Kepala Bapenda Mojokerto Dijebloskan Ke Bui

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko harus mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB, Mojokerto. Teguh divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) karena terbukti korupsi.

Teguh tersandung kasus korupsi dana kunjungan kerja inspeksi Bupati dan rapat koordinasi unsur Muspida pada  2011 sebesar Rp116.550.000. Saat itu, Teguh menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemkab Mojokerto. Teguh diputus pidana selama 3 tahun denda Rp150 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Teguh dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp116.550.000. Pada tahun 2011, kasus korupsi yang dilakukan Teguh sudah dimeja hijaukan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Teguh sempat diputus bebas oleh pengadilan setelah menjalani persidangan dan ditahan selama 8 bulan.

Dalam kasus tersebut, Teguh tak menikmati hasil korupsi. Dana bertajuk honorarium itu, justru dinikmati oleh para petinggi lembaga resmi negara, di Kabupaten Mojokerto. Mulai Bupati hingga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Dalam salinan putusan menyebut, Teguh dianggap telah menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

DPA tersebut sebesar Rp1,35 miliar tahun 2011. Dana bertajuk Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida tersebut diploting sebesar Rp850 juta. Sedangkan, sisanya sebesar Rp500 juta, difokuskan untuk Kegiatan Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Dana Rp850 juta yang dipakai untuk Muspida tersebut terpampang sangat detail dan dicairkan beberapa tahap di setiap kegiatan. Di pencairan tanggal 22 Februari, dana yang dicairkan mencapai Rp22 juta. Diantaranya yang menikmati saat itu, Bupati, Wabup, Sekda, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejari Mojokerto.

Kapolres Mojokerto, Dandim Mojokerto, Danrem 082 hingga Dandenpom V/2 Mojokerto dan masing-masing mendapat jatah Rp1 juta hingga Rp2 juta. Pada 3 Mei 2011, terdapat pencairan sebesar Rp67 juta yang mengalir ke para pejabat tinggi dengan nilai rata-rata mencapai Rp4,2 juta.

Misalnya, Bupati menerima dana senilai Rp8,5 juta. Meski yang menikmati Muspida (kini Forkopimda), namun Teguh dianggap telah menyalahi prosedur pencairan. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPP) merekomendasikan seluruh penerima untuk mengembalikan dana tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Kabupaten Mojokerto, Agus Hariono mengatakan, ada penyalahgunaan wewenang pada kegiatan tersebut. “Dan dari hasil audit ada kerugian negara sebesar Rp116.550.000,” ungkapnya, Rabu (6/3/2019).

Masih kata Kasi Pidsus, apabila uang pengganti sebesar Rp116.550.000 tidak dibayar oleh yang bersangkutan dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan ini inkrah, jaksa dapat menyita hartanya dan melelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta yang dilelang belum mencukupi terdakwa akan dipidana selama 1 tahun,

“Kami memanggil untuk saudara Teguh Gunarko untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan mahkamah agung Nomer 1771 Kapidsus 2013 tanggal 12 Mei 2014 terkait tindak pidana korupsi. Jadi, putusan ini menganulir putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk membebaskan terdakwa (Teguh) dari segala tuntutan hukum,” tegasnya.

You might also like