KPK IKLAN

Nasib Danau Kritis Di Tangan KPUPR, Revitalisasi 10 Danau

Jakarta – forumkeadilan.com. Permukaan yang ditampilkan alam Indonesia kepada dunia jelas mengesankan. Salah satu yang menampak itu adalah danau. Fungsi alami danau adalah menampung air. Pastilah, danau-danau akan direvitalisasi jika fungsinya diambang kritis.

Seperti dirilis Biro Komunikasi Publik-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Birkom-PUPR), “Kementerian PUPR sejak tahun 2016, secara bertahap telah melaksanakan kegiatan revitalisasi 10 danau dari 15 danau kritis yang menjadi prioritas nasional untuk ditangani,” demikian rilis yang diterima forumkeadilan.com, Selasa (26/3).

Revitalisasi danau, masih dalam rilis Birkom-PUPR, bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air melalui pengerukan, pembersihan gulma air/eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai.

Sepuluh danau yang sedang ditangani oleh Kementerian PUPR, yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Maninjau di Sumatera Barat, Danau Kerinci di Jambi, Danau Rawa Pening di Jawa Tengah, Danau Kaskade Mahakam di Kalimantan Timur, Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Tempe di Sulawesi Selatan, Danau Poso di Sulawesi Tengah, serta Danau Sentani di Papua.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam penyelamatan danau kritis di Indonesia, ditempuh melalui kegiatan struktural dan non struktural. Keduanya membutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, akademisi, komunitas, dan masyarakat.

Salah satu upaya memperkuat sinergi, dilakukan penandatangan nota kesepahaman tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa (26/3).

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pariwisata. Hal ini diikuti juga dengan penandatangan komitmen bersama oleh para gubernur dan bupati dimana lokasi danau berada, diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Selatan HM. Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dan Wagub Sumatera Barat Nasrul Abit.

“Sebelumnya kami merasa sendiri. Meskipun yang lain juga sudah kerja, tapi belum terkoordinir. Dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini, kita akan keroyok bersama. Konsep program Citarum Harum bisa dipakai sebagai model kolaborasi dimana Komando oleh Pak Gubernur. Nanti seluruh Kementerian terkait, TNI, dan Polri akan mendukung,” tutur Menteri Basuki.

Masih menurut Menteri Basuki, kendala yang dihadapi adalah menyangkut aspek sosial ekonomi. Seperti di Danau Rawa Pening terdapat pertanian pasang surut dimana pupuk yang digunakan turut mempercepat pertumbuhan eceng gondok.

“Sebagai contoh di Danau Tondano dan Limboto, telah dibangun tanggul-tanggul supaya masyarakat tidak merambah ke badan danau. Di Rawa Pening dioperasikan 10 alat pemanen eceng gondok,” ujar Menteri Basuki.

Revitalisasi juga dilakukan di Danau Tempe berupa pengerukan, pemancangan cerucuk bambu, pengendalian gulma air dengan pembersihan rutin eceng gondok serta pemasangan geokomposite dan geosintetis.

“Dulu Danau Tempe merupakan sumber suplai ikan gabus untuk seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Indonesia Timur. Sekarang produksinya tinggal 20 persen. Apa yang kami lakukan di sana dengan pembuatan pulau-pulau adalah untuk memperbesar ruang air, sehingga produksinya bisa meningkat menjadi 40 persen. Hal ini demi kesejahteraan masyarakat di situ,” jelas Menteri Basuki.

Empat hal yang disepakati dalam nota kesepahaman tersebut; Pertama, melaksanakan penyelamatan danau prioritas nasional dengan mengacu kepada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu yang telah disusun bersama dengan para pihak sejak 2018.

Kedua, mengintegrasikan penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis masing-masing kementerian/lembaga dan rencana tata ruang.

Ketiga, melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk mewujudkan danau prioritas nasional yang sehat dan lestari. Dan keempat, mendukung penyusunan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait penyelamatan danau prioritas nasional.

Komitmen Untuk Rawa Pening

Sebagai upaya penyelamatan Danau Rawa Pening dan Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tuntang Di Provinsi Jawa Tengah, dilakukan juga nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN diwakili Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Budi Situmorang, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Semarang Mundjirin.

Beberapa kesepakatan dalam nota kesepahaman tersebut yakni meningkatkan koordinasi, sinkronisasi program dan pelaksanaan penyelamatan Danau Rawa Pening dan Pemulihan DAS Tuntang.

Perencanaan detail tata ruang dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Rawa Pening dan DAS Tuntang yang berwawasan lingkungan dan pengurangan resiko bencana serta sertipikasi badan air Danau Rawa Pening.

Selain itu akan dilakuka penataan kawasan Rawa Pening, usaha mikro kecil dan menengah berbasis komunitas dan ekonomi lokal.

Turut mendampingi pada acara penandatanganan tersebut, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman, Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

Editor, Luthfi Pattimura

You might also like