PELECEHAN SEKS ANAK

Menilai Bupatinya Tak Mampu, Nelayan Bangka Selatan Geruduk Kantor Gubernur Babel

 

Pangkalpinang, Forumkeadilan.com – Setelah berunjuk rasa di depan Mapolda Kep. Babel, Senin (25/3) kemarin, ratusan nelayan Bangka Selatan hari ini, Selasa (26/3) siang kembali melanjutkan aksinya ke kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Aksi para pendemo ini tak lain menyuarakan nasib para nelayan Bangka Selatan (Basel)  yang kian terbelit oleh persoalan kapal conreng, trawl dan penambangan yang hingga saat ini tak kunjung mendapat perhatian dari para pemimpin di daerahnya.

Selama 2 hari sejak kemarin para nelayan Basel terlihat berorasi baik di kantor Gubernur dan Mapolda Kep. Babel namun mirisnya tak ada pejabat strategis yang menemui mereka.

Terakhir Gubernur dan Kepala Dinas DKP yang diharapkan kehadiranya justeru tak berada di tempat.

Kekesalan dan kekecewaan yang dirasakan para nelayan ini akhirnya merembet kepada sang Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer.

Salah satu pentolan nelayan, Joni Zuhri bahkan justru menuding penyebab terlantar dan terkatung-katungnya nasib nelayan di daerah orang selama ini tak terlepas dari lepas tangan dan tanggung jawabnya sang Bupati, selaku kepala sekaligus pemimpin daerah Selatan.

“Kasus dan persoalan yang membelit nelayan tradisional (comreng, trawl dan tambang) sudah terjadi sejak lama dan berlarut-larut. Ini semua terjadi di daerah yang dipimpin pak Yustiar, tetapi faktanya hingga hari ini sebagai kepala daerah tak mampu diselesaikanya,” sesal Joni dalam orasinya yang diamini oleh rekan-rekanya sesama nelayan.

Kekesalan Joni diungkapkannya lantaran ketidak mampuan Bupatinya menelorkan solusi yang mampu berpihak dan meringankan beban nelayan kecil dan tradisional. Padahal kata dia, seorang Bupati memiliki tanggung jawab dunia akherat untuk menjamin hidup yang layak dan mensejahterakan rakyatnya terutama nelayan.

“Jadi karena nelayan kecil semakin dibuat susah, aspirasi terkesan ditanggapi separuh hati, kami merasa kami tak memiliki Bupati. Walau secara formalitasnya Bupati itu ada, tapi Bupati kami tu gak ape kerangkos e (tak ada guna),” kata Joni dengan nada kesal dan kecewa.

Menurutnya, memang untuk otoritas kewenangan secara formal terkait wilayah perairan (zona 2) baru-baru ini beralih ke Provinsi tapi setidaknya perhatian secara moral kepada kepentingan nelayan harus tetap jadi prioritas dan tanggung jawab. Banyak cara untuk memperjuangkan kepentingan hajat hidup nelayan tradisional -rakyat Basel- melalui jalur informal dan birokrasi.

“Kalau Bupatinya berpikir keras untuk melindungi rakyat nelayannya pasti akan berupaya dengan lobi – lobi untuk duduk bersama dengan pejabat Provinsi hingga Pusat untuk menemukan solusi yang tepat. Jangan sampai rakyatnya susah-susah harus menempuh perjalanan jauh mengadu nasib dan aspirasi sampai ke Pangkalpainang dengan berjalan kaki. Akhirnya terlunta-lunta di tempat orang dan meninggalkan anak istri di Basel sana,” ungkapnya.

Dia mengingatkan, jangan sampai persoalan ini mengakibatkan rakyat nelayan harus saling bertumpah darah di laut akibat persoalan trawl, compreng dan tambang itu.

Terakhir, Joni mendesak agar pemerintah pusat menghentikan bantuan kepada daerah khususnya ke pihak DKP Provinsi dan Kabupaten lantaran Instansi tersebut tak dirasakan manfaatnya langsung oleh nelayan. Sebab kuat dugaan dana yang terkucur justeru dijadikan sebagai proyek-proyekan oleh oknum pejabat dan PNS terkait.

“Sementara nelayan tetaplah susah dan tak miliki kejelasan nasib terutama buat anak cucu ke depan. Nelayan sudah saatnya kritis, apalagi dirasa tak ada perhatian dari pemimpin daerah ini,” pungkasnya. (FkB)

 

You might also like