KPK Sita Tiga Mobil Mustafa Kamal Terkait Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi Bupati Mojokerto nonaktif Mustafa Kamal Pasha. Kali ini, lembaga antirasuah itu menyita tiga mobil Mustafa. Penyitaan terkait pencucian uang yang diduga dilakukan Mustafa.

“Hari ini dilakukan penyitaan untuk kasus yang lain terkait kasus TPPU atau pencucian uang dengan tersangka Bupati Mojokerto,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Tiga mobil yang disita adalah dua unit mobil Honda HR-V dan satu unit Nissan March. Mobil itu menjadi barang bukti pencucian uang Mustafa. “Kami duga kekayaan yang disita berasal dari hasil kejahatan. Nanti akan ditelusuri lebih lanjut bagaimana proses pembeliannya dan asal usul uangnya,” kata Febri.

Mustafa sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang sebanyak Rp34 miliar. Ia diduga menyimpan uang secara tunai dan sebagian disetorkan ke rekening bank miliknya.

KPK juga mengendus adanya uang hasil gratifikasi yang disimpan melalui sejumlah perusahaan milik keluarga Mustafa. Perusahaan-perusahaan itu antara lain CV MUSIKA, PT Sirkah Purbantara, dan PT Jisoelman Putra Bangsa dengan modus utang bahan atau beton. Mustafa juga diduga membelanjakan hasil gratifikasi untuk membeli mobil sebanyak 30 unit, sepeda motor dua unit, jetski lima unit, dan uang tunai Rp4,2 miliar. Semua pembelian itu menggunakan nama pihak lain.

Mustafa dijerat Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kasus pencucian uang ini merupakan pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi. Dalam kasus suap, Mustafa diduga telah menerima suap atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Mustafa dijerat sebagai tersangka bersama dengan Permit and Regulatory Division Head Tower Bersama Group, Ockyanto; dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya.

Dalam kasus ini, Mustafa diduga menerima suap dari Ockyanto dan Onggo Wijaya sebanyak Rp2,7 miliar untuk memuluskan pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojoekerto tahun 2015.

You might also like