Kecewa Karena Kejaksaan Tapteng Tak Jerat Pemilik PT Cipta Nusantara

PH: “Seharusnya kejaksaan menjerat secara korporasi bos PT Cipta Nusantara”

Dua mantan pejabat Dinas PU Tapteng, Harmi Parasian dan Bistok Simbolon, masing-masing divonis 1 tahun 4 bulan penjara, denda Rp 50 juta subside 1 bulan kurungan. Meski menerima putusan tersebut, Harmi dan Bistok melalui penasihat hukumnya Dr Japansen Sinaga SH, merasa kecewa dengan pihak kejaksaan yang tidak menjerat pemilik atau pemegang saham PT Cipta Nusantara. Kejaksaan hanya menjerat Budi Hadibroto yang notabene penerima gaji.

“Sebenarnya kalau si Budi Hadibroto itu hanya menjabat sebagai Direktur Administrasi. Dia nggak punya wewenang, tapi kenapa dihukum. Seharusnya jaksa juga memboyong pemilik PT Cipta Nusantara berinisial SB, karena dia yang punya wewenang,” ujar Japansen.

Menurut Japansen, JPU sejak awal tidak cermat mengawal perkara dugaan Korupsi Pembangunan Kantor Bappeda Pemkab Tapanuli Tengah ini. Ia menilai Kejari Sibolga tak objektif menegakkan hukum.

Pembangunan Kantor Bappeda Tapteng menelan anggaran sebesar Rp4.232.027.398 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2015. Tender proyek itu dimenangkan PT Cipta Nusantara. Pengerjaannya dimulai akhir 2015 dan selesai 2016 dengan masa pengerjaan selama 87 hari serta perpanjangan waktu 50 hari. Namun setelah selesai dikerjakan, bangunan Kantor Bappeda tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah akibat terjadinya pergeseran struktur bangunan.

Melihat kualitas bangunan tidak sesuai dengan perencanaan yang tertera pada kontrak kerja, Kejari Tapteng mengendus ada kecurangan yang terjadi pada proses pembangunan. Kecurigaan itu menguat setelah ada keterangan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Konstruksi Bangunan USU. Keterangan tersebut menyatakan, ada kegagalan struktur bangunan. Ditaksir negara mengalami kerugian sebesar Rp3,7 miliar dari proyek itu.

Atas kasus ini, Harmi selaku KPA, Bistok sebagai PPK dan Budi Hadibroto divonis bersalah di PN Medan. Akan tetapi yang menerima hasil dari proyek tersebut tak pernah dijerat secara hukum. “Kita kecewa kenapa rekanan dalam hal ini korporasi yakni PT Cipta Nusantara yang tidak bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan tidak dijerat sesuai hukum,”cetus Japansen Sinaga.

Selain itu, kata Japansen, bahwa kedua klaeinnya (Harmi dan Bistok) telah melakukan perbaikan dengan dana pribadi untuk menyelesaikan proyek tersebut. “Klien saya yang menjadi korban dan menanggung semua kekurangan pada masa pemeliharaan. Kini bangunan yang dibangun tersebut sudah dipergunakan dan menjadi aset Pemkab Tapteng,” ungkapnya.

Japansen juga merasa prihatin terhadap Budi Hadibroto yang dihukum 2,3 tahun penjara serta dikenakan pidana tambahan denda sebesar Rp50 juta subsidair satu bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp2,9 miliar subsidair 7 bulan kurungan.

“Gimana dia mau bayar, kondisinya saja pas-pasan. Seharusnya kejaksaan menjerat kasus ini secara korporasi dalam hal ini Bos PT Cipta Nusantara, Sotar Butar-butar atau pemegang saham dalam perusahaan. Karena merekalah yang menerima uangnya,” ujar Japansen sembari menyebutkan bahwa Hadibroto hanya direktur “abal-abal” karena hanya menandatangani saja dan tidak paham dengan pekerjaan yang dikerjakan.

Japansen menilai dalam penanganan perkara ini jaksa tak professional. Kenapa demikian? Karena yang dihadirkan hanya kroco-kroco saja. “Dia (Budi Hadibroto-red) hanya diangkat menjadi direktur yang tidak paham akan proyek,” katanya.

Dalam kasus ini, Sotar pernah dihadirkan dalam persidangan. Akan tetapi ia juga tak mengerti karena bukan hanya dia, tapi ada pemilik saham lainnya dalam perusahaan yang menikmati. “Nah seharusnya jaksa mengejar atas kesaksian Sotar tersebut,” papar Japansen dengan nada kesal.

Sebelumnya, majelis hakim dipimpin Abdul Aziz menjatuhkan vonis berbeda terhadap Harmi Parasian Marpaung, Bistok Maruli Tua Simbolon dan Budi Hadibroto.

Dalam amar putusannya, Direktur PT Cipta Nusantara Budi Hadibroto yang diadili lebih dulu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana dalam dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum (JPU) Riachad Sihombing. Budi divonis 2 tahun 3 bulan penjara, denda Rp50 juta, subsider 1 bulan kurungan. “Menetapkan uang pengganti kerugian negara dalam perkara ini terhadap terdakwa Budi Hadibroto sebesar Rp2,9 miliar dengan ketentuan apabila harta bendanya tidak terpenuhi untuk membayarkan, maka diganti kurungan selama 7 bulan,” ucap Hakim Abdul Aziz, di ruang Cakra Utama, Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (28/2/2019).

Tak berapa lama berpikir, Budi kemudian mengaku siap menerima putusan majelis hakim. Ia pun beranjak dari ruang sidang meninggalkan dua terdakwa lainnya.

Dua terdakwa lainnya masing-masing, mantan Kadis PU Harmi Parasian Marpaung dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bistok Maruli Tua Simbolon. Majelis berpendapat bahwa keduanya telah berupaya membenahi kerusakan gedung Kantor Bappeda Pemkab Tapteng. Atas hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan memberikan hukuman yang lebih ringan. “Mempertimbangkan hal yang meringankan adalah sikap kooperatif terdakwa Harmi Parasian dan Bistok Maruli yang membenahi kerusakan gedung dengan biaya sebesar Rp800 juta, dari total kerugian negara sebesar Rp3,7 miliar,” ucap hakim Abdul Aziz.

“Mengadili masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan, denda Rp50 juta subsider 1 bulan,” sebutnya.

Harmi Parasian dan Bistok Maruli pun menerima putusan hukum tersebut.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.