KPK IKLAN

Sengkarut Quick count vs Real Count

Polemik mengenai hasil hitung cepat Pilpres masih menjadi perdebatan. Meskipun metode quick count secara ilmiah telah teruji, namun MUI minta quick count ditiadakan karena banyak mudaratnya.

Hari pemungutan suara Pemilu 2019 telah usai. Beberapa lembaga survei menyajikan hasil perhitungan cepat (quick count) dan menyatakan paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin berhasil mengungguli paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

 

Kubu Prabowo tak percaya hasil quick count yang menyebut Jokowi-Ma’ruf menang. Prabowo lebih yakin dengan hasil penghitungan oleh tim internalnya, yang menyatakan ia dan Sandi memenangi Pilpres 2019. Prabowo mengklaim meraih 62 persen suara. Bahkan, ia telah mendeklarasikan kemenangannya sebanyak 4 kali.

 

Prabowo lantas menyebut rakyat kini tak lagi mempercayai hasil quick count lembaga survei. Ia juga menyerang lembaga-lembaga survei karena dianggap telah berbohong.

 

“Hei tukang bohong, rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kalian bisa pindah ke negara lain, mungkin kau bisa pindah ke Antartika,” ungkap Prabowo saat acara syukuran kemenangan di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat 19 April 2019.

 

“Hei lembaga survei kau bisa bohongi penguin-penguin di Antartika,” lanjutnya.

 

Namun ketika ditanya soal transparansi penghitungan internal mereka, beberapa elite Badan Pemenangan Nasional (BPN) tak secara lugas menjawab tantangan ini. Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon mengatakan, pada saatnya nanti BPN akan membuka data itu. Ketika ditanya kapan, Fadli tidak memberi jawaban jelas.

 

“Nanti dong, kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu,” ujar Fadli.

 

Fadli mengatakan, pusat penghitungan data BPN ada di beberapa tempat. Namun, Fadli tidak menjelaskan lebih lanjut soal penghitungan internal ini. Dia malah membahas hal lain yaitu soal peretasan yang dialami oleh BPN sejak quick count.

 

Sementara itu, Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said mengatakan dapur penghitungan tidak bisa diperlihatkan seluruhnya kepada publik.

 

“Di berbagai partai politik koalisi kami, mereka juga punya dan kebijakan masing-masing. Tapi saya kira kan ada bagian-bagian dapur kami. Kalau kita punya dapur kan tidak seluruhnya bisa dipertontonkan,” ujar dia.

 

Sudirman hanya menggambarkan cara kerja tim penghitungan real count ini. Dia mengungkapkan, pihaknya memiliki tim yang bertugas untuk menghitung dan memantau proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

Didampingi Sandiaga, Prabowo Deklarasi Menang Pilpres (liputan6.com/ Johan Tallo)

 

Selain BPN, masing-masing partai politik juga memiliki tim yang memiliki tugas yang sama. Meski tidak bisa membuka data secara keseluruhan, Sudirman mengatakan, data mereka bisa memperkuat argumen klaim kemenangan.

 

“Ini bukan ‘war’ kan, ini kompetisi tentu ada tim yang menghitung. Kami punya lapisan data yang berlapis-lapis yang Insya Allah akan memperkuat argumen kami,” kata Sudirman.

 

Merahasiakan transparansi penghitungan internal, namun BPN Prabowo-Sandi justru menantang lembaga-lembaga survei membeberkan sumber dana penyelenggaraan quick count yang diterimanya.

 

Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Philips J. Vermonte, menyatakan menyanggupi tantangan BPN. Asalkan, BPN juga membuka data aliran dana penghitungan mereka.

 

 “Boleh saja, kalau BPN (juga) membuka data dana dari apa yang mereka lakukan. Menurut saya, lebih besar persoalan di parpol lho soal dana,” kata Philips saat jumpa pers di The Icon Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu 20 April 2019.

 

“Kalau di sini kami diminta buka data, di sana mau buka data atau enggak?” ungkap dia.

 

Philips menuturkan, lembaga-lembaga survei yang tergabung dalam Persepi memiliki integritas. Sehingga, dipastikan data yang diperoleh sesuai dengan realita di lapangan. Namun, jika ditemukan ada lembaga survei yang terafiliasi dengan parpol, maka akan ditindak sesuai kode etik.

 

 “Menurut saya, bahwa ada orang-orang mendegradasi temuan ilmiah yang menurut saya kurang baik bagi pertumbuhan demokrasi,” lanjut Philips.

 

Philips lalu menjabarkan alur quick count yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Ia menjelaskan, seluruh data yang digunakan untuk quick count berasal dari data C1 di beberapa TPS. Lembaga survei, khususnya yang tergabung dalam Persepi, menggunakan metode random dalam mengambil suara di TPS.

 

Satu relawan akan menjaga satu TPS. Artinya, jika ada 2.000 TPS, maka akan ada 2.000 relawan yang diterjunkan.

