Tak Ada Yang Adukan Robertus, Kok Polisi Menangkapnya?

Akademisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet  ditangkap dan diperiksa oleh tim Siber Bareskrim Mabes Polri, pada Kamis (7/3). Ia ditangkap lantaran aksinya yang menyanyikan plesetan mars Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) saat aksi Kamisan di depan Istana Negara, pada 28 Februari lalu.

Kepolisian memastikan Robet sebagai tersangka yang dijerat sejumlah pasal pidana. Yaitu, dianggap melanggar Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE, juncto Pasal 14 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 207 KUH Pidana.

Juru Bicara Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, pada Kamis (7/3) menyampaikan, sangkaan paling kuat terhadap Robet, dalam Pasal 207 KUH Pidana. “Pasal 207 (KUH Pidana) ini unsurnya paling kuat,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/3).

Pasal tersebut menerangkan tentang ancaman penjara selama satu setengah tahun, bagi siapapun yang melakukan penghinaan di depan umum terhadap penguasa atau badan hukum resmi di Indonesia, baik tulisan maupun lisan. Jika menengok aturan tersebut, Robet memang melagukan plesetan ABRI di depan umum saat orasi dalam aksi Kamisan, di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Plesetan mars tersebut, berbunyi, “Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tidak berguna. Bubarkan saja. Diganti Menwa (Resimen Mahasiswa), atau Pramuka.”

Aksi mars plesetan tersebut, sempat viral di jagat media sosial dan grup-grup WahtsApp. Alasan itu pula yang membuat penyidik, menambahkan Pasal UU ITE dalam sangkaan.

Namun, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Instutite for Criminal Justice Reform (ICJR) menerangkan, penjeratan Pasal 2017 KUH Pidana terhadap Robet, tak berdasar.

Sekretaris Umum ICJR, Sustira Dirga mengatakan, penerapan pasal tersebut, diwajibkan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menyebutkan, penggunaan sangkaan tersebut harus berasal dari adanya pengaduan institusi yang terhina. Karena pasal tersebut, mengandung delik pidana aduan.

“Dengan demikian semestinya jika lembaga kepolisian ataupun TNI yang merasa terhina, seharusnya yang berhak melakukan pengaduan adalah Kapolri atau Panglima TNI sebagai pejabat struktural yang dimandatkan untuk memimpin lembaga-lembaga tersebut,” kata dia dalam rilis resmi, Kamis (7/3).

Lantas siapa yang mengadukan Robertus Robet ke Kepolisian?

Baik institusi TNI, pun Mabes Polri tak pernah mengadukan aksi Robet tersebut, agar diusut ke penyidikan, supaya terpenuhi menjadi delik aduan seperti Pasal 207. Saat konferensi pers, Koordinator Perwakilan Masyarakat Sipil Bivitri Susanti menyebut sosok yang mengadukan Robet.

Ia mengatakan, dalam surat penangkapan terhadap Robet, disebutkan adanya pelapor yang berasal dari salah satu purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD).

“Kan Pasal 207 itu memang pasal untuk delik aduan. Ada nama Letnan Jenderal TNI (Purn) Johanes Suryo Prabowo. Dia seorang senior. Dia pengadunya,” kata Bavitri di LBH Jakarta, Kamis (7/3). Johanes Prabowo, adalah mantan Kepala Staf Umum TNI, pada 2011/2012.

Mengacu tuduhan Bavitri tersebut, di akun twitter resmi milik Johanes Prabowo sempat menyinggung aksi Robet. Lewat akun bernama, @marierteman, Johanes Prabowo mengatakan,

“Bukankah ajakan nyanyian lagu spt ini sdh bisa dikategorikan sebagai tindak (pidana?) ujaran kebencian? @TjahjantoHadi @Puspen_TNI,” tulis J.S Prabowo pada 6 Maret 2019 lalu.

Johanes Prabowo, pun mengakui cuitannya tersebut, resmi dari akun miliknya. Namun mantan Wakil Gubernur Timor-timur menegaskan, tak pernah melaporkan Robet ke Mabes Polri. “Itu tidak benar,” kata dia, Kamis (7/3).

Di Mabes Polri, Karopenmas Brigjen Dedi Prasetyo, pun mengungkapkan, bahwa penangkapan terhadap Robet, bukan berdasarkan laporan. Melainkan, dari prosedur Model-A yang ada dalam penyelidikan.

Dedi mengatakan, Model A, merupakan peristiwa pidana yang ditemukan sendiri oleh tim penyidik di kepolisan. Model A, kata Dedi, punya dasar hukum. Yaitu, dalam UU nomor 2/2002 tentang Kepolisian.

“Ketika sudah ada indikasi atau suatu peristiwa yang mengganggu ketertiban umum, maka polisi harus hadir,” terang Dedi.

Oleh karena itu, Dedi melanjutkan, kepolisian membuat laporan berdasarkan Model-A sebagai langkah preventif, untuk penegakan hukum. “Model A itu, juga penegakan hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat, baik yang ada di media sosial, dan yang ada di dunia nyata,” terang Dedi.

Setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, pada Kamis (7/3) sore, Bareskrim Polri membolehkan Robet pulang, setelah dilakukan introgasi selama 12 jam. Meski dibolehkan pulang, Robet masih sebagai tersangka.

Saat dibolehkan pulang, Robet mengakui dirinya yang menyanyikan plesetan mars ABRI tersebut. Ia pun meminta maaf. Namun ia menjelaskan, mars plesetan tersebut merupakan nyanyian kritik umum dari rezim militer Orde Baru di masa lalu, yang menciptakan konsep dwifungsi ABRI.

Mars plesetan tersebut, ia suarakan kembali sebagai kritik terhadap rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang mewacanakan memberikan jabatan kepada perwira-perwira aktif TNI dan Polri, di lini birokrasi pemerintahan sipil. Wacana tersebut, dianggap pegiat sipil mengembalikan konsep dwifungsi ABRI yang mengancam demokrasi dan hak-hak sipil di pemerintahan.

You might also like