PELECEHAN SEKS ANAK

Ikhwaluddin Simatupang: “Semua Pihak Harus Jaga Kedamaian Pemilu”

Hari ini, 17 April 2019, Republik Indonesia pertama kali menggelar Pemilu Legislatif bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. “Sesuatu yang baru sangat mungkin akan memiliki kekurangan-kekurangan,” ucap Ikhwaluddin Simatupang, mantan Anggota KPU Kota Medan 2003-2008, Selasa (16/4/2019).

Menurutnya, Pemilu yang tidak bersamaan seperti Pileg 2009 dan 2014, juga terjadi permasalahan sehingga dilakukan Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang. Namun, pelaksanaan pemilu itu sebelum-sebelumnya tetap berjalan damai. “Pada prinsipnya budaya masyarakat kita sangat mencintai kedamaian, apalagi peraturan perundang-undangan Indonesia telah menyediakan saluran-saluran hukum untuk penyelesaian masalah pada pelaksanaan Pemilu,” tuturnya.

Pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pidana, ujar Simatupang, disalurkan melalui Badan Pengawas Pemilu. Sengketa terhadap hasil perolehan suara diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Apabila ada Penyelenggara Pemilu yang tidak professional atau melanggar kode etik dapat disalurkan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Untuk Pileg dan Pilpres bersamaan 2019, mantan Direktur LBH Medan ini menghimbau kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama dan elit-elit politik serta peserta pemilu untuk menjaga kondusifitas di masyarakat dan mengarahkan penyelesaian permasalahan-permasalahan pemilu  kepada saluran-saluran hukum tersedia seperti KPU, Bawaslu, DKPP dan Kepolisian RI.

Ikhwaluddin Simatupang meminta masyarakat mendukung Pemilu damai yang diselenggarakan oleh KPU dan diawasi Bawaslu. ”Penyelenggara Pemilu itu lahir dari kita. Kita harus memberi kepercayaan kepada KPU dan Bawaslu yang orang-orangnya bersumber dari masyarakat sendiri,” pungkasnya.

Masyarakat, katanya, tidak perlu khawatir terhadap pelaksanaan penghitungan suara, karena dilaksanakan secara berjenjang yakni di TPS, Panitia Pemilihan Kecamatan dan KPU (Kab-Kota/Provinsi dan Pusat). Dalam penghitungan secara berjenjang dengan menggunakan data dokumen (Berita Acara) yang dimiliki KPU, Bawaslu dan Peserta Pemilu. Apabila ada keberatan terhadap hasil penghitungan suara, maka dapat dilakukan koreksi dalam setiap tingkatan. Hasil Pemilu bukan berdasarkan data yang terkumpul melalui Informasi Teknologi (IT) tapi berdasarkan dokumen berita acara penghitungan suara secara berjenjang.

“Pemilu ini adalah wujud dari Kedaulatan Rakyat. Semua Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat menggunakan hak pilih harus datang ke TPS masing-masing tanggal 17 April 2019 ini,” tukasnya.

You might also like