PELECEHAN SEKS ANAK

Mantan Pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Timur Gugat Praperadilan Kapolres Mojokerto

Kapolres Mojokerto, AKBP Setyo Koes Heriyatno digugat prapradilan Heru Ivan Wijaya. Penggugat  pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Timur, organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dibubarkan pemerintah.

Sidang dengan hakim tunggal, Juply Sandria Pansariang digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN)  Mojokerto. Pihak Kapolres Mojokerto diwakili oleh kuasa hukumnya dari Bidang Hukum Polda Jatim berjumlah empat orang yang dipimpin AKBP Siti Alindasah SH MH.

Sementara penggugat diwakili lima orang kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat. Sidang dengan agenda replik dan duplik tersebut beberapa kali diskorsing hakim tunggal, Juply Sandria Pansariang  karena belum siapnya penggugat.

“Bukti yang diajukan ada 18, ada empat bukti yang dikembalikan. Ini kesempatan termohon untuk mengajukan bukti. Sidang ditunda dan dilanjutkan Senin depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli,” ungkap hakim, Jumat (5/4/2019).

Kuasa hukum, Zulhaidir SH mengatakan, pengajuan praperadilan tersebut karena dinilai penetapan terhadap penggugat tidak prosedural. “Ada 4 poin yang diajukan dalam surat permohonan praperadilan. Intinya pihak Polres Mojokerto dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan sampai penetapan status tersangka tidak prosedural,” katanya.

Menurutnya, penetapan tersangka tersebut dinilai cenderung melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap hak asasi manusia terhadap penggugat. Yang paling mendasar adalah tidak diberikan Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP).

“Itu terkonfirmasi dalam jawaban kuasa termohon bahwa ternyata SPDP sudah terbit tanggal 19 September 2018, sudah lama. Padahal menurut peraturan perundang-undangan, SPDP tersebut harus diberikan 7 hari sejak terbitnya surat perintah penyelidikan,” ujarnya.

Hal tersebut merupakan salah satu dasar diajukannya permohonan praperadilan. Menurutnya, jika mengacu pada yurisprudensi maka bisa dibatalkan penetapan status tersangka jika tidak diberikan SPDP karena hal tersebut wajib diberikan.

“SPDP diberikan tujuannya agar tersangka tahu perkembangan status dirinya sebagai apa dalam dugaan laporan tindak pidana. Itu menjadi hak yang mendasar bagi tersangka, itu artinya penetapan tersangka menjadi tidak prosedural,” tuturnya.

Pihaknya baru tahu setelah kliennya ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 25 Maret 2019 lalu saat dipanggil untuk diminta keterangan sebagai tersangka. Selain SPDP, termohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses pemeriksaan sebagai calon tersangka.

“Kasus ini terkait masalah ujaran kebencian dan UU ITE. Masalah ini, menurut kami penyidik belum memiliki dua alat bukti yang cukup. Harus jelas dulu ekspos yang mana. Dasar mereka menetapkan itu apa? Ini menjadi dasar materi pengajuan praperadilan,” jelasnya.

Apakah ada kaitan dengan politik? Pihaknya meminta menanyakan ke Polres Mojokerto. Menurutnya, yang digugat dalam hal ini adalah Kapolres Mojokerto karena sebagai pihak yang bertanggungjawab mengeluarkan penetapan tersangka kepada penggugat.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP M Solikhin Fery menegaskan, jika penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ujaran kebencian dengan tersangka Heru Ivan Wijaya tersebut sudah sesuai prosedur. “Sebelumnya dipanggil sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka,” jelasnya.

Masih kata Kasat, namun saat dipanggil kembali untuk dimintai keterangan tambahan, yang bersangkutan tidak hadir. Pihaknya juga sudah memberikan SPDP ke penggugat dan mendatangkan ahli bahasa yang menjelaskan jika kata-kata (dalam postingan di media sosial termohon, red) menunjukan rasa kebencian.

Dalam surat permohonan praperadilan warga Desa Tunggal Pager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto tersebut berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pria yang pernah mengajar di salah satu SMAN di Kabupaten Mojokerto ini dilaporan oleh Ketua Cabang GP Ansor Kabupaten Mojokerto.

Ali Muhammad Nasih melapor ke Polres Mojokerto pada 23 September 2018 terkait dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Heru melalui media sosial (medsos). Dalam postingan yang diduga diunggah Heru, menuduh Banser sebagai alat untuk menggebuki sesama muslim.

Heru pun dituduh melanggar Pasal 45A juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, Satreskrim Polres Mojokerto menetapkan Heru sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Polisi melayangkan surat panggilan No S.Pgl/325/III/RES.1.1.1./2019/Satreskrim tanggal 25 Maret 2019 kepada Heru untuk diperiksa sebagai tersangka. Dalam sidang tersebut dihadiri puluhan anggota HTI yang mayoritas menggunakan sorban dan baju koko warna putih

You might also like