Majelis Hakim PN Pangkalpinang Vonis Rendah Direktur PT Indorec Sejahtera, Hon Aprianto alias Antoni

 

 

Forumkeadilan.com, Pangkalpinang – Meskipun mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat Bangka Belitung dan LSM Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) terhadap proses peradilan Direktur PT Indorec Sejahtera, Hon Aprianto alias Antoni namun Majelis Hakim PN Pangkalpinang justru menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni kurungan penjara selama 5 (lima) bulan.

Selain vonis 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas IB yang diketuai oleh Corry Oktarina SH MH selaku pimpinan sidang bersama dua orang anggota majelis hakim lainnya, Iwan Gunawan SH MH & Hotma EP Sipahutar SH MH, yang digelar, Senin (8/4/2019) kemarin juga mewajibkan terdakwa Antoni selaku Direktur PT Indorec Sejahtera membayar denda sebesar Rp 15 juta dengan subsider kurungan penjara selama tiga bulan.
“Menjatuhkan hukuman pidana dengan 5 (lima) bulan kepada terdakwa dan denda Rp.15 juta dengan subsider 3 bulan kurungan penjara,” kata ketua Majelis Hakim, Corry Oktarina, saat membacakan putusan, Senin (8/4/2019).

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) asal Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel) yakni tuntutan enam bulan kurungan penjara, denda Rp 5 juta dan sanksi subsider 3 (tiga) bulan kurungan penjara.

Hakim menyatakan terdakwa Antoni selaku Direktur perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian mineral tambang (PT Indorec Sejahtera) atau selaku pihak yang paling bertanggung jawab terbukti melanggar Pasal 158 atau Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba atas kepemilikan ilegal ribuan ton mineral ikutan jenis zirkon, monozaite dan elemenite.

Diketahui sebelumnya penanganan peradilan terhadap direktur PT Indorec Sejahtera, Hon Apriyanto alias Anthoni selaku terdakwa kasus kepemilikan ribuan ton zirkon secara ilegal selain mendapat sorotan publik di Bangka Belitung juga sempat disorot oleh Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) di Jakarta lantaran ringannya tuntutan JPU terhadap terdakwa Antoni. Bahkan melalui ketua umum BPI KPNPA RI, Drs Tubagus Rahmad Sukendar langsung mendatangi gedung bundar (Kejagung) guna bertemu langsung dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas).

Sebab menurut penilaiannya, ringannya tuntutan JPU Hiadayati dari Kejati Babel terhadap direktur PT Indorec Sejahtera, Hon Apriyanto alias Anthoni karena adanya indikasi permainan dalam perkara tersebut.

“Terkait ringannya tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum ( JPU )dari Kejati Babel saya menduga ada indikasi permainan dalam perkara tersebut,” ungkap Tubagus melalui sambungan telepon, Selasa ( 2/4/2019 ).

Menurut Tubagus, dirinya selaku ketua umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia meminta kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) untuk melakukan pemeriksaan terkait ringannya tuntutan Jaksa.

“Kita melihat dalam perkara itu ancamannya 10 tahun tapi kenapa tuntutan JPU hanya 6 bulan sangat jauh dari ancaman maksimalnya” tandasnya.

Dia pun mengungkapkan jika saat ini dirinya telah mendatangi gedung bundar (Kantor Kejagung, red) dan bertemu dengan Jamwas Yusni dalam rangka menyampaikan laporan terkait kasus tersebut dan menurutnya setelah dari Jamwas RI dirinya juga akan membawa persoalan ini langsung ke Komisi Pengawasan hakim di Mahkamah Agung (MA RI).

“Persoalan ini juga akan saya laporkan kepada Komisi Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung ( MA RI )” tutupnya.

Perkara kasus mineral tambang ini terkuak berawal dari penggerebekan yang dilakukan pihak Polda Kep. Babel di gudang milik PT Indorec Sejahtera yang berlokasi di jalan SLA Dusun III Desa Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Rabu (12/9/2018) sekira pukul 14.00 WIB.

Penggerebekan saat itu dipimpin Wadir Reskrimsus AKBP Indra Krismayadi, tim Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Kep Bangka Belitung dan berhasil mengamankan sebanyak 1109 ton mineral ikutan yang terdiri dari Zirkon, Elminite dan Monazite.

Akbp Abdul Mun’im selaku Kabid Humas Polda Kep Bangka Belitung,saat itu menyatakan pabrik PT Indorec Sejahtera dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa pengolahan dan pemurnian mineral tersebut tanpa memiliki kelengkapan perijinan diantaranya perjanjian kerja sama dengan perusahaan pemegang IUP-OP dan perizinan berupa IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian.

“Namun sebaliknya pihak perusahaan itu (PT Indorec Sejahtera setelah diselidiki cuma memiliki akte pendirian dan perubahan perusahaan, SITU, SIUP, tanda daftar perusahaan (TDP), Surat Izin Gangguan (SIG), Ijin lokasi dari Tata Ruang dan Lembaga Penanaman Modal (LKPM),” jelas Abdul Munim.

Bahkan terkait perkara yang menjerat Antoni itu ditegaskanya lantaran perusahaan tersebut (PT Indorec Sejahtera) setelah diselidiki belumlah memiliki perizinan berupa Nota Kesepahaman atau perjanjian kerja sama dengan Pemegang IUP yang telah memuliki sertifikat Clean and Clear (CnC) dan perizinan berupa IUP OP Khusus untuk Pengolahan /Pemurnian yang diterbitkan oleh Gubernur.

“Jadi diduga kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT Indorec Sejahtera ini merupakan suatu peristiwa pidana karena melanggar ketentuan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 atau Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba,” tegasnya.(Red)

 

 

You might also like