PELECEHAN SEKS ANAK

KPUD Sumut Menyerempet Pidana, Penggunaan Dana Rp 3,8 Miliar Ditetapkan Lewat Cakap-cakap

Komisioner KPUD Sumut mulai menyerempet ranah pidana. Pejabat penyelenggara Pemilu ini, terindikasi suka-suka menggunakan keuangan negara tanpa melalui proses yang diatur dalam perundang-undangan. Bayangkan, untuk menetapkan penggunaan dana iklan kampanye sebesar Rp 3,8 miliar, para komisioner memutuskannya hanya lewat cakap-cakap dalam rapat rutin. Penerima anggaran itu juga ditentukan dengan cara penunjukan langsung.

Indikasi pelanggaran hukum mengarah ranah pidana itu terungkap dalam sidang ajudikasi sengketa informasi Pemilu 2019 di kantor Komisi Informasi Publik (KPI) Medan, Senin (22/4/2019).

Dalam persidangan, tiga utusan KPU Sumut mengakui penggunaan anggara dana iklan kampanye sebesar Rp3,8 miliar di KPU Sumut hanya dibahas melalui cakap-cakap, tanpa memiliki  notulen rapat secara khusus. Mirisnya, mekanisme penggunaan dana itu juga melalui penunjukan langsung.

Pada sidang yang dipimpin Robinson Simbolon, dipertanyakan bagaimana cara menetapkan media-media yang mendapatkan iklan kampanye Pemilu 2019.

Menjawab pertanyaan Robinson, tiga utusuan KPU Sumut yakni Hj Wirtati, Evi Fatimah Hafsyah dan Febri R Harahap, menjelaskan, penentuan nama-nama media penerima iklan kampanye Pemilu 2019 senilai Rp3,8 miliar, hanya diputuskan melalui rapat rutin.

Rapat rutin digelar tertutup, karena tidak khusus membahas tentang penyaluran dana iklan kampanye Pemilu, namun juga ada pembahasan persoalan lain.

“Kami tidak bisa memberikan salinan berita acara hasil rapat tentang media massa yang mendapatkan iklan kampanye Pemilu 2019 beserta salinan notulennya. Karena bercampur dengan pembahasan persoalan lain,” kata Wirtati.

Tetapi, ketiga utusan KPU sempat terlihat bingung saat kembali ditanya majelis sidang siapa yang menandatangani hasil rapat.

“Sangat tidak mungkin jika membahas dan memutuskan penyaluran anggaran yang jumlahnya hingga Rp3,8 miliar, hanya dengan cakap-cakap saja, tidak ada pertanggungjawaban administrasi secara tertulis yang ditandatangani,” kata Robinson yang didampingi anggota Majelis KPI Sumut, Meyssalina M I Aruan dan Eddy Syahputra AS.

Ketiga utusan KPU Sumut itu pun saling berbisik dalam persidangan, hingga akhirnya pihak komisioner mempersilahkan mereka berunding.

“Maaf majelis komisioner yang terhormat, kami tidak bisa menjawabnya untuk saat ini,” kata Febri usai berunding dengan dua rekannya.

Sidang ajudikasi sengketa informasi tersebut juga menghadirkan para pemohon yang merupakan pemilik dan pengelola perusahaan media online terdiri dari Yoko Soesilo Chou, Isvan Wahyudi dan Irma Yuni.

Gugatan yang diajukan pemohon, yaitu meminta salinan berita acara hasil rapat pleno tetang media massa yang mendapatkan iklan kampanye Pemilu 2019 beserta salinan notulen rapat yang digelar KPU Sumut belum lama ini.

Selain itu, salinan kelengkapan persyaratan administrasi berikut nama-nama perusahaan media massa yang mendapat kontrak iklan kampanye Tahun 2019, dan salinan nama-nama relawan yang sudah ditetapkan oleh KPU Sumut di setiap TPS di seluruh kabupaten/kota.

Untuk salinan kelengkapan persyaratan administrasi berikut nama-nama perusahaan media massa yang mendapat kontrak iklan kampanye 2019, pihak KPU Sumut mengaku tidak bisa memberi data tersebut dengan alasan masih menunggu pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena menyangkut nilai kontrak dan data perusahaan.

Terkait alasan itu, Komisioner KIP Sumut Edy Sormin, kembali mempertanyakan kenapa harus menunggu usai pemeriksaan BPK, sedangkan yang diminta hanya data administrasi perusahaan sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana iklan bersumber dari anggaran negara.

Pada sidang tersebut juga terungkap dalam menetapkan nama-nama media yang mendapatkan iklan kampanye Pemilu 2019 senilai Rp3,8 miliar, KPU  Sumut mengacu kepada sistem non kompetisi dan tidak menggunakan lelang terbuka dengan alasan kondisi mendesak.

“Dalam menetapkan media yang terpilih KPU Sumut punya kesimpulan sendiri berdasarkan praktik bisnis yang  mapan,” ungkap Febri.

You might also like