 

“Sebetulnya intinya adalah cuma randomisasi dari TPS, metodenya itu. Kita merandom TPS,” ungkap Philips.

 

Mengapa mengambil contoh 2.000 TPS? Philips mengungkapkan standar pengambilan data yang dilakukan pihaknya minimal 2.000 TPS. Hal itu untuk menekan margin of error dari tabulasi suara yang masuk.

 

“Kita mengambil 2.000 TPS, atau 3.000, atau 4.000 ya kan. Ada inomerator yang kita kirim tiap TPS, jadi kita juga memobilisasi ya paling enggak 2.000 orang, nanti dia hanya melaporkan saja penghitungan di TPS, C1 Pleno itu. Difoto, lalu kita ada server-server, tabulasi, sudah,” jelas Philips.

Capres 01 Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan kepada media di depan Resto Pelataran, Menteng, Kamis (18/4/2019). Penyampaian pernyataan itu Jokowi-Ma’ruf didampingi oleh ketua umum dan sekjen parpol pengusung serta pendukung di Pilpres 2019. (Raka Denny/Jawa Pos)

 

Lembaga survei dalam Persepi mengaku tidak khawatir dengan isu negatif yang dilontarkan pihak BPN Prabowo-Sandi. Philips mengatakan, hasil quick count dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Jadi kan elitenya membuat distrust, padahal record kita cukup baik ya. Anggota Persepsi membuat quick count sejak beberapa pilpres yang lalu, dan 2014 juga, termasuk pilkada. Kalau hasilnya baik disukai oleh elite, kalau hasilnya tidak baik tidak bisa dipercaya dan sebagainya,” tandasnya.

 

Polemik hasil hitung cepat Pilpres 2019 makin menghangat setelah Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Korupsi & Hoaks (KAMAKH) melaporkan enam lembaga survei yang merilis quick count hasil Pilpres 2019 ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Mereka mendesak tayangan quick count harus dievaluasi dan dihentikan agar tidak meresahkan.

 

“Semua lembaga survei harus dihentikan, bukan hanya (yang diduga mendukung) paslon 01. Harus dihentikan agar tidak menimbulkan hoaks,” kata kuasa hukum KAMAKH, Pitra Romadoni, di hadapan wartawan ada Kamis, 18 April 2019.

 

Lembaga survei yang dilaporkan KAMAKH ialah Indo Barometer, CSIS, Charta Politika, Poltracking, SMRC, dan LSI Denny JA. KAMAKH melaporkan mereka atas dugaan melakukan tindak pidana kebohongan publik dan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

 

Namun, Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rickynaldo Chairul mengatakan lembaganya belum menerima pelaporan tersebut. Secara umum, kata Rickynaldo, penyidik tidak bisa menindaklanjuti laporan itu lantaran belum ada bukti resmi berupa nomor surat pelaporan.

 

“Coba tunjukkan tanda terima, belum teregistrasi. Nanti saya cek apa dan siapa yang melaporkan,” kata Rickynaldo, Senin 22 April 2019.

 

Polemik hitung cepat seperti mengulang cerita lama. Lima tahun lalu, tepatnya pada Pilpres 2014, kisruh soal lembaga survei juga dilaporkan ke Bareskrim Polri.

 

“Bukan yang pertama kalinya saya dan lembaga saya dilaporkan. Lima tahun lalu kami dilaporkan oleh Fadli Zon,” kata pendiri lembaga survei Denny JA, Denny Januar Ali dilansir dari tirto.id.

 

Saat itu, Denny JA melalui lembaganya dituding sebagai salah satu pihak yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan mengarah kepada tindakan makar. Hal itu karena LSI Denny JA mengumumkan lebih awal kemenangan paslon Jokowi-Jusuf Kalla. Namun, hasil hitung manual yang dilakukan KPU, ternyata tidak jauh beda dengan apa yang telah dirilis lembaganya.

 

Karena itu, kata Denny, dirinya ‘dengan senang hati’ menyambut baik laporan KAMAKH. Sebab, ia yakin hasil penghitungan suara oleh KPU tidak akan berbeda jauh dengan hitung cepat yang dirilis LSI Denny JA dan lembaga lainnya yang juga dilaporkan ke Bareskrim.

 

“Polisi nanti akan menilai. Kami dianggap membohongi publik jika hasil quick count kami berbeda (jauh) dengan hasil KPU. Jika hasilnya mirip, di mana letak kebohongan kami?” kata Denny mempertanyakan.

Foto ANTARA/Muhammad Adimaja

 

Sebaliknya, Denny optimistis, lembaganya justru dianggap bisa memberikan layanan kepada masyarakat mengenai pemenang Pemilu yang jauh lebih cepat dan nantinya dibuktikan oleh hasil penghitungan KPU. Sebab, kata Denny, tanpa quick count bakal timbul saling klaim antar-paslon. Menurut dia, hasil hitung cepat ini berfungsi sebagai pegangan bagi siapa pun yang rasional.

