Ahli Pidana USU: “Tidak Ada Alasan Tak Melimpahkan Kasus Mujianto”

Terkait Kasus Sudah P21 Namun Tak Dilimpahkan

Banyak perkara sudah dinyatakan lengkap, namun tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan. Perkara itu seolah mengambang di kejaksaan. Menurut akademisi Universitas Sumatera Utara, Dr Mahmud Muliadi SH MHum, tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk tidak melimpahkan perkara yang sudah dinyatakan lengkap ke pengadilan.

“Sudah lengkap, tidak ada alasan penuntut umum untuk tidak melimpahkannya ke pengadilan. Tidak ada alasan menunda-menunda pelimpahan perkara. Wajib bagi penuntut umum melimpahkan perkara yang sudah lengkap untuk diperiksa di pengadilan,” ujar ahli pidana USU itu menyikapi lambannya pelimpahan kasus yang menjerat Mujianto ke pengadilan. Berikut petikannya:

 

Bagaimana pandangan Bapak terkait lambannya pelimpahan perkara-perkara yang sudah P21 ke pengadilan? Apa saja penyebabnya?

 

P21 itu bermakna bahwa berkas sudah lengkap. Memang, penyidikan itu ada dua tahap. Tahap satu penyerahan berkas perkara, dan tahap dua diikuti dengan tersangkanya. Kalau sudah P21, artinya berkas sudah lengkap diterima oleh penuntut umum untuk diteruskan ke pengadilan.

Sebelum P21, sesuai Pasal 138 KUHAP, penuntut umum diberi waktu 7 hari memeriksa/meneliti berkas hasil penyelidikan apakah sudah lengkap atau belum. Bila belum lengkap, berkas dikembalikan dengan memberi petunjuk agar penyelidik melengkapinya. Apabila sudah dinyatakan lengkap, maka otomatis pelimpahan berkas sudah selesai, dan diikuti penyerahan tersangka untuk proses pengadilan.

Menurut saya, kalau sudah lengkap, tidak ada alasan penuntut umum untuk tidak melimpahkannya ke pengadilan. Tidak ada alasan untuk menunda-menunda pelimpahan perkara. Wajib melimpahkan perkara yang sudah lengkap untuk diperiksa di pengadilan.

 

Apakah ada landasan hukum membolehkan penuntut umum menunda/memperlama pelimpahan perkara yang sudah P21 ke pengadilan?

Selama ini memang tidak ada batasan secara umum perkara itu harus dilimpahkan dalam jangka waktu tertentu. Tapi makna esensinya, bahwa ketika perkara sudah lengkap dan juga penyerahan tahap dua sudah selesai, harus segera dilimpahkan.

Dalam kasus pidana Pemilu, ada batasan waktu bagi Gakum. Seperti kasus Bupati Simalungun JR Saragih, tahap satu sudah selesai namun untuk tahap dua tak kunjung dilimpahkan sampai berakhirnya batasan waktu sehingga kadaluarsa.

Untuk tindak pidana tertentu seperti pencucian uang dan korupsi, memang ada batasan waktunya. Dalam waktu 14 hari setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penuntut wajib melimpahkannya ke pengadilan. Kenapa 14 hari? Itu menandakan prioritas. Kalau tindak pidana lain, UU mungkin tidak mencantumkan itu. Ada kekosongan hukum disitu, sehingga ini ruang abu-abu, orang bisa memperlama pelimpahannya.

Hanya saja, tetap tidak ada sanksi bagi penuntut umum bila melalaikan tenggat waktu itu. Jadi, sangat tergantung dari kemauan penuntut umumnya. Namun, bila perkara sudah P21, tidak ada alasan untuk tidak segera melimpahkannya ke pengadilan.

Ya, mungkin katakanlah terjadi kekosongan hukum untuk melimpahkan itu. Maksud saya, ada kewajiban tetapi tidak diiringi sanksi, kalau seandainya itu tidak dilaksanakan. Bila sudah lengkap, penuntut umum harus membuat dakwaan. Mungkin karena banyak perkara yang masuk, membuat jadi lambannya pelimpahan perkara ke pengadilan.

     

Dalam kasus dugaan penipuan yang melilit Mujianto sudah hampir 11 bulan setelah dinyatakan lengkap, belum juga dilimpahkan? Bagaimana menurut Bapak?

 

Inilah kerancuan-kerancuan itu. Maksud saya, ada kewajiban, tapi tidak diiringi sanksi. Selain melampaui batas waktu, dan tidak ada batas waktu yang tepat mewajibkan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana umum itu.

Menurut saya, itu mempunyai ruang-ruang kelemahan. Seharusnya ada batasan waktu kalau sudah dinyatakan lengkap P21. Berkas perkara sudah diterima, tersangka sudah diserahkan, maka segera dilimpahkan kepengadilan supaya ada kepastian hukum.

Dari azasnya, peradilan cepat, sederhana, efektif, efesien, biaya ringan, menandakan butuh cepat ditegakan di pengadilan, supaya cepat dapat kepastian hukum. Yang bersalah dihukum, yang tak bersalah dibebaskan. Ini juga untuk kepastian hukum seseorang sehingga membawa keadilan.

