PELECEHAN SEKS ANAK

Pemilik Food Court Pondok Mansyur Gugat Kasat Pol PP dan Walikota Medan

Pemilik Food Court Pondok Mansyur, Kalam Liano, masih berupaya menggapai keadilan. Gugatan terhadap kesewenangan oknum Satpol PP Kota Medan yang telah dikabulkan majelis hakim PTUN Medan, medio Desember silam, tak menyurutkan niatnya untuk ikut andil dalam penegakan supremasi hukum di negeri ini.

“Kita mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kasat Pol PP Medan dan Wali Kota Medan ke Pengadilan Negeri Medan,” papar Kuasa Hukum Food Court Pondok Mansyur, Parlindungan Nadeak SH MH, di ruang kerjanya, Jalan Danau Singkarak No 1 N Medan, Senin (25/3/2019) pagi.

Ia mengemukakan, salah satu alasan pengajuan gugatan tersebut karena kliennya merupakan pemilih sah lahan seluas 910 meter persegi dan 1.216 meter persegi di kawasan Jalan Dr Mansyur, Lingkungan VII Kelurahan Padang Bulan I Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Dua lahan tersebut memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1114 tertanggal 8 Nopember 202 dan SHM No 1115 tertanggal 8 Nopember 2002.

“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sudah diterima pihak Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Register nomor 207/Pdt-6/2019/PN Mdn,” ungkapnya.

Parlindungan Nadeak mengklaim, putusan majelis hakim PTUN Medan yang mengabulkan gugatan kliennya terhadap kesewenangan pihak Satpol PP Kota Medan, beberapa waktu lalu, menjadi pertimbangan mendasar untuk mendapatkan keadilan dalam kasus ini. Apalagi, lanjutnya, sejak belasan tahun terakhir, lahan tersebut telah digunakan untuk tempat usaha kuliner. Dengan kata lain, lahan itu mempunyai pemilik yang sah, yakni Kalam Liano SE SH SpN MKn.

Hal itu dibenarkan seorang warga Jalan Dr Mansyur No 110 Medan, Aleks Andri Erwin. “Saya puluhan tahun tinggal di Jalan Dr Mansyur Medan, sehingga tahu lahan itu milik Bapak Kalam Liano,” tegas pria yang sempat dihadirkan sebagai saksi penggugat dalam persidangan di PTUN Medan beberapa waktu lalu itu, melalui telepon seluler.

Dijelaskannya, semula lahan tersebut hanya perladangan tanpa ada bangunan apa pun. Kepala Lingkungan saat itu, marga Barus, kemudian berinisiatif menyewa lahan kosong milik Kalam Liano untuk dikelola. Pada perkembangannya, Kepling itu menyewakan lahan kepada para pelaku usaha kuliner, sehingga berdiri beragam rumah makan dan minum.

Setelah bertahun-tahun disewakan, kata Erwin, pemilik lahan itu kemudian berencana memanfaatkannya sendiri dengan membuka Food Court untuk meramaikan bisnis kuliner di kawasan Jalan Dr Mansyur Medan.

“Sebelum Food Court Pondok Mansyur dibangun, memang pernah ada orang lain yang mengaku punya lahan itu,” tukasnya.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Satpol PP Kota Medan, Rakhmat A Harahap yang dihubungi via WhatsApp hanya menyampaikan arahan dari pimpinannya, yakni Kasat Pol PP Medan. “Petunjuk dari pimpinan.. Satpol hanya melaksanakan tugas sesuai ketentuan.. demikian Tks,” demikian tulis Rakhmat.

Sekadar mengingatkan, dalam perkara gugatan No 130/G/2018/PTUN.MDN sebelumnya, majelis hakim PTUN Medan mengabulkan permohonan pihak Food Court Pondok Mansyur yang menyayangkan tindakan kesewenangan oknum anggota Satpol PP Medan membongkar sejumlah bagian bangunan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin Pengki Nurpanji menilai Surat Kasatpol PP Kota Medan, ditandatangani M Sofyan, nomor 640/3904 perihal Pemberitahuan Pengosongan Lokasi dan Pembongkaran Bangunan tertanggal 10 Juli 2018, dikaitkan dengan fakta hukum mengenai Surat Peringatan I (24 Mei 2018), Surat Peringatan II (28 Mei 2018) dan Surat Peringatan III (4 Juni 2018) tidak sesuai prosedur.

Majelis hakim menyebutkan, Surat Peringatan I tertanggal 24 Mei 2018 memiliki tenggat waktu selama 7×24 jam, sehingga berakhir pada tanggal 31 Mei 2018. Seharusnya, pihak Satpol PP Medan menerbitkan Surat Peringatan II pada tanggal 1 Juni 2018. Kenyataannya, pada 28 Mei 2018 telah diterbitkan Surat Peringatan II.

Begitu juga Surat Peringatan II yang memiliki tenggat waktu selama 3×24 jam dan Surat Peringatan III dengan waktu berlaku 1×24 jam. Atas dasar itu, majelis hakim menyatakan Surat Kasatpol PP Kota Medan nomor 640/3904 perihal Pemberitahuan Pengosongan Lokasi dan Pembongkaran Bangunan tertanggal 10 Juli 2018, batal demi hukum.

Dalam persidangan yang tidak dihadiri pihak tergugat itu, majelis hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Kasatpol PP Medan dimaksud serta membayar biaya perkara senilai Rp2.165.200.

You might also like