 

“Buktinya kubu Prabowo pun percaya pada quick count saat Pilkada DKI 2017 yang memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno,” kata Denny.

 

Guru Besar Statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) Asep Saefudin meyakini quick count atau hitung cepat hasil pemilu 2019 oleh lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia telah sesuai dengan metodologi ilmu statistik.

 

“Buktinya, hari ini mereka berani menunjukkan transparansi datanya. Anda bisa lihat dapur dari tiap lembaga di bawah Persepi yang melaksanakan quick count,” kata Asep saat menghadiri Ekspose Data Hasil Quick Count oleh anggota Persepsi, Sabtu 20 April 2019.

 

Menurut Asep, quick count merupakan proses metodologi yang menggunakan nalar akademis, dan bukan ilmu meramal. Karena itu, proses metode dan kajian keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan.

 

Quick count ini bukti kemajuan dan modernisasi demokrasi Indonesia. Kita menjadikan ilmu pengetahuan sebagai basis kita berpolitik,” kata ucap Rektor Universitas Alazhar Indonesia (UAI) ini.

 

Karena itu, dia menyayangkan adanya tudingan quick count sebagai bentuk kebohongan dan upaya menggiring opini publik. Padahal setiap survei yang dilakukan menggunakan data dan kajian metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan.

 

“Tidak perlu baper (bawa perasaan) dengan hasil quick count. Selama ada data yang benar dan metode secara statistika berani dibuka, ya hasilnya akurat,” kata dia.

 

Sekedar diketahui, KPU telah memverifikasi lembaga survei yang telah mendaftarkan diri mengikuti perhitungan cepat (quick count) Pemilu 2019. Hasilnya, ada 40 lembaga survei yang dianggap telah memenuhi kelengkapan dokumen dan lolos verifikasi.

Jokowi bersama Pendukung pendukungnya penuhi tribun GBK Senayan (melekpolitik.com)

 

Menanggapi polemik hasil hitung cepat, KPU meminta elite-elite politik untuk mendorong konstituen dan simpatisannya menunggu hasil resmi penghitungan suara Pemilu 2019. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi berharap klaim-klaim kemenangan oleh peserta Pemilu dilakukan usai penghitungan suara resmi oleh KPU.

 

Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya akan keluar pada 22 Mei 2019. Pada tanggal yang jatuh hari Rabu itu pula, KPU akan menetapkan hasil penghitungan suara tingkat nasional setelah rekapitulasi yang dilakukan sejak 25 April.

 

Gaduh soal pengumuman hitung cepat Pemilu 2019 juga membuat Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pimpinan MUI angkat bicara. Dalam tausiyah kebangsaan untuk menyikapi proses pascapenyelenggaraan Pemilu serentak 2019, salah satu poin dari tausiyah tersebut yakni meminta agar proses hitung cepat atau quick count yang dikeluarkan oleh lembaga survei untuk ditiadakan ke depannya. Mereka menilai quick count lebih berpotensi menimbulkan akibat buruk daripada kebaikan.

 

Quick count selama ini banyak menimbulkan kemudaratan, kemafsadatan. Akhir-akhir ini, segera setelah mengetahui quick count, rakyat beruforia merayakan kemenangan,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, di kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat 19 April 2019.

 

Din menilai, hasil yang belum pasti yang diumumkan itu menimbulkan perasaan skeptis hingga sinisme di tengah masyarakat. Ia mencontohkan Pilkada DKI Jakarta hingga Jawa Tengah sebagai bukti nyata terjadinya hal seperti itu.

 

“Pada tataran itulah kami melihat apalagi menyampaikan sesuatu yang belum pasti, jauh dari pasti, dan ada lembaga resmi untuk itu. Maka sebaiknya ditiadakan, khusus sekarang ini dihentikan,” tegasnya.

 

“Karena selama ini kan sudah muncul skeptisme, keraguan, bahkan sinisme terhadap lembaga survei. Itu seharusnya dihayati, direspons jauh sebelum pencoblosan, karena ada pengalaman masa lalu di Pilkada DKI, Pilkada Jabar, Jateng, jadi pada posisi itu kami,” lanjutnya.

 

Lebih jauh Din mengatakan bahwa hal itu dalam ajaran agama Islam masuk dalam kategori fasik. “Ini dalam kategori dalam agama Islam masuk kategori fasik. Dan jika ada berita, itu harus ditabayunkan. Berita apa? Yang menimbulkan mudarat, walaupun benar, kalau tidak tepat untuk disampaikan, itu secara Islam tidak bisa digunakan,” ujarnya.

 

Kendati meminta untuk ditiadakan, namun MUI menilai tidak perlu sampai mengeluarkan fatwa untuk mengharamkan quick count. Apa yang mereka lakukan, hanya sebatas pesan sebagai lembaga moral.

 

“Enggak perlu, enggak usah sampai ke situ (mengharamkan quick count). Sudahlah ini pesan moral saja,” pungkas Din Syamsyuddin.  SWU

You might also like