Peraturan Jaksa Agung No.PER-036/A/JA/09/2011 tentang SOP penanganan perkara tindak pidana umum, dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) menyatakan jangka waktu pelimpahan perkara pidana umum paling lama 15 hari setelah diterimanya tersangka dan barang bukti. Bagaimana menurut Bapak terkait kasus Mujianto?

 

PERJA itu sudah bagus. Artinya, Kejaksaan Agung sudah melihat agar penanganan perkara dipercepat, efektif dan efesien. Hanya saja, PERJA itu untuk kalangan internal kejaksaan. SOP-nya juga seperti tidak diindahkan. Soal sanksi, saya kira tidak ada di PERJA itu sehingga banyak yang menganggap SOP tersebut seperti angin lalu saja. Tenggat pelimpahan menjadi ranah abu-abu yang bisa menjadi ruang bagi JPU karena tidak ada sanksinya.

Terkait kasus Mujianto, sudah menjadi kewajiban kejaksaan melimpahkan perkaranya ke pengadilan demi kepastian hukum. Kalau sudah hampir setahun menggatung tidak dilimpahkan, orang bertanya-tanya, dan hal ini juga melanggar azas kepastian hukum. Jadi menurut saya, kejaksaan dituntut kewajibannya baik secara moral dan professional untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. 

Menurut saya, memang sebenarnya tidak layak juga mereka mendapatkan sanksi, tapi kewajiban moral dan professional itu sangat tinggi dilihat dari aspek hukuman. Disini letaknya supaya aparat bekerja secara professional, walaupun bisa saja ini menjadi ruang abu-abu untuk ditarik-tarik sehingga pelimpahannya cukup lama. Sudah P21, tersangka sudah diserahkan, kan tidak ada lagi masalah, tinggal membuat surat dakwaan. Jadi sebenarnya prosesnya tidak akan terlalu lama. Nah, alasan kenapa begitu lama (kasus Mujianto dilimpahkan), ya saya tidak tahu.

 

Bagaimana sebenarnya ketentuan hukum acara pidana sesuai landasan filosofis, yuridis dan teoritis mengenai pelimpahan perkara P21 demi kepastian hukum?

 

Filosofis peradilan pidana itu adalah memberikan perlakuan yang adil, memihak pada kebenaran, equality before the law, equality justice before the law, dan access to justice. Semuanya ini untuk proses di persidangan. Yang bersalah harus bertanggung jawab, yang tidak bersalah itu dibebaskan demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kita berharap ketika kasus sudah berjalan, segera diperiksa di pengadilan. Kenapa? Agar yang bersalah diminta pertanggungjawaban pidananya dan yang tidak dibebaskan, untuk memberikan kepastian pada nasib seseorang.

Aspek filosofis ini turun ke azas, dan azasnya yakni kepastian hukum, azas keadilan hukum, azas kemanfaatan hukum dan juga azas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Hal itu semua merujuk pada peradilan yang memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang berperkara.

Landasan hukum positifnya diatur KUHAP dalam Pasal 8 KUHAP, 14, 138 dan 140 . Ini semua menyangkut hubungan penyidik dengan penuntut umum dalam penyerahan perkara. Nah seandainya penuntut umum merasa perkara tidak bisa dibuktikan, maka berhak mengeluarkan SP3 untuk penghentian tuntutan.  Namun, kalau sudah P21, berarti sudah lengkap, harus segera diajukan, dan tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk tidak memajukan itu ke pengadilan. Kalau diperlama mungkin sifatnya ekstra yudisial, ya saya tidak tahu.

 

Apa Saran Bapak?

Kadang orang memisahkan antara keadilan dengan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum. Padahal ketiganya itu tujuan hukum. Saya tidak memisahkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, karena ketiganya adalah tujuan hukum.

Bagaimana cara mengukurnya? Dalam sebuah alur proses itu ada input dan output. Kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu di output. Hal itu produk dari sebuah peradilan dalam penegakan hukum. Kapan hukum dikatakan pasti, ketika putusan inkrah. Kapan dikatakan hukum bermanfaat ketika pidana hukuman itu membawa deterrence efek, penjerahan.

Nah, keadilan itu ada di landasan yakni di input. Jadi sebenarnya, sebelum hukum berjalan dalam proses mencapai kepastian dan kemanfaatan, maka pasti mengacu pada keadilan. Baik keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu adalah satu kesatuan. Kepastian hukum itu mengacu pada keadilan dulu. Kasus Mujianto, sudah P21, sudah lengkap, seharusnya untuk kepastian hukum segera dilimpahkan supaya adil. Kalau diperlama-lama, jelas tidak adil. Supaya keadilan itu benar-benar menjadi landasan, segera dilimpahkan. Dan orang yang lama-lama kasusnya dilimpahkan, maka tidak adil bagi dirinya, karena tidak ada kepastian dan tidak bermanfaat. Kepastian hukum itu lahir dengan mengacu pada keadilan sehingga membawa kemanfaatan. (Wawancara ini sudah diterbitkan di Majalah FORUM Keadilan edisi 21)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.