yusuf sebesar Rp 67 juta. Sisanya saksi Yuzwarly Wahyudi (PPK) sebesar Rp 50 juta.

JPU di hadapan majelis hakim, yang diketuai Sri Endang, beranggota Yelmi dan Erizal, menguraikan sekitar Maret 2017 terdakwa Endang Kristinawati bersama terdakwa Yusuf bertemu Suwandi di ruang kerja Sekda. Saat itu Yusuf bertanya kepada Suwandi dengan mengatakan, “Bagaimana Pak untuk SPJ-nya?”

Lalu Suwandi menjawab, “Suf ka lah yang bikin SPJ makan minum untuk melanjutkan dan mengatur e, pacak-pacak ka lah macem mane mengatur SPJ e, yang penting ade, jangan sampai macet SPJ e.” maksudnya “Yusuf, kamu lah yang membuat SPJ makan minum untuk melanjutkan dan mengaturnya, pandai-pandai kamu lah mengatur SPJ nya yang penting ada, jangan sampai macet SPJ nya”

Yusuf pun menidak lanjuti perintah atasannya (Suwandi selaku Sekda, red) mempertanggungjawabkan pengeluaran non budgeter tersebut dengan cara berkoordinasi dengan terdakwa Endang Kristinawati. Terutama terkait mengenai item-item belanja makanan dan minuman apa saja yang dibelanjakan.

Kemudian Yusuf me-mark up SPJ/membuat SPJ fiktif pada belanja makanan dan menuman tersebut dengan menyiapkan dokumen SPJ berupa: order/surat pesanan, nota toko, kwitansi pembayaran, berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah terima barang, surat permintaan pembayaran, nota dinas persetujuan pembayaran dan surat perintah membayar.

Dari temuan tersebut, pihak JPU menilai kalau perbuatan para terdakwa secara bersama-sama menyebabkan pengeluaran dan penggunaan sejumlah uang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dalam DPA.

“Untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut, atas perintah terdakwa Suwandi, maka terdakwa Yusuf membuat SPJ fiktif dan mark up yang mana perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan hukum serta telah merugikan keuangan negara,” kata JPU seperti dalam dakwaan.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyimpulkan terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1.683.570.735.

Dari perhitungan tersebut diperoleh sebagai berikut: Jumlah pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman atas kegiatan penguatan fungsi kesekretariatan dan administrasi perkantoran dan peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp 2.342.417.135 dikurangi nilai pertanggungjawaban seharusnya Rp 658.846.400. Sehingga diperoleh nilai kerugian negara Rp 1.683.570.735. (Red).

 

You might also like